“Penyintas COVID-19 Berdaya” Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

“Penyintas COVID-19 Berdaya”
Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

Jakarta, 7 Desember 2020. Sembilan bulan berlalu sejak COVID-19 muncul di Indonesia, namun angka kasusnya belum menunjukkan pengurangan. Tidak hanya permasalahan kesehatan, pandemi ini juga memicu banyak dampak sosial. Stigmatisasi merupakan salah satu hal yang sering dirasakan dan dialami oleh individu yang terasosiasi dengan COVID-19.

Berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh LaporCOVID-19 bersama dengan Kelompok Peminatan Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UI pada Agustus lalu, tercatat bahwa stigma dialami oleh individu yang terkonfirmasi positif, bersama dengan keluarga atau orang terdekat mereka, dan tenaga kesehatan. Tidak berhenti di situ, stigmatisasi juga terus membayangi para penyintas COVID-19 meskipun telah dinyatakan sembuh. Dalam studi itu juga ditemukan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah saling terhubungnya para penyintas.

Sebagai upaya untuk menangani dan memberikan perhatian kepada individu yang mengalami stigma COVID-19, maka LaporCOVID-19 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Alumni COVID-19 RS Lapangan Indrapura menyediakan fasilitas forum sebagai tempat berbagi cerita dan interaksi dukungan antar penyintas.

Pada acara launching Forum Jejaring Penyintas COVID-19 (5/12/20), salah seorang penyintas menceritakan bagaimana COVID-19 berdampak bukan hanya terhadap kesehatan fisik dan keluarganya, namun juga berdampak pada aspek sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Beliau dikucilkan di lingkungan tetangga dan pekerjaannya. Beliau dijauhi, pintu rumahnya dibanting, anaknya pun sempat diolok dengan sebutan “Anak Corona”. Tidak hanya itu, beliau bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya dengan berbagai alasan. Ketidakadilan lainnya juga dialami oleh beliau. Setelah diberhentikan dengan surat yang menyatakan pensiun, namun perusahaan hanya memberikan uang pesangon.

Merupakan kewajiban kita semua untuk saling membantu dan memanusiakan sesama, terlebih di masa krisis seperti di saat pandemi ini. Apa yang diceritakan oleh penyintas tadi hanya sebagian kecil dari kasus stigma yang mungkin sampai sekarang masih dialami oleh para penyintas. Masalah berlipat yang dihadapi oleh penyintas COVID-19 tidak seharusnya terjadi apabila masyarakat teredukasi dengan baik. Oleh karena itu kami meminta keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk membuka data terkait COVID-19 dan konsisten terhadap kebijakan berbasis sains sehingga masyarakat dapat memahami risiko COVID-19 dengan baik, dan laju penularan COVID-19 dapat menurun.

Forum penyintas dapat diakses pada ​http://forum.laporcovid19.org​. Dalam forum tersebut, tersedia informasi seputar stigmatisasi COVID-19, tanya-jawab, dan ruang untuk berbagi cerita dan berinteraksi. Bagi penyintas yang ingin bergabung, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui ​http://bit.ly/JejaringPenyintasCovid​. Selain itu, kami juga menyiapkan Layanan Psikologis Awal (Psychological First Aid) bagi mereka yang mendapatkan stigma dan membutuhkan dukungan psikologis. Layanan ini dapat diakses melalui fitur ​chat yang terdapat pada halaman awal forum, setiap hari mulai pukul 08.00-18.00 WIB.

Melalui forum ini, para penyintas diharapkan dapat berbagi perasaan dan saling mendukung dengan menceritakan pengalaman mereka selama proses perawatan. Selain itu, penyintas yang bergabung dalam forum ini juga dapat menjadi agen edukasi masyarakat akan pentingnya untuk menghentikan stigma terhadap individu terkonfirmasi maupun penyintas COVID-19.

