Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat:
76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19 Empat Meninggal

Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.

Hingga Minggu, 6 Desember 2020, lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terpapar COVID-19, dan setidaknya 17.000 orang meninggal dengan status positif COVID-19. Jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, karena buruknya pendataan. Sampai saat ini kesenjangan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terjadi. Data LaporCovid-19, berdasarkan laporan kabupaten dan kota di Indonesia, total korban COVID-19 di Indonesia termasuk suspek dan probable, mencapai 42.602 jiwa.

Dari waktu ke waktu, pertambahan kasus baru COVID-19 secara nasional semakin meningkat. Bahkan sejak 29 November, setiap harinya lebih dari 6.000 kasus baru atau orang yang terjangkit COVID-19. Kemudian memuncak di hari Kamis 3 Desember dengan 8.369 kasus baru. Padahal, jumlah kasus ini didapatkan dari pemeriksaan yang masih minim. Hingga saat ini total pemeriksaan COVID-19 di Indonesia baru sekitar 90 dari ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 23-29 November, Badan Kesehatan Dunia, WHO mencatat terjadinya peningkatan tertinggi pertambahan kasus COVID-19 per 100.000 penduduk di Indonesia selama pandemi. Yaitu 13.5, dari yang sebelumnya 11.3 orang per 100.000 penduduk. WHO mencatat dari 34 provinsi, hanya lima provinsi yang telah memenuhi standar tes per seribu penduduk perminggu, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur,
namun tidak ada satupun yang memiliki proporsi positif di bawah 5%.

Dua hal di atas menunjukkan bahwa pandemi semakin tidak terkendali dan membahayakan kesehatan warga negara. Namun sayang, angka inipun belum mampu menghentikan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Selain itu, dari Pusara Digital LaporCovid19 menunjukkan bahwa lebih dari 390 tenaga kesehatan meninggal selama pandemi COVID-19. Di tengah kelelahan tenaga kesehatan, kapasitas layanan Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dilaporkan penuh di berbagi daerah, sehingga banyak pasien simtomatik yang sulit
mendapatkan perawatan. Pilkada justru memperburuk situasi kelelahan nakes.

Banyak Kasus Aktif, Minim Tes

Dengan laju penularan yang tinggi, Pilkada yang dilakukan di 270 daerah (9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten) secara serentak 9 Desember dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah. Penting untuk dicatat bahwa meskipun dilakukan di 37 kota, 224 kabupaten, dan
9 provinsi, Pilkada ini berdampak bagi 309 kabupaten/kota. Sebab,terdapat 48 kabupaten kota lainnya yang turut serta dalam pemilihan gubernur.
Selain itu, mobilitas pilkada juga terjadi lintas daerah, termasuk datangnya pengurus partai dari Jakarta ke berbagai daerah. Ini menyebabkan risiko penularan semakin meluas secara nasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh para relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid-19, 
hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif COVID-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif.

Sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif, yaitu Kota Depok, Jawa Barat (2,407), dua kota di Jawa Tengah, yaitu Solo (1.041) dan Wonosobo (1.439), dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah (1.270). 

Meskipun kasus COVID-19 aktif di wilayah pilkada cukup tinggi, namun cakupan pemeriksaannya masih rendah, yang menandai buruknya upaya pengendalian wabah. Ketidaktersediaan data jumlah tes PCR per orang per hari di hampir seluruh wilayah tidak memungkinkan publik mendapatkan informasi mengenai cakupan tes. Dengan menggunakan jumlah tes PCR per provinsi dengan faktor koreksi 1.4, menunjukkan bahwa 73 kabupaten/kota memiliki kurang dari 0.5% cakupan pemeriksaan seluruh penduduknya, 100 wilayah memiliki cakupan pemeriksaan 0.5-1%, dan 133 daerah memiliki cakupan pemeriksaan lebih dari 1% – 4%.

Selain itu, angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable. Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian COVID-19 dari WHO, total jumlah kematian yang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang.

Peserta Pilkada Turut Jadi Korban.

Dari 9 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur, terdapat satu calon gubernur yang hingga kini masih belum dinyatakan negatif dari COVID-19. Secara kumulatif, hingga saat ini setidaknya 76 calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada yang pernah dan sedang terinfeksi virus Corona baru. Dari 76 calon kepala daerah, 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur.

Empat di antara mereka meninggal karena terkonfirmasi positif COVID19. Empat calon kepala daerah tersebut terdiri dari dua calon walikota, yaitu adalah Eko Suharjo, calon walikota Dumai, Riau yang diusung oleh partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura (meninggal 9/11) dan Adi Darma, calon Walikota Bontang (Nasdem, PDIP, PKS) meninggal pada 25 September 2020. Dua orang lainnya adalah calon bupati kabupaten Bangka Tengah, Ibnu Saleh (Nasdem, Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS) yang meninggal pada 27 September 2020 dan Bupati Berau Muharram sebagai calon bupati petahana (meninggal 10/09).

Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan, yaitu satu calon Gubernur dan empat calon bupati dan wakil bupati). Mereka adalah calon gubernur provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran (mengumumkan terpapar COVID pada 19/11), calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, M Siregar (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11), calon bupati Kabupaten Indramayu, Daniel Mutaqien 
(mengumumkan terkonfirmasi positif 21/11), calon wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Syahban Sammana (mengumumkan terkonfirmasi positif 24/11), dan calon wakil bupati kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Abdul Rouf (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11).

Data di atas belum mencakup keluarga calon kepala daerah yang terpapar virus corona baru dan yang meninggal akibat paparan tersebut. Karenanya, LaporCovid-19 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah hendaknya tetap menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi COVID-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus COVID-19 baru, membaiknya testing, kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasien COVID-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnya rumah sakit beserta tenaga kesehatan kita.

2. Sikap abai pemerintah dengan tetap melangsungkan pilkada serentak telah terbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa peserta dan panitia pilkada, serta masyarakat.

3. Rencana KPU untuk mengambil suara pasien dan penggunaan rapid test antibodi bagi KPPS membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas
maupun orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Rapid test antibodi tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa.

4. Meningkatnya angka konfirmasi positif yang diakibatkan kluster Pilkada dan apalagi hingga menimbulkan korban jiwa akibat tak tertangani dengan baik, jelas tidak sekadar pembiaran, melainkan kesengajaan Pemerintah yang sudah seharusnya tahu dan menyadari risiko yang terjadi. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sistematik dan meluas.

Kontak:
Yemiko Happy
(WA: +62 813-5898-2549)
Said F. Hibban
(WA: +62 815-2744-0489)
Irma Hidayana
(WA: +1917-941-9383

+ posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *