Vaksin Mandiri untuk Kesetaraan dan Keadilan Sosial: Tolak atau Tunda?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial

Vaksin Mandiri untuk Kesetaraan dan Keadilan Sosial:
Tolak atau Tunda?


Jakarta, 21 Februari 2021
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial menolak rencana vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh swasta menimbang beberapa hal berikut:

1. Melanggar prinsip keadilan sosial, kesetaraan dan nondiskriminasi, membuka ketimpangan akses serta distribusi tidak merata pada vaksin, dan berpotensi tidak tepat sasaran. Vaksin Mandiri yang diberikan kepada pengusaha, keluarganya dan karyawan di mana mereka bukan kelompok prioritas melanggar asas kesetaraan yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2. “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan  sebab mempertaruhkan infeksi bahkan kematian bagi kelompok rentan yang tidak tergabung dalam perusahaan swasta karena ketimpangan akses terhadap vaksin. Mestinya sebagian besar masyarakat mendapatkan vaksin sesuai urutan prioritas berdasarkan risiko paparan tinggi seperti nakes, atau faktor usia atau komorbiditas, dan yang tinggal di daerah dengan laju penularan tinggi, bukan kepada yang bisa membayar (swasta).

2. Tidak menjamin percepatan pencapaian herd immunity. Alasan vaksin mandiri untuk mempercepat herd immunity di masyarakat tidak tepat. Dibutuhkan setidaknya 70 persen dari total populasi atau sekitar 181,5 juta penduduk yang mendapat vaksinasi. Untuk mencapai kekebalan kelompok pada saat ketersediaan Vaksin Covid masih terbatas, maka program vaksinasi jangka pendek harus diupayakan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian
dengan cara
melindungi kelompok yang paling rentan tertular, mulai dari tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, masyarakat yang memiliki komorbid dan yang tinggal di daerah dengan penularan tinggi. Sehingga mengutamakan asas equity sesuai rekomendasi WHO. Vaksinasi Mandiri yang menyasar pengusaha, keluarganya, serta karyawannya, di mana sebagian besar bukan merupakan kelompok prioritas menyebabkan herd immunity yang tetap sulit tercapai dan tingginya kasus kesakitan dan kematian di masyarakat akan tetap terjadi.

3. Membuka peluang korupsi dan bentuk penyalahgunaan lainnya. Salah satu bentuk risiko korupsi yang muncul adalah konflik kepentingan dalam proses penunjukkan langsung badan usaha penyedia. Informasi yang tertutup dalam mekanisme penunjukkan akan berisiko adanya potensi suap. Jika diamati, vaksinasi oleh pihak swasta hanya diusulkan oleh negara-negara yang memiliki indeks korupsi buruk seperti Pakistan (31), Indonesia (37)​.

4. Membuka peluang beredarnya vaksin palsu. Dengan memusatkan pembelian dan distribusi di tangan pemerintah, lebih mudah mendeteksi keberadaan vaksin palsu karena importirnya hanya satu dan vaksin tersedia secara gratis. Maraknya kasus overklaim obat dan terapi COVID-19 yang diterima begitu saja oleh masyarakat bisa jadi preseden buruk terhadap upaya penyelesaian pandemi.

5. Penghematan anggaran negara tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembenaran vaksinasi
mandiri.
Hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 70 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi. Jika terdapat kekurangan anggaran, mestinya pemerintah bisa melakukan relokasi anggaran belanja lain yang belum mendesak misalnya dari anggaran infrastruktur (Rp 414 triliun), belanja pegawai yang jumlahnya Rp 420,7 triliun termasuk penghematan lebih lanjut dari perjalanan dinas ASN yang mestinya tidak diperlukan guna menekan angka penularan. Selain itu ruang fiskal untuk realokasi anggaran juga dapat berasal dari Belanja Kementerian Pertahanan, dan Belanja Kepolisian yang jika ditotal masing-masing mencapai Rp 137,3 triliun dan Rp 112,1 triliun dalam APBN 2021.

 

Namun, meski telah dikritik oleh berbagai pihak, pada 10 Februari 2021 pemerintah tetap mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang menjustifikasi pelaksanaan vaksinasi mandiri. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun sudah menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur lebih rinci vaksinasi mandiri sedang disiapkan.

Di masa darurat pandemi seperti sekarang, vaksinasi Covid-19 beserta testing, tracing, dan perawatan medis lainnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin Konstitusi. Namun sayang, pemerintah kembali gagal memastikan peningkatan surveilans epidemiologi dan kesehatan masyarakat termasuk 3T. Pemerintah menjadi pengampu pemenuhan semua hak atas pelayanan medis termasuk pemberian vaksin. Selain itu, pemerintah tidak seharusnya menghabiskan energi untuk lobi dan kerjasama bilateral untuk kelompok non-prioritas.

Pada prinsipnya, dalam situasi wabah, seluruh upaya penanggulangan wabah—termasuk program vaksinasi—menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 10 UU Wabah Penyakit Menular. Karenanya, kami merekomendasikan beberapa hal berikut:

Pemerintah perlu memastikan vaksin gratis berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, dengan proses yang transparan dan akuntabel. Sesuai anjuran WHO Pemerintah memfokuskan upaya untuk memenuhi suplai pengadaan untuk kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi. Ini akan lebih efektif untuk segera menekan angka gejala berat, tingkat keterisian rumah sakit, dan kematian akibat COVID-19.

Pemerintah melakukan evaluasi jalannya vaksinasi kemudian memperbaiki celah regulasi serta sistem untuk memastikan proses vaksinasi berjalan optimal dan mencapai kelompok yang paling membutuhkan

Pemerintah merealokasi anggaran belanja lain yang belum mendesak misalnya dari anggaran infrastruktur, belanja pegawai, penghematan lebih lanjut dari perjalanan dinas ASN, anggaran Belanja Kementerian Pertahanan, dan Belanja Kepolisian untuk mempercepat pengendalian pandemi.

Pemerintah perlu memastikan vaksin gratis berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, dengan proses yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah membangun sistem pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi bagi warga. Sistem ini harus terbuka dan bisa diakses oleh publik, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik.

Pemerintah harus memastikan tidak ada korupsi, dan segala bentuk penyalahgunaan jatah vaksin untuk warga.

