Studi pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap obat, vaksin dan penanganan COVID-19

Salam sehat,

Kami, Laporcovid19.org, peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) melakukan studi untuk mempelajari pemahaman, dan persepsi masyarakat mengenai obat dan vaksin Covid-19 serta penanganan wabah Covid-19.

Kami ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi mengikuti survei ini. Hanya perlu waktu sekitar 10 menit untuk mengisi survei ini hingga tuntas.

Semua informasi yang Anda berikan sepenuhnya bersifat rahasia. Hasil survei ini akan menjadi masukan bagi upaya penanganan wabah Covid-19 dan dialihwujudkan menjadi publikasi ilmiah.

Jika berkenan, silakan mengakses survei di https://s.id/studiVaksin-pandemi

Mewakili tim peneliti, kami sampaikan terima kasih.
Dicky Pelupessy, PhD
Irma Hidayana, PhD
Dr. Eko Teguh Paripurno

Warga DKI Siap PSBB 2.0

 

Jakarta, 17 September 2020. Saat ini DKI Jakarta menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua (PSBB 2.0) guna menekan jumlah orang terinfeksi Covid-19. Kebijakan ini diambil paska meningkatnya angka pertambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang mengancam ketersediaan sarana dan layanan Kesehatan di DKI Jakarta.

Data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun jumlah tes PCR yang dilakukan di DKI Jakarta sudah meningkat bahkan empat kali lipat lebih besar dari standar WHO, namun pada awal September 2020, angka rasio positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta berkisar antara 10.4-16.5 persen. Padahal standar minimal WHO untuk memperbolehkan pelonggaran wilayah adalah di bawah 5 persen. Artinya laju penyebaran virus korona di wilayah DKI Jakarta masih cukup pesat.

Dalam sebulan terakhir secara kumulatif, jumlah kasus positif di DKI Jakarta per 10 September mencapai 51.287. Jumlah kematian mencapai 1.365 orang yang sudah terkonfirmasi positif, sementara orang meninggal dengan status suspek sebanyak 2.302 dan dengan status probable sebanyak 1.734. Di antara mereka yang meninggal, setidaknya terdapat 24 tenaga kesehatan.

Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura melakukan survei kondisi psikososial masyarakat DKI Jakarta dalam rangka penerapan PSBB 2.0 ini. Tujuan survei ini adalah untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemberlakukan PSBB yang kedua.

Metode dan Hasil

Survei dilakukan secara online dari tanggal 11 September sampai 14 September 2020 dengan metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan. Penyebaran survei dilakukan menggunakan aplikasi pesan instan (WhatsApp) kepada warga DKI Jakarta melalui komunitas jejaring LaporCovid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Survei berhasil mendapatkan 82.655 responden yang tersebar secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setelah dilakukan uji validitas, terdapat total 81.734 responden untuk pengolahan data lebih lanjut.

Pengolahan data studi ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran menggunakan metode mapping Covid Mood.

CovidMood adalah metode riset kuantitatif yang digunakan untuk menganalisa perasaan emosional masyarakat dengan menggunakan semantic differential scale.Terdapat dua variable yang diukur, yakni kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dan kebahagiaan publik terhadap situasi sosio-ekonomis.

Sebanyak 65,38% responden adalah perempuan. Dari segi usia, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 33,35%, disusul responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 28,64%. Sedangkan dari segi pekerjaan, Ibu Rumah Tangga adalah responden terbanyak (48,02%).

Temuan

Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa warga DKI Jakarta semakin sadar terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan tiga bulan lalu. Kesadaran ini muncul karena semakin tingginya orang yang dikenap responden yang terkena Covid-19. Pada saat yang bersamaan, kami menemukan sebanyak 24% warga yang mengalami perubahan status pekerjaan selama masa pandemi. Kelompok ini mencakup mereka yang kehilangan pekerjaan sampai sekarang, mereka yang banting setir menjadi wirausaha, dan mereka yang terkena pemotongan gaji. Berkaitan dengan anjuran bekerja di rumah (WFH), kami menemukan hanya 35% yang mampu sepenuhnya melakukan WFH dan 26% yang sebagian pekerjaan bisa dilakukan secara WFH. Sementara itu, ada 20% yang mata pencaharian mengharuskan mereka bekerja di luar rumah, 17% hanya sesekali dapat melakukan WFH, dan 2% yang tidak dibolehkan untuk WFH oleh tempat kerja.