Kontak:

Dicky Pelupessy
(WA: +62 ​818-824-402​)

Maria Bramanwidyantari
(WA: +62 819-0807-9882)

Edy Sukotjo
(WA: +62 813-3163-6515)

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat:
76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19 Empat Meninggal

Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.

Hingga Minggu, 6 Desember 2020, lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terpapar COVID-19, dan setidaknya 17.000 orang meninggal dengan status positif COVID-19. Jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, karena buruknya pendataan. Sampai saat ini kesenjangan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terjadi. Data LaporCovid-19, berdasarkan laporan kabupaten dan kota di Indonesia, total korban COVID-19 di Indonesia termasuk suspek dan probable, mencapai 42.602 jiwa.

Dari waktu ke waktu, pertambahan kasus baru COVID-19 secara nasional semakin meningkat. Bahkan sejak 29 November, setiap harinya lebih dari 6.000 kasus baru atau orang yang terjangkit COVID-19. Kemudian memuncak di hari Kamis 3 Desember dengan 8.369 kasus baru. Padahal, jumlah kasus ini didapatkan dari pemeriksaan yang masih minim. Hingga saat ini total pemeriksaan COVID-19 di Indonesia baru sekitar 90 dari ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 23-29 November, Badan Kesehatan Dunia, WHO mencatat terjadinya peningkatan tertinggi pertambahan kasus COVID-19 per 100.000 penduduk di Indonesia selama pandemi. Yaitu 13.5, dari yang sebelumnya 11.3 orang per 100.000 penduduk. WHO mencatat dari 34 provinsi, hanya lima provinsi yang telah memenuhi standar tes per seribu penduduk perminggu, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur,
namun tidak ada satupun yang memiliki proporsi positif di bawah 5%.

Dua hal di atas menunjukkan bahwa pandemi semakin tidak terkendali dan membahayakan kesehatan warga negara. Namun sayang, angka inipun belum mampu menghentikan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Selain itu, dari Pusara Digital LaporCovid19 menunjukkan bahwa lebih dari 390 tenaga kesehatan meninggal selama pandemi COVID-19. Di tengah kelelahan tenaga kesehatan, kapasitas layanan Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dilaporkan penuh di berbagi daerah, sehingga banyak pasien simtomatik yang sulit
mendapatkan perawatan. Pilkada justru memperburuk situasi kelelahan nakes.

Banyak Kasus Aktif, Minim Tes

Dengan laju penularan yang tinggi, Pilkada yang dilakukan di 270 daerah (9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten) secara serentak 9 Desember dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah. Penting untuk dicatat bahwa meskipun dilakukan di 37 kota, 224 kabupaten, dan
9 provinsi, Pilkada ini berdampak bagi 309 kabupaten/kota. Sebab,terdapat 48 kabupaten kota lainnya yang turut serta dalam pemilihan gubernur.
Selain itu, mobilitas pilkada juga terjadi lintas daerah, termasuk datangnya pengurus partai dari Jakarta ke berbagai daerah. Ini menyebabkan risiko penularan semakin meluas secara nasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh para relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid-19, 
hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif COVID-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif.

Sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif, yaitu Kota Depok, Jawa Barat (2,407), dua kota di Jawa Tengah, yaitu Solo (1.041) dan Wonosobo (1.439), dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah (1.270). 

Meskipun kasus COVID-19 aktif di wilayah pilkada cukup tinggi, namun cakupan pemeriksaannya masih rendah, yang menandai buruknya upaya pengendalian wabah. Ketidaktersediaan data jumlah tes PCR per orang per hari di hampir seluruh wilayah tidak memungkinkan publik mendapatkan informasi mengenai cakupan tes. Dengan menggunakan jumlah tes PCR per provinsi dengan faktor koreksi 1.4, menunjukkan bahwa 73 kabupaten/kota memiliki kurang dari 0.5% cakupan pemeriksaan seluruh penduduknya, 100 wilayah memiliki cakupan pemeriksaan 0.5-1%, dan 133 daerah memiliki cakupan pemeriksaan lebih dari 1% – 4%.