Kontak:
LaporCovid19: Amanda Tan (0858 6604 4058)
CISDI: Yeyen Yenuarizki (0811 1188 190)
ICW: Wana Alamsyah (0878 7861 1344)

Siaran Pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut

SIARAN PERS : Perlunya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan

Perlunya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan

 

19 Februari 2021. Presiden Republik Indonesia berkomitmen memberikan insentif dan santunan kematian terhadap tenaga kesehatan. Ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No.HK. 01. 07/ Menkes/2539/2020 yang menyatakan bahwa segenap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 berhak mendapatkan dana insentif dan jika meninggal berhak mendapatkan santunan kematian.

Sayangnya KMK 2539/2020 hanya menjamin insentif dan santunan kepada tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan khusus Covid-19 saja. Sementara tenaga kesehatan yang tidak secara langsung melayani pasien Covid-19 tidak mendapatkan insentif. Ini termasuk tenaga kesehatan non-medis seperti cleaning service, tenaga laundry,
tenaga administrasi, dan lain-lain.

Padahal, semua tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan juga rentan terinfeksi Covid-19. Apalagi saat tingginya angka kasus COVID-19 dengan status probabel, suspek, atau OTG yang datang ke fasilitas layanan kesehatan primer maupun non-primer
untuk mendapatkan pertolongan medis. Sehingga, seluruh tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi berhak mendapatkan insentif.

Meski pemerintah sudah membatalkan rencana pemotongan insentif pada awal Februari 2021, namun distribusi insentif dan santunan kematian tetap perlu dikawal. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan menerima dana insentif dan santunan kematian
tepat waktu dan tepat besarannya, serta meminimalisir penyelewengan maupun praktik korupsi oleh berbagai pihak.

Temuan LaporCovid-19:

Untuk itu, LaporCovid-19 mengumpulkan data melalui google form yang disebarkan pada tanggal 8 Januari – 5 Februari 2021 dengan bantuan organisasi profesi (IDI, IBI, PPNI, PATELKI). Formulir dibagi menjadi dua bagian, yakni formulir dana insentif dan santunan kematian. Kami menerima 3,689 tenaga kesehatan untuk insentif, 29 responden untuk santunan.

Temuan kami menunjukkan 2.754 (75%) dari 3.689 tenaga kesehatan belum atau tidak mendapatkan insentif sama sekali. Sedangkan sisanya, sudah mendapatkan insentif namun dengan catatan. Sekitar 6% diantaranya memiliki masalah baik penyalurannya tidak teratur
atau terlambat, perhitungan insentif tidak sesuai dengan Juknis Kemenkes, bahkan adanya pemotongan dana insentif yang telah diberikan.

Sementara, dari 2.754 tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif, 854 diantaranya pernah/sedang terinfeksi Covid-19. Dari 854 tenaga kesehatan yang terinfeksi, 624 di antaranya adalah tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien Covid-19 sedangkan 230 tenaga kesehatan lainnya tidak menangani pasien Covid-19 secara langsung.

Untuk dana santunan, terdapat 29 data keluarga/ahli waris tenaga kesehatan yang belum mendapatkan santunan kematian dari pemerintah. Praktek bagus kami dapatkan dari satu keluarga/ahli waris yang mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 5.000.000 yang berasal dari organisasi profesi PPNI Jawa Timur.

Sementara, per 5 Februari 2021 Pusara Digital LaporCovid-19 mencatat sekitar 704 tenaga kesehatan yang meninggal. Namun, berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan pada 8 Januari 2021, baru 197 santunan kematian yang telah didistribusikan kepada Keluarga/Ahli Waris. Artinya, tidak lebih dari setengah jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 mendapatkan haknya yakni santunan kematian yang diberikan kepada Keluarga/Ahli Waris.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mendesak agar:
1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mendistribusikan insentif dan santunan kematian yang selama ini tersendat kepada tenaga kesehatan atau keluarga/ahli waris untuk santunan kematian.

2. Pemerintah memberikan dana insentif bagi nakes, yang tidak bekerja di bagian khusus Covid-19 serta tenaga relawan dan honorer kesehatan di layanan Covid-19, namun terpapar Covid-19. Temuan kami menunjukkan bahwa 230 (26.93%) dari 854 tenaga kesehatan yang tidak bekerja di layanan Covid-19 terpapar Covid-19. Artinya, mereka memiliki potensi risiko yang sama untuk terinfeksi dari tempat kerjanya. Pemerintah juga perlu menanggung segala pembiayaan pengobatan dan pemulihan bagi nakes terpapar. Temuan kami menunjukkan terdapat nakes yang harus membayar biaya tes, perawatan, dan pengobatan karena terinfeksi Covid-19.

3. Pemerintah segera merevisi KMK 2539/2020 dengan memberikan ketentuan batas waktu pencairan dan besaran dana yang adil untuk tenaga kesehatan. Termasuk mekanisme pendataan dan pengusulan insentif yang terbuka, baik di fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan.

4. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas alur penyaluran dana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri dan instansi terkait harus membuka informasi tentang besaran alokasi dan proses realisasi dana insentif secara real time. Sehingga publik mudah mengakses dan mendapatkan informasinya
secara jelas.

5. Pemerintah harus melindungi setiap tenaga kesehatan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola penyaluran insentif dan santunan kematian.

Dokumen Policy Brief:
bit.ly/PolicyBrief_Nakes

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan

Narahubung:
Firdaus Ferdiansyah – LaporCovid-19 (087838822426)
Amanda Tan – LaporCovid-19 (085866044058)
Wana Alamsyah – Indonesia Corruption Watch (087878611344)

Silahkan unduh dokumen Siaran Pers ini melalui tautan berikut
Siaran Pers Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan_Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Akses Kesehatan

Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan

SIARAN PERS
Penanganan Pandemi Bermasalah: Pemerintah Makin Abai Terhadap Perlindungan Tenaga Kesehatan

 

Kebijakan pemerintah penanganan Covid-19 kembali menuai persoalan. Pada 1 Februari 2021 lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengenai permohonan perpanjangan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani Covid-19. Dalam surat tersebut tercantum besaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang dipotong oleh pemerintah.

Besaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2539 tahun 2020 . Dalam aturan tersebut besaran insentif yang didapatkan oleh tenaga kesehatan bervariasi: Dokter Spesialis Rp15 juta; Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta; Bidan dan Perawat Rp7,5 juta; dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta. Sedangkan dalam surat yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan, insentif yang berhak didapatkan oleh tenaga kesehatan dipotong 50 persen.