CovidMood

Seluruh data kami kalibrasi pada tingkat kelurahan untuk mendapatkan koordinat dalam peta CovidMood. Hasilnya bisa dilihat di gambar di mana seluruh keluarahan, kecuali Tangki, berada dalam kuadran Optimis (bintang kuning adalah titik tengah dari plot data secara sekeluruhan dengan tingkat variansi sebesar 0,53)

Peta CovidMood ini terdiri atas dua sumbu: horisontal menunjukkan suasana emosional yang dirasakan warga berkaitan dengan situasi sosial ekonomi, sedangkan vertikal menunjukkan perasaan warga berkaitan dengan kinerja pemerintah. Koordinat sumbu horisontal diukur melalui 5 pertanyaan, dan koordinat sumbu vertikal juga diukur dengan 5 pertanyaan. Skor dari seluruh pertanyaan ditunjukkan di tabel berikut:

[tabel5]

Hasil survei ini adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta berada dalam suasana psikososial yang kondusif untuk mendukung penerapan PSBB. Dan itu artinya warga DKI memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu bertahan secara psikososial sekali pun kebijakan PSBB tambah diperketat. Data di atas menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah adalah cukup tinggi di mana skor untuk variable ini mencapai yakni 6.96 (skala 10). Dari semua temuan ini, kami menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap PSBB 2.0 cukup tinggi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah DKI kuat.

Rilis versi PDF bisa diunduh disini

Materi Presentasi

WASPADA KLUSTER PERKANTORAN!

[vc_row][vc_column][crocal_slider ids=”1851,1852,1853,1854,1855″ slideshow_speed=”5000″][crocal_empty_space][vc_column_text]Seiring bertambahnya kasus terkonfirmasi Covid-19, beberapa daerah kembali melakukan evaluasi dan pemberlakukan aturan pembatasan sosial, salah satunya DKI Jakarta.

Ancaman infeksi Covid-19 juga menghantui para pekerja perkantoran dan industri di Indonesia. Sebagai contoh, tercatat ada 166 kluster perkantoran di DKI Jakarta hingga awal Agustus 2020.

Laporan tentang kasus positif Covid-19 di lingkungan kerja makin masif masuk ke Laporcovid19.

Jangan ragu untuk saling mengingatkan dan melaporkan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Yuk saling jaga dan saling mengingatkan! ❤ Platform #LaporCovid dapat diakses dengan cara menyapa bot melalui:
WhatsApp: wa.me/6281293149546
Telegram: t.me/laporcovid19bot
Website: www.laporcovid19.org

Salam solidaritas![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Survei Persepsi Risiko Covid19 Kota Bogor

Jakarta, 11 September 2020 Kota Bogor adalah salah satu kota penyangga Jakarta yang jumlah kasus positif Covid-19 belakangan cukup tinggi. Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) melakukan survei persepsi risiko Covid-19 di kalangan warga Kota Bogor. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan, serta perilaku masyarakat terkait risiko Covid-19.

Studi ini dilakukan dari tanggal 15 Agustus sampai 1 September 2020 dan berhasil mendapatkan 21.803 responden valid yang tersebar di seluruh wilayah kota Bogor. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 21.544 responden yang valid.

Metode dan Hasil

Kami menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan yang ada di Kota Bogor. Survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) melalui bantuan Pemerintah Kota Bogor.

Studi persepsi risiko ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 52,64% responden adalah laki-laki. Sedangkan dari golongan umur, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 31.47%. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA/Sederajat (47,43%) dan sarjana (17,31%). Sebagian besar responden adalah Ibu rumah tangga (29,27%), disusul pegawai swasta (17,74%) dan pekerja harian (13,69%). Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 16,9 % persen responden memiliki riwayat/sedang mengidap penyakit komorbiditas.

Temuan

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) warga Kota Bogor adalah sebesar 3,212, artinya, secara deskriptif, skor ini berarti warga Kota Bogor secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Tetapi, dari segi psiko-sosial 67 dari 68 kelurahan di Kota Bogor optimis dalam menghadapi Covid-19. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bogor harus melakukan pembatasan sosial berskala besar bersamaan dengan usaha edukatif dan penguatan protokol kesehatan.

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Catatan 6 bulan Penanganan Pandemi

SIARAN PERS

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

[/vc_column_text][crocal_empty_space][vc_column_text]11 September 2020 – Pemerintah dinilai belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan wabah. Buruknya pendataan, pelaporan dan informasi yang disampaikan, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian ke publik mempengaruhi persepsi dan respon publik.  Ketidaktransparaan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.

Mempertimbangkan masifnya keluhan masyarakat di tengah pandemi, LaporCovid-19 membuat layanan lapor warga yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Melalui layanan lapor warga, LaporCovid-19 mendapat ribuan laporan dari seluruh Indonesia, mulai dari keluhan keramaian, pelanggaran protokol kesehatan, stigma, bantuan sosial, hingga munculnya kluster-kluster baru di perkantoran dan sekolah.