Selain itu, angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable. Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian COVID-19 dari WHO, total jumlah kematian yang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang.

Peserta Pilkada Turut Jadi Korban.

Dari 9 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur, terdapat satu calon gubernur yang hingga kini masih belum dinyatakan negatif dari COVID-19. Secara kumulatif, hingga saat ini setidaknya 76 calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada yang pernah dan sedang terinfeksi virus Corona baru. Dari 76 calon kepala daerah, 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur.

Empat di antara mereka meninggal karena terkonfirmasi positif COVID19. Empat calon kepala daerah tersebut terdiri dari dua calon walikota, yaitu adalah Eko Suharjo, calon walikota Dumai, Riau yang diusung oleh partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura (meninggal 9/11) dan Adi Darma, calon Walikota Bontang (Nasdem, PDIP, PKS) meninggal pada 25 September 2020. Dua orang lainnya adalah calon bupati kabupaten Bangka Tengah, Ibnu Saleh (Nasdem, Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS) yang meninggal pada 27 September 2020 dan Bupati Berau Muharram sebagai calon bupati petahana (meninggal 10/09).

Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan, yaitu satu calon Gubernur dan empat calon bupati dan wakil bupati). Mereka adalah calon gubernur provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran (mengumumkan terpapar COVID pada 19/11), calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, M Siregar (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11), calon bupati Kabupaten Indramayu, Daniel Mutaqien 
(mengumumkan terkonfirmasi positif 21/11), calon wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Syahban Sammana (mengumumkan terkonfirmasi positif 24/11), dan calon wakil bupati kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Abdul Rouf (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11).

Data di atas belum mencakup keluarga calon kepala daerah yang terpapar virus corona baru dan yang meninggal akibat paparan tersebut. Karenanya, LaporCovid-19 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah hendaknya tetap menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi COVID-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus COVID-19 baru, membaiknya testing, kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasien COVID-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnya rumah sakit beserta tenaga kesehatan kita.

2. Sikap abai pemerintah dengan tetap melangsungkan pilkada serentak telah terbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa peserta dan panitia pilkada, serta masyarakat.

3. Rencana KPU untuk mengambil suara pasien dan penggunaan rapid test antibodi bagi KPPS membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas
maupun orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Rapid test antibodi tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa.

4. Meningkatnya angka konfirmasi positif yang diakibatkan kluster Pilkada dan apalagi hingga menimbulkan korban jiwa akibat tak tertangani dengan baik, jelas tidak sekadar pembiaran, melainkan kesengajaan Pemerintah yang sudah seharusnya tahu dan menyadari risiko yang terjadi. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sistematik dan meluas.

Kontak:
Yemiko Happy
(WA: +62 813-5898-2549)
Said F. Hibban
(WA: +62 815-2744-0489)
Irma Hidayana
(WA: +1917-941-9383

Daftar Rumah Sakit dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di wilayah JABODETABEK

Daftar Rumah Sakit dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di wilayah JABODETABEK