Tak berhenti disitu, akhir Januari lalu, Indonesia menduduki peringkat atas se-Asia dengan kasus aktif terbanyak yakni 174.083 kasus. Buruknya tata kelola tidak diimbangi dengan politik anggaran yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Alih-alih memperbesar anggaran kesehatan, pemerintah di tahun 2021 malah menaikkan anggaran infrastruktur sekitar 67 persen atau menjadi sebesar Rp417,4 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp281,1 triliun.

Dalam APBN 2021, anggaran untuk bidang kesehatan khususnya penanganan Covid-19 mengalami penurunan cukup drastis. Tahun 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan khusus Covid-19 sebesar Rp87,55 triliun. Sedangkan tahun 2021 anggaran tersebut turun menjadi Rp60,5 triliun. Pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan ini diduga disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran untuk Covid-19.

Buruknya tata kelola penanganan Covid-19 oleh pemerintah juga terlihat pada aspek realisasi anggaran penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Per tanggal 11 Desember 2020, pemerintah baru menggelontorkan insentif tenaga kesehatan kepada 485.557 orang dengan total anggaran sebesar Rp3,09 triliun. Sedangkan santunan kematian baru diberikan kepada 153 keluarga atau 20 persen dari 647 tenaga kesehatan yang meninggal dengan anggaran sebesar Rp46,2 miliar.

Masih banyaknya tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif dan santunan kematian salah satu penyebabnya karena belum tata kelola data yang dimiliki oleh pemerintah buruk. Berdasarkan data LaporCovid-19 per tanggal 26 Januari 2020, ada sebanyak 75,6 persen atau sekitar 120 orang dari 160 tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif. Sedangkan 24 persen lainnya menerima insentif namun tidak sesuai dengan Kepmenkes 2539/2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mendesak agar:

1. Pemerintah membatalkan kebijakan terkait pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan;

2. Pemerintah segera merealisasikan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan;

3. Pemerintah harus segera memperbaiki data terkait dengan penyaluran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan;

4. BPK, KPK segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran penanganan Covid-19.

 

 

Jakarta, 3 Februari 2020

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan

Indonesia Corruption Watch (ICW), LaporCovid19, Lokataru Foundation, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

 

 

Narahubung:
Firdaus (087838822426)
Wana Alamsyah (087878611344)

Jamin Kesetaaran Hak atas Kesehatan Masyarakat dan Lindungi Pelapor

SIARAN PERS :

Jamin Kesetaaran Hak atas
Kesehatan Masyarakat dan Lindungi Pelapor

 

Senin, 25 Januari 2021.


LaporCovid-19, YLBHI, dan CISDI kembali mengingatkan untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap individu. Selain itu, ketiga organisasi juga meminta pemerintah memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan bagi warga yang melaporkan musibah Covid-19 yang menimpa diri maupun keluarga mereka. Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya tanggapan dan berita yang menyudutkan upaya masyarakat sipil saat menyampaikan laporan warga terkait sulitnya mendapatkan layanan karena penuhnya fasilitas kesehatan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers melalui media daring Zoom pada Senin (25/01).

Sejak awal Desember 2020, rumah sakit di sekitar Jabodetabek dan berbagai daerah lain di Pulau Jawa mulai kesulitan menampung pasien. Hal ini menyebabkan terjadinya antrean pasien untuk mendapatkan perawatan sehingga meningkatkan risiko kematian. Tanda-tanda kolapsnya rumah sakit ini semakin bertambah memasuki Januari 2021.
Apalagi, sepanjang Desember 2020, mobilitas penduduk cenderung meningkat dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dan libur panjang Natal – Tahun Baru. Akibatnya, sejumlah kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh semakin banyak terjadi.

LaporCovid-19 menerima laporan pasien yang meninggal di perjalanan termasuk transportasi umum, di rumah, di selasar rumah sakit, di UGD, serta di Puskesmas karena kesulitan mendapatkan perawatan intensif. Sejak akhir Desember 2020 hingga 21 Januari 2021, setidaknya LaporCovid19 mendapatkan 34 laporan kasus pasien yang
ditolak rumah sakit karena penuh.

Namun ketika LaporCovid-19 dan CISDI menyampaikan laporan warga Kota Depok yang meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit pada 19 Desember 2020,

Satgas Depok menyampaikan tanggapan yang negatif dan menyudutkan pelapor dalam sejumlah pernyataan di media massa.

Pada 19 Desember 2020 sore itu, keluarga pasien awalnya menghubungi Satgas Covid-19 di daerahnya untuk meminta ambulans karena kondisi ayah pelapor sebagai suspek Covid-19. Sang ayah bergejala sesak nafas, namun ambulans tidak dikirim hingga dua jam penantian. Keluarga akhirnya membawa ayahnya menggunakan taksi daring berkeliling ke sejumlah RS di Kota Depok dan Jakarta Selatan hingga kemudian pasien meninggal dalam perjalanan setelah ditolak di sejumlah rumah sakit. Keluarga pasien kemudian melaporkan ini ke LaporCovid-19 pada 3 Januari 2021 setelah ia
selesai menjalani isolasi mandiri.

Selain memaparkan dalam rilis ke media (lihat Kompas, 19 Januari 2021), LaporCovid-19 telah memberikan kronologi kejadian kepada Satgas Covid-19 Depok dalam komunikasi telepon pada Sabtu (16/1/2021) dengan tujuan untuk menyampaikan situasi lapangan dan mendorong pembenahan.

Dalam komunikasi ini, pihak Dinkes dan Satgas Depok mengakui bahwa rumah sakit di wilayah mereka telah penuh sejak awal Desember 2021. Namun, pada saat bersamaan mereka meminta data orang yang melaporkan korban meninggal di perjalanan, padahal sudah menjadi komitmen LaporCovid-19 untuk tidak membuka data pelapor. Apalagi,
pelapor juga menolak datanya dibuka untuk menghindari stigma dan teror, sehingga permintaan itu tidak bisa dipenuhi LaporCovid-19.

Adapun perihal alasan data pelapor dibutuhkan untuk keperluan tracing, LaporCovid-19 telah mengonfirmasi, pelapor sudah menyampaikan kronologi ke puskesmas dan aparat pemerintahan terkait guna mendukung proses tracing. Pasien yang meninggal juga telah dikuburkan dengan protokol Covid-19. Pelapor dan keluarganya yang diketahui positif Covid-19 juga telah selesai menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Dengan informasi ini, kami berharap Dinkes dan Satgas Depok tidak lagi mendesak LaporCovid-19 untuk membuka data keluarga pelapor.