Layanan lapor warga LaporCovid-19 mulai berjalan pada April 2020 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dan Telegram, kemudian berkembang ke kanal seluruh media sosial. Selama April – Juni, lebih dari 4,000 laporan warga masuk melalui chatbot kami. Setelah perubahan pertanyaan menyesuaikan dengan kebijakan, periode Agustus- 9 September 2020, telah terkumpul 386 laporan.

Sesuai dengan episentrum pandemi, laporan yang masuk didominasi wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sementara berdasarkan jenis laporan, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak dilaporkan (63 persen), diikuti layanan kesehatan.

Laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan meliputi keramaian atau kerumuman, serta ketertiban pemakaian masker. Laporan tentang kluster perkantoran juga muncul banyak pada beberapa minggu terakhir. Sebagian besar membahas tentang transparansi informasi dan tracing orang-orang yang kontak dengan pasien, tidak dilakukan dengan maksimal. Sebagian besar laporan memberikan gambaran tentang adanya kasus positif di sebuah kantor, namun tidak ada transparansi dari kantor serta penegakan protokol pandemi.

Selain itu, ada pula laporan tentang penolakan tes SWAB, hingga penundaan tes karena alasan kehabisan alat tes. Untuk kasus sekolah, banyak orangtua melaporkan tentang dibukanya kembali sekolah-sekolah di zona berisiko tinggi terinfeksi, seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kota Tuban, Jawa Timur.

 

Permohonan Keterbukaan Informasi publik

Data menunjukkan, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih terus meningkat. Bahkan, menyentuh angka lebih dari 200.000 kasus di seluruh Indonesia dengan kenaikan konsisten di atas 2.000 kasus tiap harinya. Namun demikian, penularan virus di komunitas belum diketahui, karena angka yang dilaporkan ibarat fenomena gunung es karena keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan.  Masalahnya, hingga saat ini hanya beberapa daerah yang konsisten melaporkan jumlah orang yang diperiksa, salah satu di antaranya DKI Jakarta. Laporan WHO terhadap kondisi Indonesia pada 9 September 2020 juga menyebutkan, baru tiga daerah yang sudah memenuhi jumlah tes, yaitu Jakarta, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Ini menyebabkan banyak masyarakat saat ini menghadapi ancaman wabah tanpa mengetahui skala bahaya di sekitarnya.

Demikian halnya, angka dan data kematian ternyata bermasalah. Data pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, data nasional pun ada beberapa versi. Pencatatan oleh Rumah Sakit Online menunjukkan, jumlah korban jiwa terkait COVID-19 rata-rata hampir tiga kali lipat dari yang dilaporkan secara resmi ke publik. Hasil kajian persepsi risiko warga DKI, Surabaya, dan Kota Bogor yang kami lakukan bersama tim Social & Resilience Lab, Nanyang Technological University, menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan warga tentang pandemi COVID-19 mempengaruhi persepsi risiko warga. Akibatnya, informasi  tentang kecenderungan under reporting jumlah korban ini bisa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dampak sesungguhnya wabah dan menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap pandemi. Karenanya penting bagi laporCovid-19 untuk terus mendorong keterbukaan informasi.

LaporCovid-19 telah mengajukan Permintaan Informasi Publik terkait COVID-19 ke berbagai institusi, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

Ada delapan poin yang ditanyakan, yaitu data anggaran/pengadaan, pelaksanaan, dan sebaran tes, baik Rapid Test maupun PCR; jumlah ODP, PDP dan juga Suspek, Probabel yang meninggal, serta sebaran wilayahnya; dokumen dan pelaksanaan DIPA 2020; data terkait insentif tenaga kesehatan, serta informasi alokasi penggalangan dana hibah dari masyarakat.

Dari semua permohonan informasi tersebut, hanya informasi berupa ringkasan DIPA 2020 yang dipenuhi, beserta informasi tentang bantuan dana hibah dalam dan luar negeri, serta informasi tentang tata cara pemberian insentif bagi tenaga medis.

Permintaan data mengenai jumlah PDP/ODP meninggal hanya dijawab dengan menunjukkan link https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=5#.X0NVONMzYyl dimana link tersebut tidak memuat kelengkapan data dan informasi yang diharapkan.

Anehnya, menyangkut permintaan data pelaksaan kegiatan Rapid Test dan PCR di tingkat daerah, Kementerian Kesehatan menyatakan tidak menguasai datanya. Justru mereka menyebutkan bahwa data tes itu terdapat di Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19. Padahal, sebelumnya, Satgas dan Komite Penanganan Covid-19 & PEN telah melayangkan surat nomor S-01/PERPRES82/07/2020, perihal permintaan kelengkapan Data COVID-19 kepada Kemenkes.