No Nama Rumah Sakit Nomor SPGDT Rujukan Keterangan
Ya Tidak
1 SPGDT Adhyaksa +62 811-1261-124
2 SPGDT Budhi Asih +62 812-8143-0294
3 SPGDT Bunda Aliyah +62 896-1142-9795
4 SPGDT Bunda Margonda +62 813-1952-7023 Luar Jakarta
5 SPGDT GPI +62 811-9888-121 Luar Jakarta
6 SPGDT Harapan Kita +62 878-1836-1800
7 SPGDT Hermina Depok +62 896-7577-7172 Luar Jakarta
8 SPGDT Kencana +62 815-1022-2900
9 SPGDT Meilia Cibubur +62 856-9184-3843 Luar Jakarta
+62 813-8891-5519
10 SPGDT Mitra Bekasi Timur +62 822-9555-5560 Luar Jakarta
11 SPGDT Mitra Keluarga Depok Igd +62 813-1544-9765 Luar Jakarta
12 SPGDT Pasar Rebo +62 812-9084-7772
13 SPGDT Pelni +62 858-9312-2034
14 SPGDT Permata Depok +62 821-4467-3774 Luar Jakarta
15 SPGDT Persahabatan +62 896-3851-6606
16 SPGDT PGI Cikini +62 857-8033-2271
17 SPGDT Polri ‎+62 878-4025-2020
18 SPGDT Pondok Indah ‎+62 822-4678-0358
19 SPGDT Premier Jatinegara +62 811-1301-0048
20 SPGDT Pusat Jantung Nasional +62 878-1836-1800
21 SPGDT Pusat Otak Nasional +62 811-9529-119
22 SPGDT Rs Bakti Yuda +62 878-8923-9146
23 SPGDT RS Bhayangkara Brimob Klpa 2 +62 811-1284-691
24 SPGDT RS Cipto Mangunkusumo +62 815-1022-2900
25 SPGDT Rs Cisarua +62 813-8669-6164 Luar Jakarta
26 SPGDT RS CITRA ARAFIQ +62 812-8370-0687
27 SPGDT RS CITRA MEDIKA +62 821-1067-2425
28 SPGDT RS Graha Permata Ibu +62 811-8988-995
29 SPGDT Rs Harapan Sehati +62 822-6036-9911
+62 813-8023-5054
30 SPGDT Rs Ialam Cempaka Putih +62 813-2116-5895
31 SPGDT RS JHC ‎+62 812-8830-7548
+62 812-1089-8670
32 SPGDT Rs Mintoharjo +62 812-9419-8223
+62 813-8818-2543
33 SPGDT Rs Mitra Keluarga Depok +62 813-1472-0691 Luar Jakarta
34 SPGDT RS Pasar Minggu +62 878-2686-1686
35 SPGDT RS Pasar Minggu ‎+62 877-7673-2528
36 SPGDT RS Permata Depok +62 812-1068-5207 Luar Jakarta
37 SPGDT RS Pertamina Jaya +62 811-8610-098
38 SPGDT Rs Polri +62 858-1304-5650
39 SPGDT RS Siloam Bekasi +62 823-1169-7832 Luar Jakarta
40 SPGDT RS Siloam Mampang  +62 813-9867-7821
41 SPGDT RS Simpangan Depok +62 882-2564-4070 Luar Jakarta
42 SPGDT Rs Suyoto +62 821-1898-6969
43 SPGDT RS Tugu Ibu ‎+62 813-8323-0625 Luar Jakarta
44 SPGDT RS YARSI +62 811-1240-0119
45 SPGDT RS YARSI Cempaka Putih +62 813-2116-5895
46 SPGDT Rs. Bunda Aliyah Pondok Bambu +62 821-2285-0352
47 SPGDT Rs. Duren Sawit +62 813-8428-6785
48 SPGDT Rs. Hermina Grand Wisata Bekasi +62 813-8886-5484 Luar Jakarta
49 SPGDT RSAB Harapan Kita +62 812-8334-4045
50 SPGDT RSPAD  +62 812-1667-2002
51 SPGDT Rspg Cisarua +62 813-8669-1164 Luar Jakarta
52 SPGDT RSPP Modular (Simprug) +62 821-1139-7906
53 SPGDT Rsud Cibinong +62 821-2471-7632 Luar Jakarta
54 SPGDT Rsud Cipayung +62 812-8980-3329
55 SPGDT RSUD Tarakan ‎+62 812-1199-2017
+62 821-1144-3467
56 SPGDT RSUI +62 878-2171-8882
+62 812-9113-9113
57 SPGDT RSUP Fatmawati +62 878-7818-5508
58 SPGDT Sentra Cibinong +62 813-8446-6812 Luar Jakarta
59 SPGDT Sentra Medika Cisalak +62 811-1109-118
60 SPGDT Thamrin Salemba +62 812-9841-6173