Dinkes dan Satgas Depok tidak perlu memojokkan serta menuduh LaporCovid-19 dan CISDI tidak kooperatif dengan memberikan pernyataan agar lebih transparan melalui pernyataan di sejumlah media (lihat lampiran link MetroTv dll). Semestinya yang perlu dilakukan oleh Dinkes dan Satgas Depok adalah mengambil pelajaran dari kasus ini agar tidak berulang. Pembenahan sistem rawat inap pasien Covid-19 harus segera dilakukan. Bukan dengan menyalahkan LaporCovid-19 yang tidak mau membuka data pelapor. Sebaliknya, LaporCovid-19 justru melihat yang Dinkes dan Satgas Depok lakukan adalah upaya menutupi kegagalannya selama ini yang tidak mampu mengendalikan pandemi di lingkungannya yang mengakibatkan melonjaknya angka warga yang sakit serta penuhnya kapasitas RS.

Kasus di Kota Depok ini hanya puncak gunung es. LaporCovid-19 juga menerima laporan pasien meninggal karena tidak mendapatkan layanan atau tengah mengantri ICU rumah sakit, misalnya pasien meninggal di rumah di Kota Bantul, Yogyakarta, di Puskesmas di Tangsel, Banten, selasar rumah sakit di Kota Surabaya, dan UGD di sejumlah RS di Jabodetabek.

LaporCovid-19 mengungkap ini untuk mendorong perubahan layanan fasilitas kesehatan dan pengendalian pandemi. Masalah ketersediaan layanan fasilitas kesehatan salah satunya berakar dari penanganan Covid 19 yang melempar sebagian kewajiban kepada Pemerintah Daerah seperti ditunjukkan pada penentuan PSBB yang mensyaratkan adanya permintaan Daerah. Padahal Pasal 10 UU 6/2018 telah mengatur dengan jelas bahwa “(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Pasal 5 (1) UU 6/2018 secara jelas juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di
Pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu. Sedangkan Pemerintah Daerah bukan garda depan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat ini sebagaimana diatur Pasal 5 (2) UU 6/2018 “dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Akibat lempar tanggung jawab kepada Pemerintah daerah maka penetapan ini pasti lambat dan membuat persiapan penanganannya, termasuk fasilitas layanan kesehatan, membutuhkan waktu untuk antisipasinya.

Imbauan ini juga ditujukan kepada rekan-rekan media massa, yang berulang kali meminta LaporCovid19 memberikan kontak dan alamat pasien yang keluarganya meninggal di perjalanan di Depok ini.

LaporCovid-19 berkomitmen melindungi identitas pelapor. Apalagi, pelapor juga tidak ingin identitasnya dibuka ke publik. Ketiga organisasi tersebut mengimbau kepada media massa untuk tidak terfokus pada dramatisasi kasus dengan menampilkan sosok korban dan pelapor, tetapi lebih pada mendorong perubahan dan perbaikan layanan kesehatan. Masyarakat membutuhkan media untuk mengawal kondisi penanganan Covid-19 dengan kritis, termasuk mengecek informasi dari berbagai sisi dalam menyeimbangkan distribusi informasi antara data ketersediaan tempat tidur (BOR) yang disampaikan pemerintah dengan realitas sulitnya pasien mencari ICU dan tempat isolasi, tanpa harus mengorbankan hak-hak pasien dan pelapor.

Jaminan Hak atas Kesehatan dan Perlindungan Pelapor

Konstitusi dan Perundang-Undangan Indonesia jelas menjamin setiap warga negara untuk berpartisipasi, memajukan dirinya dan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara serta berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengolah dan menyampaikan informasi dengan saluran yang tersedia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jaminan yang sama juga bisa kita lihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Ekosob, dan banyak undang-undang lainnya.

Di saat yang sama juga, Negara khususnya pemerintah memiliki kewajiban, dimana dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I ayat (4) menyebutkan :
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Kewajiban-kewajiban hukum pemerintah ini juga jelas tersebar di banyak Undang-Undang lainnya seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Karantina Kesehatan, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan lainnya.

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 5 (1) menjamin “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Pasal 17 UU Kesehatan bahkan mengatur “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi,
edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Jadi jelas, segala bentuk partisipasi, kritik, pengolahan dan penyampaian informasi mengenai penanganan pandemi dan kesehatan merupakan hal yang dijamin oleh hukum di Indonesia. Selain itu, LaporCovid-19, YLBHI dan CISDI juga turut mengajak rekan-rekan media massa untuk berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalisme dalam mengolah dan menyampaikan informasi. Secara khusus, ketiganya merujuk pada Kode Etik Jurnalisme Pasal 1 mengatur pemberitaan yang independen dan berimbang. Informasi ini merupakan hal penting untuk menjamin terlaksananya penanganan pandemi yang baik.

 

________________________________________________________________________

Kontak:
Irma Hidayana (LaporCovid19)
WA: +1-917-941-9383
Muh. Isnur (YLBHI)
Amru Aginta Sebayang (CISDI)
WA: 0877-8273-4584

 

Lampiran

Kronologi:
3 Januari 2021
LaporCovid-19 menerima laporan seorang warga yang mengabarkan bahwa ayahnya meninggal di taksi daring saat berusaha mencari RS.

