Studi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap obat, vaksin dan penanganan COVID-19

Salam sehat,

Kami, Laporcovid19.org, peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) melakukan studi untuk mempelajari pemahaman, dan persepsi masyarakat mengenai obat dan vaksin Covid-19 serta penanganan wabah Covid-19.

Kami ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi mengikuti survei ini. Hanya perlu waktu sekitar 10 menit untuk mengisi survei ini hingga tuntas.

Semua informasi yang Anda berikan sepenuhnya bersifat rahasia. Hasil survei ini akan menjadi masukan bagi upaya penanganan wabah Covid-19 dan dialihwujudkan menjadi publikasi ilmiah.

Jika berkenan, silakan mengakses survei di https://s.id/studiVaksin-pandemi

Mewakili tim peneliti, kami sampaikan terima kasih.
Dicky Pelupessy, PhD
Irma Hidayana, PhD
Dr. Eko Teguh Paripurno

Warga DKI Siap PSBB 2.0

 

Jakarta, 17 September 2020. Saat ini DKI Jakarta menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua (PSBB 2.0) guna menekan jumlah orang terinfeksi Covid-19. Kebijakan ini diambil paska meningkatnya angka pertambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang mengancam ketersediaan sarana dan layanan Kesehatan di DKI Jakarta.

Data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun jumlah tes PCR yang dilakukan di DKI Jakarta sudah meningkat bahkan empat kali lipat lebih besar dari standar WHO, namun pada awal September 2020, angka rasio positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta berkisar antara 10.4-16.5 persen. Padahal standar minimal WHO untuk memperbolehkan pelonggaran wilayah adalah di bawah 5 persen. Artinya laju penyebaran virus korona di wilayah DKI Jakarta masih cukup pesat.

Dalam sebulan terakhir secara kumulatif, jumlah kasus positif di DKI Jakarta per 10 September mencapai 51.287. Jumlah kematian mencapai 1.365 orang yang sudah terkonfirmasi positif, sementara orang meninggal dengan status suspek sebanyak 2.302 dan dengan status probable sebanyak 1.734. Di antara mereka yang meninggal, setidaknya terdapat 24 tenaga kesehatan.

Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura melakukan survei kondisi psikososial masyarakat DKI Jakarta dalam rangka penerapan PSBB 2.0 ini. Tujuan survei ini adalah untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemberlakukan PSBB yang kedua.

Metode dan Hasil

Survei dilakukan secara online dari tanggal 11 September sampai 14 September 2020 dengan metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan. Penyebaran survei dilakukan menggunakan aplikasi pesan instan (WhatsApp) kepada warga DKI Jakarta melalui komunitas jejaring LaporCovid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Survei berhasil mendapatkan 82.655 responden yang tersebar secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setelah dilakukan uji validitas, terdapat total 81.734 responden untuk pengolahan data lebih lanjut.

Pengolahan data studi ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran menggunakan metode mapping Covid Mood.

CovidMood adalah metode riset kuantitatif yang digunakan untuk menganalisa perasaan emosional masyarakat dengan menggunakan semantic differential scale.Terdapat dua variable yang diukur, yakni kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dan kebahagiaan publik terhadap situasi sosio-ekonomis.

Sebanyak 65,38% responden adalah perempuan. Dari segi usia, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 33,35%, disusul responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 28,64%. Sedangkan dari segi pekerjaan, Ibu Rumah Tangga adalah responden terbanyak (48,02%).