Respons ini menunjukkan ketidakterbukaan pengelolaan dan pemberian informasi penting terkait COVID-19. Pemerintah tidak transparan dalam penanganan COVID-19 dan hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat tidak memahami risiko penularan dengan baik, sehingga menghadirkan spekulasi dan hoax, yang, pada ujungnya, mempersulit pemutusan penularan COVID-19.

Karenanya, untuk memastikan penanganan pandemi di tengah masyarakat berjalan maksimal, beserta penyelesaian masalah, dan jaminan transparansi data di tengah pandemi, kami merekomendasikan pemerintah Republik Indonesia hingga pemerintahan tingkat daerah dua hal utama:

  1. Segera membentuk jaringan pelaporan warga mulai tingkat daerah hingga nasional. Diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah ataupun swasta, agar semua permasalahan yang dihadapi segera diselesaikan.
  2. Pemerintah Indonesia, termasuk Satuan Tugas Covid-19, harus membuka seluruh data terkait pandemi, mulai dari tingkatan daerah hingga nasional.

Keluhan masyarakat tidak akan berhenti selama pandemi, mengingat tidak ada yang luput dari dampak wabah COVID-19. Kehadiran pemerintah sangat diperlukan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, transparansi data pandemi tidak dapat ditawar, sebab penting untuk melihat tingkat keparahan pandemi, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan.

 

Narahubung:

Agus Sarwono: 0812-6992-667

Yoesep Budianto: 0856-4897-3423

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kapan Kapasitas Rumah Sakit di Jakarta Kolaps?

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]9 September 2020. Jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta meningkat tajam. Bahkan, pada minggu pertama September 2020, setiap harinya terdapat pertambahan lebih dari 1.000 kasus positif, walaupun pada saat yang sama kapasitas testing di DKI Jakarta juga ditambah. Tingginya penularan di Jakarta juga bisa dilihat dari tren rasio positif yang terus meningkat, sekalipun jumlah tes bertambah.

Lonjakan pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, pada akhirnya menyebabkan kapasitas di Rumah Sakit pun terokupasi, bahkan hampir penuh. LaporCOVID-19 bersama tim Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU), melakukan proyeksi Kapan Kapasitas di Rumah Sakit Kolaps untuk memprediksi kapan kapasitas di rumah sakit Jakarta penuh dalam menangani pasien COVID-19 dan menganalisis dampaknya terhadap jumlah kematian.

Kami menggunakan pendekatan model matematika yang ditunjang dengan studi literatur dan data jumlah tempat tidur (TT) ICU, Bed Occupancy Rate (BOR), serta data kasus COVID-19 di DKI Jakarta.

Jumlah kasus positif aktif yang dirawat dikorelasikan dengan keterpakaian TT ICU. Korelasi keduanya digunakan untuk memprediksi jumlah maksimum pasien yang bisa dirawat.

Jumlah pasien aktif maksimum berkisar 5.500 pasien di rumah sakit. Kami gunakan skenario terbaik dan terburuk selama 1 hingga 2 bulan ke depan melalui model Gaussian. Hasilnya, kapasitas di rumah sakit akan penuh pada awal minggu keempat September. Apabila disertai dengan penambahan jumlah kasus positif yang terus-menerus, pandemi ini akan mengakibatkan jumlah kematian total mencapai 3.000 orang pada akhir Oktober.

Karenanya, untuk menghindari kolapsnya  rumah sakit dan melindungi warga DKI Jakarta dari ancaman infeksi dan kematian akibat COVID-19, kami merekomendasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dua hal pokok:

  1. Bahwa ini saatnya untuk menginjak “rem darurat.” Yaitu dengan memberlakukan kembali  PSSB dengan menutup setidaknya 70% aktivitas dan sarana publik setidaknya selama enam minggu dengan masa evaluasi per 3 minggu.
  2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah lebih tegas lagi untuk memberlakukan kembali bekerja dari rumah, atau work from home (WFH)  bagi pelaku bisnis dan perkantoran. Hanya pelaku usaha di bidang esensial saja yang diperbolehkan beroperasi. Ini sekaligus merespon bertambah banyaknya kasus positif COVID-19 yang ditemukan di perkantoran di wilayah DKI Jakarta akibat dibukanya perkantoran dan unit usaha.