  1. Sekitar seminggu sebelum tanggal 19 Desember, pasien X pusing dan demam, lalu beliau pergi ke sebuah RS swasta di Kota Depok. Di sana pasien menjalani beberapa tes seperti rontgen dan cek darah, lalu dinyatakan sebagai suspek Covid-19 dengan penyakit bawaan pneumonia. Namun keadaannya masih terlihat memungkinkan untuk isolasi mandiri. Karena pasien X ditempatkan di  IGD Covid yang tempatnya tidak bersih dan kurang layak. Beliau tidak dapat tempat tidur dan harus duduk di bangku tunggu selama hampir dua hari.
  2. Ketika mengurus administrasi untuk rawat inap, dipersulit dan diminta memberikan DP sebesar Rp 1 juta jika ingin mendapatkan kamar (padahal pasien pemegang BPJS). Akhirnya pasien X memutuskan untuk isolasi  mandiri.
  3. Ketika pulang, keadaan beliau tidak membaik dan badannya semakin lemah.
  4. Pada tanggal 19 Desember, sore hari pasien X sudah tidak bisa diajak berkomunikasi  dan nafas beliau nampak sangat sesak. Keluarga meminta bantuan warga dan Satgas setempat untuk dicarikan ambulans. Setelah menunggu dua jam, ambulans tidak tersedia dan terpakai semua. Akhirnya keluarga membawanya dengan naik taksi online dan pergi ke RS B. Namun ditolak karena IGD sudah penuh. Kemudian mereka menyarankan untuk ke RS C, namun ketika sampai di sana kami ditolak juga krn IGD sudah penuh. Akhirnya ketika hendak di bawa ke RS D di Jakarta Selatan beliau sudah tiada.
  5. Keluarga pasien kemudian melaporkan kematian ayah mereka ke lingkungan dan Puskesmas setempat. Jenazah almarhum telah dikuburkan dengan protokol Covid-19. Hasil tes positif almarhum baru dikeluarkan oleh RS Swasta di Kota Depok pada hari meninggalnya pasien atau sekitar seminggu setelah tes. Seluruh keluarga almarhum juga sudah menjalani pemeriksaan dan semuanya positif Covid-19. Mereka telah selesai menjalani isolasi mandiri.

 

Lampiran tautan Media:

 

Silahkan unduh Siaran Pers ini melalui tautan berikut.
Jamin Kesetaaran Hak atas Kesehatan Masyarakat dan Lindungi Pelapor

 

Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

SIARAN PERS :
Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

 

Jakarta, 21 Januari 2021.

Rencana pemerintah untuk membuka jalur vaksinasi mandiri menyalahi prinsip ​kesetaraan dan ​keadilan ​akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Alasan untuk mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri juga tidak bisa diterima. Dalam penanganan krisis pandemi yang dialami oleh Indonesia, pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi WHO di mana vaksinasi dilakukan dengan memberi prioritas pada kelompok rentan terpapar, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi.

Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial.

Saat ini setiap negara tengah berlomba untuk mendapatkan vaksin yang ketersediannya masih terbatas. Kami sangat sepakat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa distribusi vaksin di dunia saat ini tidak adil, di mana “negara kaya, golongan kaya, dapat (vaksin) duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu.” (Kompas 100 CEO Forum, 21 Januari 2021),

Oleh karena itulah kita harus memastikan bahwa ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di negeri kita sendiri, di mana akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut.

Pada saat ini, para produsen vaksin di dunia masih terfokus untuk melayani permintaan vaksin dari badan pemerintah dalam rangka membantu menangani pandemi. Jika pihak swasta diperbolehkan mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungan mereka sendiri, dikhawatirkan akan mengurangi jatah vaksin gratis yang sangat ditunggu masyarakat secara luas.

Indonesia saat ini masih berada dalam status darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional nonalam sehingga pemerintah terikat pada kewajiban-kewajiban tertentu khususnya terkait penanggulangan situasi darurat tersebut.

Rencana Pemerintah mengijinkan vaksin mandiri ini juga berpotensi melanggar Pasal 5 UU Kesehatan 36/2009 yang menjamin (1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Selain itu Pasal 3 (1) Permenkes 84/2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Permenkes ini khususnya Pasal 8 mengatur Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19. Dan telah ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 yang didahulukan.

Rencana pengadaan vaksin oleh pihak swasta melalu program vaksin mandiri ini berpotensi mengacaukan pengaturan mengenai prioritas penerima vaksin.

Program vaksin mandiri hanya bisa dibuka jika seluruh masyarakat yang menjadi target vaksinasi gratis sudah mendapatkan suntikan vaksin. Untuk saat ini, keterlibatan swasta dalam program vaksinasi dibutuhkan, namun bukan dalam rangka untuk mendapatkan prioritas. Pihak swasta bisa membantu pendanaan hingga pengiriman logistik, dll melalui program CSR mereka untuk mempercepat program vaksinasi secara merata dan adil. Pihak swasta juga dapat membantu dalam memberikan penyuluhan dan insentif (e.g., ongkos transpor ke tempat vaksinasi, izin cuti jika diperlukan) kepada karyawan mereka untuk mendukung program vaksinasi nasional.

___________________________________________________________________________

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan
LaporCovid19
KawalCovid19
YLBHI
Indonesia Corruption Watch
Lokataru Foundation

 

Kontak lebih lanjut:
Irma Hidayana (LaporCovid19) +19179419383
Elina Ciptadi (KawalCovid19) +65 9181 0928
Asfinawati (YLBHI) +62 812-8218-930

 

Silahkan unduh Siaran Pers ini melalui tautan berikut.
Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan versi PDF

“Penyintas COVID-19 Berdaya” Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

“Penyintas COVID-19 Berdaya”
Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

Jakarta, 7 Desember 2020. Sembilan bulan berlalu sejak COVID-19 muncul di Indonesia, namun angka kasusnya belum menunjukkan pengurangan. Tidak hanya permasalahan kesehatan, pandemi ini juga memicu banyak dampak sosial. Stigmatisasi merupakan salah satu hal yang sering dirasakan dan dialami oleh individu yang terasosiasi dengan COVID-19.

Berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh LaporCOVID-19 bersama dengan Kelompok Peminatan Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UI pada Agustus lalu, tercatat bahwa stigma dialami oleh individu yang terkonfirmasi positif, bersama dengan keluarga atau orang terdekat mereka, dan tenaga kesehatan. Tidak berhenti di situ, stigmatisasi juga terus membayangi para penyintas COVID-19 meskipun telah dinyatakan sembuh. Dalam studi itu juga ditemukan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah saling terhubungnya para penyintas.

Sebagai upaya untuk menangani dan memberikan perhatian kepada individu yang mengalami stigma COVID-19, maka LaporCOVID-19 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Alumni COVID-19 RS Lapangan Indrapura menyediakan fasilitas forum sebagai tempat berbagi cerita dan interaksi dukungan antar penyintas.

Pada acara launching Forum Jejaring Penyintas COVID-19 (5/12/20), salah seorang penyintas menceritakan bagaimana COVID-19 berdampak bukan hanya terhadap kesehatan fisik dan keluarganya, namun juga berdampak pada aspek sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Beliau dikucilkan di lingkungan tetangga dan pekerjaannya. Beliau dijauhi, pintu rumahnya dibanting, anaknya pun sempat diolok dengan sebutan “Anak Corona”. Tidak hanya itu, beliau bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya dengan berbagai alasan. Ketidakadilan lainnya juga dialami oleh beliau. Setelah diberhentikan dengan surat yang menyatakan pensiun, namun perusahaan hanya memberikan uang pesangon.