Temuan

Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa warga DKI Jakarta semakin sadar terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan tiga bulan lalu. Kesadaran ini muncul karena semakin tingginya orang yang dikenap responden yang terkena Covid-19. Pada saat yang bersamaan, kami menemukan sebanyak 24% warga yang mengalami perubahan status pekerjaan selama masa pandemi. Kelompok ini mencakup mereka yang kehilangan pekerjaan sampai sekarang, mereka yang banting setir menjadi wirausaha, dan mereka yang terkena pemotongan gaji. Berkaitan dengan anjuran bekerja di rumah (WFH), kami menemukan hanya 35% yang mampu sepenuhnya melakukan WFH dan 26% yang sebagian pekerjaan bisa dilakukan secara WFH. Sementara itu, ada 20% yang mata pencaharian mengharuskan mereka bekerja di luar rumah, 17% hanya sesekali dapat melakukan WFH, dan 2% yang tidak dibolehkan untuk WFH oleh tempat kerja.

CovidMood

Seluruh data kami kalibrasi pada tingkat kelurahan untuk mendapatkan koordinat dalam peta CovidMood. Hasilnya bisa dilihat di gambar di mana seluruh keluarahan, kecuali Tangki, berada dalam kuadran Optimis (bintang kuning adalah titik tengah dari plot data secara sekeluruhan dengan tingkat variansi sebesar 0,53)

Peta CovidMood ini terdiri atas dua sumbu: horisontal menunjukkan suasana emosional yang dirasakan warga berkaitan dengan situasi sosial ekonomi, sedangkan vertikal menunjukkan perasaan warga berkaitan dengan kinerja pemerintah. Koordinat sumbu horisontal diukur melalui 5 pertanyaan, dan koordinat sumbu vertikal juga diukur dengan 5 pertanyaan. Skor dari seluruh pertanyaan ditunjukkan di tabel berikut:

[tabel5]

Hasil survei ini adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta berada dalam suasana psikososial yang kondusif untuk mendukung penerapan PSBB. Dan itu artinya warga DKI memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu bertahan secara psikososial sekali pun kebijakan PSBB tambah diperketat. Data di atas menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah adalah cukup tinggi di mana skor untuk variable ini mencapai yakni 6.96 (skala 10). Dari semua temuan ini, kami menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap PSBB 2.0 cukup tinggi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah DKI kuat.

Rilis versi PDF bisa diunduh disini

Materi Presentasi

WASPADA KLUSTER PERKANTORAN!

[vc_row][vc_column][crocal_slider ids=”1851,1852,1853,1854,1855″ slideshow_speed=”5000″][crocal_empty_space][vc_column_text]Seiring bertambahnya kasus terkonfirmasi Covid-19, beberapa daerah kembali melakukan evaluasi dan pemberlakukan aturan pembatasan sosial, salah satunya DKI Jakarta.

Ancaman infeksi Covid-19 juga menghantui para pekerja perkantoran dan industri di Indonesia. Sebagai contoh, tercatat ada 166 kluster perkantoran di DKI Jakarta hingga awal Agustus 2020.

Laporan tentang kasus positif Covid-19 di lingkungan kerja makin masif masuk ke Laporcovid19.

Jangan ragu untuk saling mengingatkan dan melaporkan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Yuk saling jaga dan saling mengingatkan! ❤ Platform #LaporCovid dapat diakses dengan cara menyapa bot melalui:
WhatsApp: wa.me/6281293149546
Telegram: t.me/laporcovid19bot
Website: www.laporcovid19.org

Salam solidaritas![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Survei Persepsi Risiko Covid19 Kota Bogor

Jakarta, 11 September 2020 Kota Bogor adalah salah satu kota penyangga Jakarta yang jumlah kasus positif Covid-19 belakangan cukup tinggi. Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) melakukan survei persepsi risiko Covid-19 di kalangan warga Kota Bogor. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan, serta perilaku masyarakat terkait risiko Covid-19.

Studi ini dilakukan dari tanggal 15 Agustus sampai 1 September 2020 dan berhasil mendapatkan 21.803 responden valid yang tersebar di seluruh wilayah kota Bogor. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 21.544 responden yang valid.

Metode dan Hasil

Kami menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan yang ada di Kota Bogor. Survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) melalui bantuan Pemerintah Kota Bogor.