Selain itu, contact tracing dan testing yang masif juga merupakan faktor penting yang harus terus ditingkatkan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Sebagai catatatan tambahan, fasilitas ruang perawatan atau isolasi barangkali bisa ditambah. Namun, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain bakal sulit ditambah. Pada saat tingginya pasien di Jakarta pada Maret-Juli lalu, banyak relawan tenaga kesehatan daerah didatangkan ke Jakarta. Namun, situasi saat ini akan lebih sulit karena daerah juga mengalami peningkatan kasus. Apalagi, sejumlah studi, misalnya oleh FKUI, para nakes sudah mengalami burnout. LaporCovid19.org, melalui Pusara Digital juga sudah mendokumentasikan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran selama pandemi ini.

 

Narahubung: +6281358982549 

Tim Pemodel:
Sulfikar Amir., PhD, +62 821-1728-6288
Fredy Tantri., PhD, +65 8122 5267[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][crocal_empty_space][vc_column_text]Materi Presentasi[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][crocal_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Sebagian Besar Penyintas Covid-19 dan Keluarganya Mendapat Stigma

Sebagian Besar Penyintas Covid-19
dan Keluarganya Mendapat Stigma

JAKARTA, 27 Agustus 2020. laporcovid19.org– Pandemi Covid-19 terus membesar dan menelan banyak korban jiwa, serta menimbulkan masalah ekonomi. Di Indonesia, wabah ini juga menjadi sumber masalah sosial, salah satunya problem stigmatisasi.

Stigmatisasi atau asosiasi negatif terhadap seorang yang mengalami gejala atau terkonfirmasi Covid-19, penyintas, maupun keluarganya ini tak hanya menjadi persoalan bagi korban. Padahal, semestinya Mereka yang mengalami gejala, menderita, maupun penyintas Covid-19 mendapatkan dukungan.

Namun, hal ini telah menjadi masalah sosial yang mempersulit upaya untuk menangani wabah ini. Merespon situasi ini, Laporcovid-19 bekerjasama dengan Kelompok Peminatan Intervensi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyelenggarakan survei untuk memahami lebih jauh tentang stigma sosial terkait Covid-19. Selain itu, kami berharap, dari survei ini bisa menjadi materi edukasi untuk melawan stigmatisasi.

Metode

Responden survei adalah mereka yang pernah mengalami gejala,sedang sakit, maupun penyintas Covid-19, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat luas. Survei dilakukan secara online dengan menggunakan metode convenience sampling. Survei dilakukan dari tanggal 7-16 Agustus 2020 dan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp ke beberapa komunitas penyintas Covid-19 dan jaringan lainnya dan menjaring 279 responden. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 181 responden yang valid.

Hasil Survei

Demografi

Proporsi jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan jumlah responden lebih dari separu (55,8%). Lebih dari setengah responden berprofesi sebagai tenaga Kesehatan (dokter, perawat, dsb) yakni sebesar 56,4%, diikuti oleh pekerjaan lain yang tidak tertera di form survei sebanyak 32%. Tingkat pendidikan para responden umumnya pendidikan tingkat lanjut, yakni sarjana 59,1%, magister 16,6%, dan diploma 13,3%. Sementara usia responden didominasi oleh kelompok usia 26-35 tahun sebesar 41,4%. Responden survei ini Sebagian besar diisi oleh orang yang terinfeksi/terkonfirmasi Covid-19 sebesar 63,5% (115 orang).

Temuan

Dari survei ini ditemukan, lebih dari separuh responden (55%) mengaku dijadikan buah bibir (diperbincangkan) oleh orang-orang di sekitar mereka karena status mereka terkait Covid-19. Sepertiga (33%) dijauhi atau mengalami pengucilan, dan seperempatnya (25%) mendapat julukan penyebar atau pembawa virus. Hampir 10% pernah mengalami perundungan (bully) di media sosial. Stigmatisasi juga dialami oleh keluarga responden. Sebanyak 42% menjadi buah bibir atau digosipkan dan hampir sepertiga (27%) anggota keluarga mengalami situasi dijauhi atau dikucilkan. Sebanyak 15% pernah mendapat julukan penyebar atau pembawa virus. Sebagian anggota keluarga (7%) pernah mengalami penolakan untuk mendapatkan dan menggunakan layanan fasilitas umum.

Dalam survei ini juga ditemukan, sebagian besar yang paling mendapat stigma adalah perempuan. Penyebab perlakukan ini, sebanyak 43 % karena masyarakat kurang mendapat informasi atau mendapat informasi yang keliru. Sebagian lain (42%) beranggapan karena masyarakat takut. Stigma ini mulai didapatkan saat orang diduga terinfeksi, dan semakin besar saat statusnya menjadi positif Covid-19.

Stigma juga dialami keluarga penyintas Covid-19, mulai dari menjadi buah bibir, dikucilkan, perundungan di media sosial, dibiarkan tidak mendapat bantuan, pengusiran, hingga dilarang menggunakan kendaraan umum.