Merupakan kewajiban kita semua untuk saling membantu dan memanusiakan sesama, terlebih di masa krisis seperti di saat pandemi ini. Apa yang diceritakan oleh penyintas tadi hanya sebagian kecil dari kasus stigma yang mungkin sampai sekarang masih dialami oleh para penyintas. Masalah berlipat yang dihadapi oleh penyintas COVID-19 tidak seharusnya terjadi apabila masyarakat teredukasi dengan baik. Oleh karena itu kami meminta keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk membuka data terkait COVID-19 dan konsisten terhadap kebijakan berbasis sains sehingga masyarakat dapat memahami risiko COVID-19 dengan baik, dan laju penularan COVID-19 dapat menurun.

Forum penyintas dapat diakses pada ​http://forum.laporcovid19.org​. Dalam forum tersebut, tersedia informasi seputar stigmatisasi COVID-19, tanya-jawab, dan ruang untuk berbagi cerita dan berinteraksi. Bagi penyintas yang ingin bergabung, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui ​http://bit.ly/JejaringPenyintasCovid​. Selain itu, kami juga menyiapkan Layanan Psikologis Awal (Psychological First Aid) bagi mereka yang mendapatkan stigma dan membutuhkan dukungan psikologis. Layanan ini dapat diakses melalui fitur ​chat yang terdapat pada halaman awal forum, setiap hari mulai pukul 08.00-18.00 WIB.

Melalui forum ini, para penyintas diharapkan dapat berbagi perasaan dan saling mendukung dengan menceritakan pengalaman mereka selama proses perawatan. Selain itu, penyintas yang bergabung dalam forum ini juga dapat menjadi agen edukasi masyarakat akan pentingnya untuk menghentikan stigma terhadap individu terkonfirmasi maupun penyintas COVID-19.

Kontak:

Dicky Pelupessy
(WA: +62 ​818-824-402​)

Maria Bramanwidyantari
(WA: +62 819-0807-9882)

Edy Sukotjo
(WA: +62 813-3163-6515)

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat:
76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19 Empat Meninggal

Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.

Hingga Minggu, 6 Desember 2020, lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terpapar COVID-19, dan setidaknya 17.000 orang meninggal dengan status positif COVID-19. Jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, karena buruknya pendataan. Sampai saat ini kesenjangan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terjadi. Data LaporCovid-19, berdasarkan laporan kabupaten dan kota di Indonesia, total korban COVID-19 di Indonesia termasuk suspek dan probable, mencapai 42.602 jiwa.

Dari waktu ke waktu, pertambahan kasus baru COVID-19 secara nasional semakin meningkat. Bahkan sejak 29 November, setiap harinya lebih dari 6.000 kasus baru atau orang yang terjangkit COVID-19. Kemudian memuncak di hari Kamis 3 Desember dengan 8.369 kasus baru. Padahal, jumlah kasus ini didapatkan dari pemeriksaan yang masih minim. Hingga saat ini total pemeriksaan COVID-19 di Indonesia baru sekitar 90 dari ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 23-29 November, Badan Kesehatan Dunia, WHO mencatat terjadinya peningkatan tertinggi pertambahan kasus COVID-19 per 100.000 penduduk di Indonesia selama pandemi. Yaitu 13.5, dari yang sebelumnya 11.3 orang per 100.000 penduduk. WHO mencatat dari 34 provinsi, hanya lima provinsi yang telah memenuhi standar tes per seribu penduduk perminggu, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur,
namun tidak ada satupun yang memiliki proporsi positif di bawah 5%.

Dua hal di atas menunjukkan bahwa pandemi semakin tidak terkendali dan membahayakan kesehatan warga negara. Namun sayang, angka inipun belum mampu menghentikan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Selain itu, dari Pusara Digital LaporCovid19 menunjukkan bahwa lebih dari 390 tenaga kesehatan meninggal selama pandemi COVID-19. Di tengah kelelahan tenaga kesehatan, kapasitas layanan Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dilaporkan penuh di berbagi daerah, sehingga banyak pasien simtomatik yang sulit
mendapatkan perawatan. Pilkada justru memperburuk situasi kelelahan nakes.

Banyak Kasus Aktif, Minim Tes

Dengan laju penularan yang tinggi, Pilkada yang dilakukan di 270 daerah (9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten) secara serentak 9 Desember dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah. Penting untuk dicatat bahwa meskipun dilakukan di 37 kota, 224 kabupaten, dan
9 provinsi, Pilkada ini berdampak bagi 309 kabupaten/kota. Sebab,terdapat 48 kabupaten kota lainnya yang turut serta dalam pemilihan gubernur.
Selain itu, mobilitas pilkada juga terjadi lintas daerah, termasuk datangnya pengurus partai dari Jakarta ke berbagai daerah. Ini menyebabkan risiko penularan semakin meluas secara nasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh para relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid-19, 
hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif COVID-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif.

Sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif, yaitu Kota Depok, Jawa Barat (2,407), dua kota di Jawa Tengah, yaitu Solo (1.041) dan Wonosobo (1.439), dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah (1.270). 

Meskipun kasus COVID-19 aktif di wilayah pilkada cukup tinggi, namun cakupan pemeriksaannya masih rendah, yang menandai buruknya upaya pengendalian wabah. Ketidaktersediaan data jumlah tes PCR per orang per hari di hampir seluruh wilayah tidak memungkinkan publik mendapatkan informasi mengenai cakupan tes. Dengan menggunakan jumlah tes PCR per provinsi dengan faktor koreksi 1.4, menunjukkan bahwa 73 kabupaten/kota memiliki kurang dari 0.5% cakupan pemeriksaan seluruh penduduknya, 100 wilayah memiliki cakupan pemeriksaan 0.5-1%, dan 133 daerah memiliki cakupan pemeriksaan lebih dari 1% – 4%.

Selain itu, angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable. Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian COVID-19 dari WHO, total jumlah kematian yang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang.

Peserta Pilkada Turut Jadi Korban.

Dari 9 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur, terdapat satu calon gubernur yang hingga kini masih belum dinyatakan negatif dari COVID-19. Secara kumulatif, hingga saat ini setidaknya 76 calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada yang pernah dan sedang terinfeksi virus Corona baru. Dari 76 calon kepala daerah, 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur.