Studi persepsi risiko ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 52,64% responden adalah laki-laki. Sedangkan dari golongan umur, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 31.47%. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA/Sederajat (47,43%) dan sarjana (17,31%). Sebagian besar responden adalah Ibu rumah tangga (29,27%), disusul pegawai swasta (17,74%) dan pekerja harian (13,69%). Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 16,9 % persen responden memiliki riwayat/sedang mengidap penyakit komorbiditas.

Temuan

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) warga Kota Bogor adalah sebesar 3,212, artinya, secara deskriptif, skor ini berarti warga Kota Bogor secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Tetapi, dari segi psiko-sosial 67 dari 68 kelurahan di Kota Bogor optimis dalam menghadapi Covid-19. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bogor harus melakukan pembatasan sosial berskala besar bersamaan dengan usaha edukatif dan penguatan protokol kesehatan.

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Catatan 6 bulan Penanganan Pandemi

SIARAN PERS

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

[/vc_column_text][crocal_empty_space][vc_column_text]11 September 2020 – Pemerintah dinilai belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan wabah. Buruknya pendataan, pelaporan dan informasi yang disampaikan, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian ke publik mempengaruhi persepsi dan respon publik.  Ketidaktransparaan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.

Mempertimbangkan masifnya keluhan masyarakat di tengah pandemi, LaporCovid-19 membuat layanan lapor warga yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Melalui layanan lapor warga, LaporCovid-19 mendapat ribuan laporan dari seluruh Indonesia, mulai dari keluhan keramaian, pelanggaran protokol kesehatan, stigma, bantuan sosial, hingga munculnya kluster-kluster baru di perkantoran dan sekolah.

Layanan lapor warga LaporCovid-19 mulai berjalan pada April 2020 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dan Telegram, kemudian berkembang ke kanal seluruh media sosial. Selama April – Juni, lebih dari 4,000 laporan warga masuk melalui chatbot kami. Setelah perubahan pertanyaan menyesuaikan dengan kebijakan, periode Agustus- 9 September 2020, telah terkumpul 386 laporan.

Sesuai dengan episentrum pandemi, laporan yang masuk didominasi wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sementara berdasarkan jenis laporan, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak dilaporkan (63 persen), diikuti layanan kesehatan.

Laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan meliputi keramaian atau kerumuman, serta ketertiban pemakaian masker. Laporan tentang kluster perkantoran juga muncul banyak pada beberapa minggu terakhir. Sebagian besar membahas tentang transparansi informasi dan tracing orang-orang yang kontak dengan pasien, tidak dilakukan dengan maksimal. Sebagian besar laporan memberikan gambaran tentang adanya kasus positif di sebuah kantor, namun tidak ada transparansi dari kantor serta penegakan protokol pandemi.

Selain itu, ada pula laporan tentang penolakan tes SWAB, hingga penundaan tes karena alasan kehabisan alat tes. Untuk kasus sekolah, banyak orangtua melaporkan tentang dibukanya kembali sekolah-sekolah di zona berisiko tinggi terinfeksi, seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kota Tuban, Jawa Timur.

 

Permohonan Keterbukaan Informasi publik

Data menunjukkan, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih terus meningkat. Bahkan, menyentuh angka lebih dari 200.000 kasus di seluruh Indonesia dengan kenaikan konsisten di atas 2.000 kasus tiap harinya. Namun demikian, penularan virus di komunitas belum diketahui, karena angka yang dilaporkan ibarat fenomena gunung es karena keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan.  Masalahnya, hingga saat ini hanya beberapa daerah yang konsisten melaporkan jumlah orang yang diperiksa, salah satu di antaranya DKI Jakarta. Laporan WHO terhadap kondisi Indonesia pada 9 September 2020 juga menyebutkan, baru tiga daerah yang sudah memenuhi jumlah tes, yaitu Jakarta, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Ini menyebabkan banyak masyarakat saat ini menghadapi ancaman wabah tanpa mengetahui skala bahaya di sekitarnya.