Stigma ini berdampak negative bagi penyintas. Sebanyak 51 persen responden merasa khawatir, sebagian lagi merasa sedih, khawatir, takut, kecewa, hingga mati rasa. Bagi mereka yang pernah atau sedang terpapar atau penyintas Covid-19 dapat merasakan mendapat dukungan dengan ditanyai kabar (70%), kembali beraktivitas seperti semula (70%), mendapat perhatian dengan diberi hadiah atau barang pemberian (30%), diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka (33%) atau testimoni (29%).

Survei ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu secara serius menangani masalah stigma terkait Covid-19. Pemerintah perlu menjalankan komunikasi kepada publik yang memuat fakta, informasi akurat, dan tidak membingungkan mengenai Covid-19 dan penularannya untuk menghentikan stigma. Perlu mengoreksi dan meluruskan rumor, gosip, atau hoax terkait Covid-19 yang ada di masyarakat sesegera mungkin ”koreksi mereka yang bahasanya mempromosikan bias.”

Selain itu, perlu dibentuk platform untuk menyuarakan suara dan pengalaman penyintas dan mereka yang terstigma beserta platform bagi baik masyarakat umum maupun penyintas untuk memberikan dukungan dan saling menguatkan.

Kontak info:

  • Dicky Pelupessy, PhD, Peneliti utama 0818-824-402
  • Maria Bramanwidyantri, MA, tim Kampanye Hentikan Stigma Covid-19 – 0819-0807-9882

Instagram: @laporcovid19 | Twitter: @Laporcovid | FaceBook: Lapor Covid 19 | YouTube: Lapor Covid 19

Warga Surabaya Belum Siap Menghadapi Pelonggaran Pembatasan Sosial

[vc_row][vc_column][crocal_single_image image=”1456″][crocal_empty_space height_multiplier=”2x”][vc_column_text]Jakarta, 15 Juli 2020 Kota Surabaya adalah salah satu episentrum penyebaran virus corona setelah DKI Jakarta. Paska tidak diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, aktivitas warga mulai dilonggarkan. Pada saat yang sama jumlah peningkatan kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin tinggi. Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) melalukan survei persepsi risiko Covid-19 di kalangan warga Kota Surabaya. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan, serta perilaku masyarakat terkait risiko Covid-19.

Studi ini dilakukan dari tanggal 19 Juni hingga 10 Juli 2020 dan berhasil mendapatkan 5.904 responden yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 2,895 responden yang valid.

Metode dan Hasil

Kami menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) melalui bantuan tim Humas Pemerintah Kota Surabaya serta Jaringan komunitas warga.

Studi persepsi risiko ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 40,2% responden adalah perempuan. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan Sarjana (47,1 persen) dan SMA (36,1 persen). Sebagian besar responden adalah pegawai swasta (36,6 persen), diikuti oleh Ibu Rumah Tangga (15,8 persen) dan PNS/ASN (15,5%). Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 21 % persen responden memiliki riwayat/sedang mengindap penyakit komorbiditas.

Temuan

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) warga Surabaya adalah sebesar 3,42, artinya, secara deskriptif, skor ini berarti warga Surabaya secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini menunjukkan bahwa pelonggaran pembatasan sosial belum bisa diterapkan secara penuh di Surabaya akibat masih rendahnya tingkat persepsi risiko warga.


Survei ini dipimpin oleh Sulfikar Amir dari NTU, salah satu kolaborator ahli Laporcovid19.org. Beliau bisa dihubungi di: +62 821-1728-6288 

Instagram: @Laporcovid19
Twitter: @LaporCovid
FB: Lapor Covid 19
Siaran ulang bisa disaksikan di YouTube Lapor Covid 19[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Materi Presentasi Sulfikar Amir, PhD

[/vc_column_text][crocal_empty_space][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Warga DKI Kurang Siap Menghadapi New Normal

Jakarta, 5 Juli 2020 Selama sekitar sebulan sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pada fase tatanan kehidupan baru atau “New Normal,” angka penambahan kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta terus  meningkat.  Seiring dengan meningkatnya jumlah tes berbasis molekuler yang dilakukan, transmisi kasus masih menunjukkan peningkatan. Di saat bersamaan, pengguna transportasi umum Transjakarta dan Commuter Line mengalami peningkatan secara bertahap, sehingga membutuhkan perhatian dan pemantauan khusus sebagai bagian dari pencegahan penyebaran COVID19. Per Senin (28/7) pengguna Transjakarta capai 200.000 padahal rute yang berjalan cuma 29 saja.