Empat di antara mereka meninggal karena terkonfirmasi positif COVID19. Empat calon kepala daerah tersebut terdiri dari dua calon walikota, yaitu adalah Eko Suharjo, calon walikota Dumai, Riau yang diusung oleh partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura (meninggal 9/11) dan Adi Darma, calon Walikota Bontang (Nasdem, PDIP, PKS) meninggal pada 25 September 2020. Dua orang lainnya adalah calon bupati kabupaten Bangka Tengah, Ibnu Saleh (Nasdem, Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS) yang meninggal pada 27 September 2020 dan Bupati Berau Muharram sebagai calon bupati petahana (meninggal 10/09).

Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan, yaitu satu calon Gubernur dan empat calon bupati dan wakil bupati). Mereka adalah calon gubernur provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran (mengumumkan terpapar COVID pada 19/11), calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, M Siregar (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11), calon bupati Kabupaten Indramayu, Daniel Mutaqien 
(mengumumkan terkonfirmasi positif 21/11), calon wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Syahban Sammana (mengumumkan terkonfirmasi positif 24/11), dan calon wakil bupati kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Abdul Rouf (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11).

Data di atas belum mencakup keluarga calon kepala daerah yang terpapar virus corona baru dan yang meninggal akibat paparan tersebut. Karenanya, LaporCovid-19 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah hendaknya tetap menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi COVID-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus COVID-19 baru, membaiknya testing, kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasien COVID-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnya rumah sakit beserta tenaga kesehatan kita.

2. Sikap abai pemerintah dengan tetap melangsungkan pilkada serentak telah terbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa peserta dan panitia pilkada, serta masyarakat.

3. Rencana KPU untuk mengambil suara pasien dan penggunaan rapid test antibodi bagi KPPS membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas
maupun orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Rapid test antibodi tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa.

4. Meningkatnya angka konfirmasi positif yang diakibatkan kluster Pilkada dan apalagi hingga menimbulkan korban jiwa akibat tak tertangani dengan baik, jelas tidak sekadar pembiaran, melainkan kesengajaan Pemerintah yang sudah seharusnya tahu dan menyadari risiko yang terjadi. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sistematik dan meluas.

Kontak:
Yemiko Happy
(WA: +62 813-5898-2549)
Said F. Hibban
(WA: +62 815-2744-0489)
Irma Hidayana
(WA: +1917-941-9383

Daftar Rumah Sakit dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di wilayah JABODETABEK

Daftar Rumah Sakit dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di wilayah JABODETABEK



No Nama Rumah Sakit Nomor SPGDT Rujukan Keterangan
Ya Tidak
1 SPGDT Adhyaksa +62 811-1261-124
2 SPGDT Budhi Asih +62 812-8143-0294
3 SPGDT Bunda Aliyah +62 896-1142-9795
4 SPGDT Bunda Margonda +62 813-1952-7023 Luar Jakarta
5 SPGDT GPI +62 811-9888-121 Luar Jakarta
6 SPGDT Harapan Kita +62 878-1836-1800
7 SPGDT Hermina Depok +62 896-7577-7172 Luar Jakarta
8 SPGDT Kencana +62 815-1022-2900
9 SPGDT Meilia Cibubur +62 856-9184-3843 Luar Jakarta
+62 813-8891-5519
10 SPGDT Mitra Bekasi Timur +62 822-9555-5560 Luar Jakarta
11 SPGDT Mitra Keluarga Depok Igd +62 813-1544-9765 Luar Jakarta
12 SPGDT Pasar Rebo +62 812-9084-7772
13 SPGDT Pelni +62 858-9312-2034
14 SPGDT Permata Depok +62 821-4467-3774 Luar Jakarta
15 SPGDT Persahabatan +62 896-3851-6606
16 SPGDT PGI Cikini +62 857-8033-2271
17 SPGDT Polri ‎+62 878-4025-2020
18 SPGDT Pondok Indah ‎+62 822-4678-0358
19 SPGDT Premier Jatinegara +62 811-1301-0048
20 SPGDT Pusat Jantung Nasional +62 878-1836-1800
21 SPGDT Pusat Otak Nasional +62 811-9529-119
22 SPGDT Rs Bakti Yuda +62 878-8923-9146
23 SPGDT RS Bhayangkara Brimob Klpa 2 +62 811-1284-691
24 SPGDT RS Cipto Mangunkusumo +62 815-1022-2900
25 SPGDT Rs Cisarua +62 813-8669-6164 Luar Jakarta
26 SPGDT RS CITRA ARAFIQ +62 812-8370-0687
27 SPGDT RS CITRA MEDIKA +62 821-1067-2425
28 SPGDT RS Graha Permata Ibu +62 811-8988-995
29 SPGDT Rs Harapan Sehati +62 822-6036-9911
+62 813-8023-5054
30 SPGDT Rs Ialam Cempaka Putih +62 813-2116-5895
31 SPGDT RS JHC ‎+62 812-8830-7548
+62 812-1089-8670
32 SPGDT Rs Mintoharjo +62 812-9419-8223
+62 813-8818-2543
33 SPGDT Rs Mitra Keluarga Depok +62 813-1472-0691 Luar Jakarta
34 SPGDT RS Pasar Minggu +62 878-2686-1686
35 SPGDT RS Pasar Minggu ‎+62 877-7673-2528
36 SPGDT RS Permata Depok +62 812-1068-5207 Luar Jakarta
37 SPGDT RS Pertamina Jaya +62 811-8610-098
38 SPGDT Rs Polri +62 858-1304-5650
39 SPGDT RS Siloam Bekasi +62 823-1169-7832 Luar Jakarta
40 SPGDT RS Siloam Mampang  +62 813-9867-7821
41 SPGDT RS Simpangan Depok +62 882-2564-4070 Luar Jakarta
42 SPGDT Rs Suyoto +62 821-1898-6969
43 SPGDT RS Tugu Ibu ‎+62 813-8323-0625 Luar Jakarta
44 SPGDT RS YARSI +62 811-1240-0119
45 SPGDT RS YARSI Cempaka Putih +62 813-2116-5895
46 SPGDT Rs. Bunda Aliyah Pondok Bambu +62 821-2285-0352
47 SPGDT Rs. Duren Sawit +62 813-8428-6785
48 SPGDT Rs. Hermina Grand Wisata Bekasi +62 813-8886-5484 Luar Jakarta
49 SPGDT RSAB Harapan Kita +62 812-8334-4045
50 SPGDT RSPAD  +62 812-1667-2002
51 SPGDT Rspg Cisarua +62 813-8669-1164 Luar Jakarta
52 SPGDT RSPP Modular (Simprug) +62 821-1139-7906
53 SPGDT Rsud Cibinong +62 821-2471-7632 Luar Jakarta
54 SPGDT Rsud Cipayung +62 812-8980-3329
55 SPGDT RSUD Tarakan ‎+62 812-1199-2017
+62 821-1144-3467
56 SPGDT RSUI +62 878-2171-8882
+62 812-9113-9113
57 SPGDT RSUP Fatmawati +62 878-7818-5508
58 SPGDT Sentra Cibinong +62 813-8446-6812 Luar Jakarta
59 SPGDT Sentra Medika Cisalak +62 811-1109-118
60 SPGDT Thamrin Salemba +62 812-9841-6173