Demikian halnya, angka dan data kematian ternyata bermasalah. Data pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, data nasional pun ada beberapa versi. Pencatatan oleh Rumah Sakit Online menunjukkan, jumlah korban jiwa terkait COVID-19 rata-rata hampir tiga kali lipat dari yang dilaporkan secara resmi ke publik. Hasil kajian persepsi risiko warga DKI, Surabaya, dan Kota Bogor yang kami lakukan bersama tim Social & Resilience Lab, Nanyang Technological University, menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan warga tentang pandemi COVID-19 mempengaruhi persepsi risiko warga. Akibatnya, informasi  tentang kecenderungan under reporting jumlah korban ini bisa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dampak sesungguhnya wabah dan menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap pandemi. Karenanya penting bagi laporCovid-19 untuk terus mendorong keterbukaan informasi.

LaporCovid-19 telah mengajukan Permintaan Informasi Publik terkait COVID-19 ke berbagai institusi, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

Ada delapan poin yang ditanyakan, yaitu data anggaran/pengadaan, pelaksanaan, dan sebaran tes, baik Rapid Test maupun PCR; jumlah ODP, PDP dan juga Suspek, Probabel yang meninggal, serta sebaran wilayahnya; dokumen dan pelaksanaan DIPA 2020; data terkait insentif tenaga kesehatan, serta informasi alokasi penggalangan dana hibah dari masyarakat.

Dari semua permohonan informasi tersebut, hanya informasi berupa ringkasan DIPA 2020 yang dipenuhi, beserta informasi tentang bantuan dana hibah dalam dan luar negeri, serta informasi tentang tata cara pemberian insentif bagi tenaga medis.

Permintaan data mengenai jumlah PDP/ODP meninggal hanya dijawab dengan menunjukkan link https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=5#.X0NVONMzYyl dimana link tersebut tidak memuat kelengkapan data dan informasi yang diharapkan.

Anehnya, menyangkut permintaan data pelaksaan kegiatan Rapid Test dan PCR di tingkat daerah, Kementerian Kesehatan menyatakan tidak menguasai datanya. Justru mereka menyebutkan bahwa data tes itu terdapat di Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19. Padahal, sebelumnya, Satgas dan Komite Penanganan Covid-19 & PEN telah melayangkan surat nomor S-01/PERPRES82/07/2020, perihal permintaan kelengkapan Data COVID-19 kepada Kemenkes.

Respons ini menunjukkan ketidakterbukaan pengelolaan dan pemberian informasi penting terkait COVID-19. Pemerintah tidak transparan dalam penanganan COVID-19 dan hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat tidak memahami risiko penularan dengan baik, sehingga menghadirkan spekulasi dan hoax, yang, pada ujungnya, mempersulit pemutusan penularan COVID-19.

Karenanya, untuk memastikan penanganan pandemi di tengah masyarakat berjalan maksimal, beserta penyelesaian masalah, dan jaminan transparansi data di tengah pandemi, kami merekomendasikan pemerintah Republik Indonesia hingga pemerintahan tingkat daerah dua hal utama:

  1. Segera membentuk jaringan pelaporan warga mulai tingkat daerah hingga nasional. Diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah ataupun swasta, agar semua permasalahan yang dihadapi segera diselesaikan.
  2. Pemerintah Indonesia, termasuk Satuan Tugas Covid-19, harus membuka seluruh data terkait pandemi, mulai dari tingkatan daerah hingga nasional.

Keluhan masyarakat tidak akan berhenti selama pandemi, mengingat tidak ada yang luput dari dampak wabah COVID-19. Kehadiran pemerintah sangat diperlukan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, transparansi data pandemi tidak dapat ditawar, sebab penting untuk melihat tingkat keparahan pandemi, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan.