Melalui Program Active Case Finding, Dinas Kesehatan bahkan telah menemukan transmisi virus Corona terjadi di sejumlah pasar tradisional dengan 345 pedagang positif. Setidaknya ada 303 pasar tradisional tersebar di seluruh DKI Jakarta, namun hingga hari ini Pemprov DKI Jakarta baru melakukan pengetesan di 128 pasar.

Merujuk pada acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu syarat pelonggaran pembatasan sosial adalah positivity rate dibawah 5% yang artinya prosentase jumlah pasien positif yang dites berbasis molekuler tidak lebih dari 5%.  Khusus untuk DKI Jakarta, meskipun ada kecenderungan menurun, rerata angka positif di DKI Jakarta beberapa kali meningkat. Bahkan, pada 26 Juni 2020 positivity rate mencapai 7.1%. Artinya angka rerata positif masih fluktuatif.

Merespon hal ini, LaporCovid-19.org bersama Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk memetakan persepsi risiko warga terhadap Covid-19. Studi ini dilakukan dari tanggal 29 Mei hingga 20 Juni 2020 dan berhasil mendapatkan lebih dari 200.000 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 154,471 responden yang valid. Sebelumnya, pada empat hari awal masa studi, terdapat sebanyak  3,079 responden yang valid. Saat itu kami mendapatkan bahwa persepsi warga DKI terhadap “New Normal” cendenrung kurang siap (3.46).

Metode dan Hasil

Dengan menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variable penduduk per kelurahan, survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) kepada warga DKI Jakarta. Penyebaran survei dilakukan melalui jaringan Palang Merah Indonesia (PMI), Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Beberapa camat di DKI Jakarta, dan Jaringan komunitas warga.

Studi ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa  Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 65.2% responden adalah perempuan. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA (58.47 persen) dan Sarjana (19.39 persen). Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga (47.28 persen), diikuti oleh pekerja swasta (21.60%) dan mahasiswa sebesar 2.3 persen saja. Dari sisi risiko Kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 85.76 persen responden mengaku tidak mengetahui/tidak memiliki komorbiditas.

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) Jakarta adalah sebesar 3.30 (skala 5) atau turun 0.16 dari temuan di awal studi. Secara deskriptif, skor ini berarti warga DKI secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini mengindikasikan masih kurang siapnya warga DKI memasuki era “New Normal” di mana kegiatan sosial ekonomi dibuka secara penuh.

Selain skor RPI yang rendah, ada tiga temuan penting dari survei persepsi risiko ini. Pertama, secara keseluruhan warga DKI memiliki perilaku menjaga diri yang baik. Ini ditunjukkan dari skor variabel Self Protection yang tinggi yang mencakup tiga aspek utama, yakni penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetapi di sisi lain, nilai variabel persepsi risiko sangat rendah. Hal ini mengindikasikan kuatnya kecenderungan warga DKI untuk menganggap remeh wabah Covid-19. Sebagian besar responden percaya bahwa kemungkinan mereka tertular Covid-19 itu sangat kecil. Hal ini berkorelasi dengan kondisi ekonomi di mana sebagian besar responden merasakan dampak ekonomi secara signifikan sehingga mempengaruhi persepsi atas risiko Covid-19.

Survei ini dipimpin oleh Sulfikar Amir dari NTU, salah satu kolaborator ahli Laporcovid19.org. Beliau bisa dihubungi di: +62 821-1728-6288 

Instagram: @Laporcovid19
Twitter: @LaporCovid
FB: Lapor Covid 19
Siaran ulang bisa disaksikan di YouTube Lapor Covid 19

Materi Presentasi Sulfikar Amir, PhD

Materi Presentasi Elisa Sutanudjaja

Peta Rataan Risk Perception Index DKI Jakarta

Diolah oleh: Jonathan Hardianto Wibisono, Peneliti di Rujak Center for Urban Studies
Peta olahan berukuran besar bisa diunduh disini

PROGRAM KOLABORASI RISET DAN PELIPUTAN COVID-19

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

“Menyingkap Kematian Covid-19 yang Tak Tercatat”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][crocal_single_image image=”1361″][crocal_empty_space height_multiplier=”2x”][vc_column_text]1. Latar Belakang

Pendataan yang akurat dan transparan, termasuk data tentang kematian, merupakan kunci penanganan pandemi Covid-19. Data tentang jumlah kematian mengindikasikan besaran skala pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberi panduan agar orang meninggal dengan gejala diduga Covid-19 juga dimasukkan sebagai korban pandemi, selain juga yang telah terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan molekuler. Namun di Indonesia, definisi kematian akibat Covid-19 masih dibatasi hanya kepada orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal, keterbatasan kemampuan pemeriksaan dan pencatatan yang tidak lengkap menyebabkan jumlah kematian yang dilaporkan mungkin masih lebih kecil dibandingkan dengan angka sesungguhnya.