Kurang dari Separuh Masyarakat Mau Menerima Vaksin Covid-19

JAKARTA 13 Oktober 2020 Hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga, dan sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima.
Demikian sebagian dari hasil survei yang dilakukan Laporcovid19.org, peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB), yang dipaparkan hari ini secara daring, Selasa (13/10).
Selain melihat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin, survei juga melihat pemahaman dan penerimaan mereka terhadap obat Covid-19 yang diracik oleh Universitas Airlangga, Surabaya. Hasilnya, hanya sebagian kecil responden (15%) yang menyatakan obat buatan Unair dapat menyembuhkan Covid-19. Sebesar 59% responden menyatakan obat buatan Universitas Airlangga (Unair) belum tentu efektif, 36% responden merasa ragu-ragu terhadap keefektifan obat buatan Unair, dan hanya 5% yang menyatakan efektif. Kemudian, sebanyak 70% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia mengonsumsi obat Unair apabila mereka terinfeksi Covid-19.

Survei ini merupakan studi cross-sectional dan menggunakan teknik convenience sampling untuk merekrut responden dengan kriteria berusia 18 tahun ke atas. Pengambilan data dilakukan secara online (mudah, murah, dan aman dilakukan di masa pandemi) menggunakan aplikasi survei Qualtrics pada 22 September – 3 October 2020. Terdapat lebih dari 2.500 pengisi survei. Setelah melakukan pembersihan (data cleaning), ada 2.109 responden (N = 2.109) yang datanya diolah untuk kepentingan studi ini. Data kemudian diolah secara deskriptif dan inferensial (korelasional antar variabel). Survei ini memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk dilakukan secara daring sehingga hanya bisa menjangkau mereka yang memiliki akses terhadap internet.
Responden survei menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pandemi Covid-19, baik tentang apa itu Covid-19 (misal: demam dan kehilangan penciuman sebagai gejala Covid-19) dan ancamannya bagi kesehatan. Mayoritas responden khawatir dan percaya bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sebagian besar responden (77.9%) mempercayai sumber informasi terkait Covid-19 dari pakar kesehatan/kesehatan masyarakat/epidemiolog. Persentase responden yang mengetahui adanya obat buatan Unair sebesar 54.34%, vaksin Biofarma-Sinovac 67.61%, dan vaksin Merah Putih dari Lembaga Eijkman-Biofarma sebesar 47.8%.

Bangun Kepercayaan

Pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia selama hampir delapan bulan. Sejak pertengahan tahun, pemerintah sudah menyiapkan ketersediaan vaksin Covid-19, sebagai satu langkah untuk mengatasi pandemi. Bahkan, pemerintah sudah membentuk Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covod-19. Selain membangun komitmen dengan perusahaan dari China, Sinovac dengan BUMN Biofarma, pemerintah juga mendorong pembuatan vaksin dalam negeri oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Hampir bersamaan dengan itu, pembuatan obat Covid-19 juga disiapkan oleh tim dari Universitas Airlangga (Unair) yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI Angkatan Darat (AD).
Meski informasi tentang proses pembuatan vaksin dan obat Covid-19 tengah berjalan, belum banyak studi yang mengelaborasi pendapat dan keyakinan masyarakat terhadap vaksin dan obat Covid-19 serta dorongan untuk mau menggunakan obat ataupun vaksin Covid-19 yang hingga saat ini masih dalam tahap uji klinis. Sementara, pemerintah telah menyosialisasikan mengenai ketersediaan vaksin di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.
Survei ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin dan obat-obatan Covid-19 di Indoensia. Berdasarkan temuan survei ini, terlihat bahwa keyakinan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 Sinovac-Biofarma maupun vaksin Merah Putih LBM Eijkman ini masih cukup rendah. Temuan survei ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum meyakini bahwa vaksin yang dijanjikan tersedia di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 akan menuntaskan penanganan pandemi Covid-19. Agar vaksin ini efektif membangun kekebalan komunitas terhadap Covid-19, vaksin setidaknya harus diberikan kepada 70 persen populasi.
Demikian halnya, tingkat kepercayaan publik terhadap obat-obatan Covid-19 yang dibuat Unair juga sangat rendah. Di sisi lain, masyarakat telah memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terkait Covid-19, langkah pencegahan, termasuk memercayai sumber informasi dari kalangan ilmuwan. Ini menunjukkan adanya gap antara pengetahuan masyarakat dengan kepercayaan terhadap upaya mengatasi pandemi melalui obat dan vaksin.
Penelitian ini merekomendasikan, agar pemerintah mengambil langkah evaluatif terhadap strategi komunikasi dalam penyediaan obat-obatan dan vaksin. Penyediaan obat dan vaksin harus diinformasikan sebagai salah satu dari upaya menyeluruh untuk mengendalikan pandemi ini, yaitu dengan pelaksanaan public health surveillance yang kuat dan konsisten termasuk penerapan tes, lacak, dan isolasi, melalui intervensi sosial dan pembatasan serta penerapan protokol kesehatan (cuci tangan, menjaga jarak, dan masker) yang baik. Pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya meningkatkan keyakinan masyarakat berbasis kemantapan ilmiah (scientific robustness).

Kontak:
Dicky Pelupessy (dickypsy@ui.ac.id)
Irma Hidayana (ihidayana@laporcovid19.org)
Eko Teguh Paripurno (paripurno@upnyk.ac.id)

Rilis versi PDF bisa diunduh disini
Materi Presentasi