LaporCovid-19

Kajian dan Pengembangan

Temuan

Siaran Pers Policy Brief Semua

rejecting the health bill omnibus law resulting from evil conspiracy between the? government and the house of representatives, violating health rights while threatening public safety and national sovereignty

Jakarta, June 27, 2023 ? The government and the House of Representatives have agreed to bring the Health Bill Omnibus Law to a plenary session for it to be enacted as a Law, despite numerous requests from various community groups to halt the discussion of the Health Bill.

Admin

postpone the ratification of the health bill: advance and ensure meaningful public participation

Jakarta, June 13, 2023 ? The Civil Society Coalition for Just Access to Health urges the Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) and the government to postpone the ratification of the Health Bill (Omnibus Law). Since its introduction to the public, this bill has been a subject of significant controversy as it does not prioritize the interests of the people and is not oriented towards protecting and fulfilling the rights to public health, which are mandated by the constitution.

Admin

postpone the ratification of the health bill: advance and ensure meaningful public participation

stok vaksin covid-19 menipis, laju vaksinasi melambat

Jakarta, 24 Oktober 2022 – Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster, tapi barangnya langka. Pada akhir September lalu, Kementerian Kesehatan menyebutkan stok vaksin Covid-19 hanya tersedia lima juta dosis yang sebagian besar telah terdistribusi ke daerah. Pemerintah tidak lagi mendatangkan vaksin dari pembelian langsung maupun hibah melainkan mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Admin

stok vaksin covid-19 menipis, laju vaksinasi melambat

transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi

Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.

Admin

transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi

Selengkapnya

Advokasi Pandemi

Bantuan Sosial

Pembebanan Biaya Rawat Covid-19

Ketidaksetaraan Vaksinasi Covid-19

Perlindungan Nakes

Pendidikan dan Pembelajaran Tatap Muka

Bantuan Sosial

Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Distribusi Jaring Pengaman Sosial dan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan COVID-19.

Mari bersama-sama cegah kecurangan dalam Program Jaring Pengaman Sosial.

Apa Yang Kami Lakukan?

Chatbot LaporCOVID-19

ver 2.0(2020)

LaporCOVID-19 menggunakan chatting platform WhatsApp dan Telegram yang umum digunakan di Indonesia sehingga memudahkan pelaporan.

Chat bot ini termasuk pendekatan citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19.

Deskripsi

Alur

Update

Privasi Data

Chatbot LaporCOVID-19

ver 2.0 (2020)

Deskripsi

Alur

Update

Privasi Data

LaporCOVID-19 menggunakan chatting platform WhatsApp dan Telegram yang umum digunakan di Indonesia sehingga memudahkan pelaporan.

Chat bot ini termasuk pendekatan citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19.

Didukung Oleh