2. Program Kolaborasi Riset dan Peliputan COVID-19

Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Laporcovid-19 dan The Conversation Indonesia bekerja sama menyelenggarakan Program Kolaborasi Riset dan Peliputan bagi jurnalis yang mendalami soal Covid-19. Tujuan program ini adalah:

a) Mengumpulkan secara sistematik informasi dan data terkait dengan jumlah dan distribusi kematian yang berkaitan dengan COVID-19.
b) Menganalisis data dan situasi COVID-19 menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
c) Meningkatkan pengalaman dan kapasitas jurnalis di Indonesia terkait liputan Covid-19 yang lebih mendalam (news analysis atau in-depth reporting) dengan pendekatan jurnalisme data.

3. Deskripsi Program

Program Kolaborasi Riset dan Pelipuran COVID-19 ini fokus kepada liputan “under reporting” kematian akibat Covid-19 dan implikasinya terhadap masyarakat. Program ini ditujukan kepada jurnalis yang bekerja untuk platform online atau cetak. Setiap peserta program akan mendapatkan pelatihan dan mentoring dari jurnalis senior dan juga saintis dalam hal pengumpulan data, analisis, dan penulisan. Durasi program selama 10 bulan (Juni 2020 – Maret 2021).

4. Kriteria Pelamar

    1. Jurnalis dari media cetak dan online (tetap, kontributor, freelance), dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
    2. Memiliki wilayah liputan di salah satu kota berikut yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Lombok.
    3. Mendapat dukungan dari pemimpin redaksi dari media bersangkutan untuk mempublikasikan karya jurnalistik selama program peliputan. Dukungan dibuktikan dengan adanya surat dari pemimpin redaksi yang dkirim ke tim mentor.
    4. Mengirimkan dokumen aplikasi paling lambat 22 Juni 2020 jam 23.59 WIB ke email: fellow.indocovid19@gmail.com, yaitu:
      · CV, foto copy kartu pers, foto copy KTP dan foto diri terbaru
      · Contoh hasil tulisan yang pernah di terbitkan dalam 2 tahun terakhir (lampirkan bukti terbit)
      · Satu esai dengan topik “Identifikasi Masalah Pencatatan Kematian Akibat COVID-19” (minimal 400 kata, spasi 1,5, jenis huruf/font times new roman ukuran 12).
      · Term of Reference (TOR) rencana liputan sepanjang minimal 200 kata yang sesuai dengan topik ini.

5. Perekrutan

Tim mentor jurnalis, saintis dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Laporcovid-19 dan The Conversation Indonesia akan memilih masing-masing satu orang peserta untuk setiap wilayah liputan. Peserta yang terpilih akan dihubungi oleh tim mentor.

6. Hak dan Kewajiban Peserta Program

Hak Peserta Program

    • Setiap peserta akan mendapatkan biaya pendukung penggalian informasi dan data per bulan sebesar Rp 2.750.000 selama 10 bulan. Di akhir program, peserta yang menyelesaikan laporan liputan akhir akan mendapatkan tambahan Rp 2.500.000, sehingga total dukungan yang diberikan selama program sebesar Rp 30.000.000 untuk tiap peserta.
    • Mendapatkan sertifikat Program dari EOCRU, LaporCovid dan The Conversation Indonesia.

Kewajiban Peserta Program

    • Bersedia mengikuti rangkaian kegiatan Program Kolaborasi Riset dan Peliputan yang telah disusun oleh tim mentor.
    • Mengikuti seluruh pelatihan metodologi riset dan sosialisasi instrumen pengumpulan data yang diselenggarakan secara daring.
    • Melakukan kegiatan pengumpulan data, dan informasi tentang kematian akibat Covid-19, dokumentasi (foto/video) serta transkrip wawancara narasumber mengenai perkembangan kasus kematian Covid-19 di daerahnya masing-masing.
    • Mengirimkan data, dokumentasi dan laporan secara daring kepada pusat data LaporCovid-19/EOCRU secara reguler.
    • Menyusun laporan dan mempublikasi hasil laporan mendalam baik selama program ataupun di akhir program. Publikasi baru bisa dilakukan jika laporannya telah disetujui oleh tim mentor.
    • Memasukkan hasil temuan ke dalam tulisan di media masing-masing.
    • Peserta menyetujui karya liputannya juga dipublikasikan di website Laporcovid19.org.
    • Jika suatu saat dibutuhkan, bersedia menjadi narasumber diskusi dan publikasi data dan informasi terkait program kolaborasi ini.

Kontak tim:
Email: fellow.indocovid19@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]