 

Narahubung:

Agus Sarwono: 0812-6992-667

Yoesep Budianto: 0856-4897-3423

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kapan Kapasitas Rumah Sakit di Jakarta Kolaps?

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]9 September 2020. Jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta meningkat tajam. Bahkan, pada minggu pertama September 2020, setiap harinya terdapat pertambahan lebih dari 1.000 kasus positif, walaupun pada saat yang sama kapasitas testing di DKI Jakarta juga ditambah. Tingginya penularan di Jakarta juga bisa dilihat dari tren rasio positif yang terus meningkat, sekalipun jumlah tes bertambah.

Lonjakan pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, pada akhirnya menyebabkan kapasitas di Rumah Sakit pun terokupasi, bahkan hampir penuh. LaporCOVID-19 bersama tim Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU), melakukan proyeksi Kapan Kapasitas di Rumah Sakit Kolaps untuk memprediksi kapan kapasitas di rumah sakit Jakarta penuh dalam menangani pasien COVID-19 dan menganalisis dampaknya terhadap jumlah kematian.

Kami menggunakan pendekatan model matematika yang ditunjang dengan studi literatur dan data jumlah tempat tidur (TT) ICU, Bed Occupancy Rate (BOR), serta data kasus COVID-19 di DKI Jakarta.

Jumlah kasus positif aktif yang dirawat dikorelasikan dengan keterpakaian TT ICU. Korelasi keduanya digunakan untuk memprediksi jumlah maksimum pasien yang bisa dirawat.

Jumlah pasien aktif maksimum berkisar 5.500 pasien di rumah sakit. Kami gunakan skenario terbaik dan terburuk selama 1 hingga 2 bulan ke depan melalui model Gaussian. Hasilnya, kapasitas di rumah sakit akan penuh pada awal minggu keempat September. Apabila disertai dengan penambahan jumlah kasus positif yang terus-menerus, pandemi ini akan mengakibatkan jumlah kematian total mencapai 3.000 orang pada akhir Oktober.

Karenanya, untuk menghindari kolapsnya  rumah sakit dan melindungi warga DKI Jakarta dari ancaman infeksi dan kematian akibat COVID-19, kami merekomendasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dua hal pokok:

  1. Bahwa ini saatnya untuk menginjak “rem darurat.” Yaitu dengan memberlakukan kembali  PSSB dengan menutup setidaknya 70% aktivitas dan sarana publik setidaknya selama enam minggu dengan masa evaluasi per 3 minggu.
  2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah lebih tegas lagi untuk memberlakukan kembali bekerja dari rumah, atau work from home (WFH)  bagi pelaku bisnis dan perkantoran. Hanya pelaku usaha di bidang esensial saja yang diperbolehkan beroperasi. Ini sekaligus merespon bertambah banyaknya kasus positif COVID-19 yang ditemukan di perkantoran di wilayah DKI Jakarta akibat dibukanya perkantoran dan unit usaha.

Selain itu, contact tracing dan testing yang masif juga merupakan faktor penting yang harus terus ditingkatkan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Sebagai catatatan tambahan, fasilitas ruang perawatan atau isolasi barangkali bisa ditambah. Namun, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain bakal sulit ditambah. Pada saat tingginya pasien di Jakarta pada Maret-Juli lalu, banyak relawan tenaga kesehatan daerah didatangkan ke Jakarta. Namun, situasi saat ini akan lebih sulit karena daerah juga mengalami peningkatan kasus. Apalagi, sejumlah studi, misalnya oleh FKUI, para nakes sudah mengalami burnout. LaporCovid19.org, melalui Pusara Digital juga sudah mendokumentasikan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran selama pandemi ini.

 

Narahubung: +6281358982549 

Tim Pemodel:
Sulfikar Amir., PhD, +62 821-1728-6288
Fredy Tantri., PhD, +65 8122 5267[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][crocal_empty_space][vc_column_text]Materi Presentasi[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][crocal_empty_space][/vc_column][/vc_row]