SIARAN PERS : Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

SIARAN PERS :
Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

 

Jakarta, 21 Januari 2021.

Rencana pemerintah untuk membuka jalur vaksinasi mandiri menyalahi prinsip ​kesetaraan dan ​keadilan ​akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Alasan untuk mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri juga tidak bisa diterima. Dalam penanganan krisis pandemi yang dialami oleh Indonesia, pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi WHO di mana vaksinasi dilakukan dengan memberi prioritas pada kelompok rentan terpapar, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan yang tinggi.

Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial.

Saat ini setiap negara tengah berlomba untuk mendapatkan vaksin yang ketersediannya masih terbatas. Kami sangat sepakat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa distribusi vaksin di dunia saat ini tidak adil, di mana “negara kaya, golongan kaya, dapat (vaksin) duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu.” (Kompas 100 CEO Forum, 21 Januari 2021),

Oleh karena itulah kita harus memastikan bahwa ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di negeri kita sendiri, di mana akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut.

Pada saat ini, para produsen vaksin di dunia masih terfokus untuk melayani permintaan vaksin dari badan pemerintah dalam rangka membantu menangani pandemi. Jika pihak swasta diperbolehkan mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungan mereka sendiri, dikhawatirkan akan mengurangi jatah vaksin gratis yang sangat ditunggu masyarakat secara luas.

Indonesia saat ini masih berada dalam status darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional nonalam sehingga pemerintah terikat pada kewajiban-kewajiban tertentu khususnya terkait penanggulangan situasi darurat tersebut.

Rencana Pemerintah mengijinkan vaksin mandiri ini juga berpotensi melanggar Pasal 5 UU Kesehatan 36/2009 yang menjamin (1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Selain itu Pasal 3 (1) Permenkes 84/2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Permenkes ini khususnya Pasal 8 mengatur Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19. Dan telah ditetapkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 yang didahulukan.

Rencana pengadaan vaksin oleh pihak swasta melalu program vaksin mandiri ini berpotensi mengacaukan pengaturan mengenai prioritas penerima vaksin.

Program vaksin mandiri hanya bisa dibuka jika seluruh masyarakat yang menjadi target vaksinasi gratis sudah mendapatkan suntikan vaksin. Untuk saat ini, keterlibatan swasta dalam program vaksinasi dibutuhkan, namun bukan dalam rangka untuk mendapatkan prioritas. Pihak swasta bisa membantu pendanaan hingga pengiriman logistik, dll melalui program CSR mereka untuk mempercepat program vaksinasi secara merata dan adil. Pihak swasta juga dapat membantu dalam memberikan penyuluhan dan insentif (e.g., ongkos transpor ke tempat vaksinasi, izin cuti jika diperlukan) kepada karyawan mereka untuk mendukung program vaksinasi nasional.

___________________________________________________________________________

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan
LaporCovid19
KawalCovid19
YLBHI
Indonesia Corruption Watch
Lokataru Foundation

 

Kontak lebih lanjut:
Irma Hidayana (LaporCovid19) +19179419383
Elina Ciptadi (KawalCovid19) +65 9181 0928
Asfinawati (YLBHI) +62 812-8218-930

 

Silahkan unduh Siaran Pers ini melalui tautan berikut.
Vaksin Mandiri Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan versi PDF

“Penyintas COVID-19 Berdaya” Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

“Penyintas COVID-19 Berdaya”
Peluncuran Forum Jejaring Penyintas COVID-19

Jakarta, 7 Desember 2020. Sembilan bulan berlalu sejak COVID-19 muncul di Indonesia, namun angka kasusnya belum menunjukkan pengurangan. Tidak hanya permasalahan kesehatan, pandemi ini juga memicu banyak dampak sosial. Stigmatisasi merupakan salah satu hal yang sering dirasakan dan dialami oleh individu yang terasosiasi dengan COVID-19.

Berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh LaporCOVID-19 bersama dengan Kelompok Peminatan Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UI pada Agustus lalu, tercatat bahwa stigma dialami oleh individu yang terkonfirmasi positif, bersama dengan keluarga atau orang terdekat mereka, dan tenaga kesehatan. Tidak berhenti di situ, stigmatisasi juga terus membayangi para penyintas COVID-19 meskipun telah dinyatakan sembuh. Dalam studi itu juga ditemukan bahwa salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah saling terhubungnya para penyintas.

Sebagai upaya untuk menangani dan memberikan perhatian kepada individu yang mengalami stigma COVID-19, maka LaporCOVID-19 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Alumni COVID-19 RS Lapangan Indrapura menyediakan fasilitas forum sebagai tempat berbagi cerita dan interaksi dukungan antar penyintas.

Pada acara launching Forum Jejaring Penyintas COVID-19 (5/12/20), salah seorang penyintas menceritakan bagaimana COVID-19 berdampak bukan hanya terhadap kesehatan fisik dan keluarganya, namun juga berdampak pada aspek sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Beliau dikucilkan di lingkungan tetangga dan pekerjaannya. Beliau dijauhi, pintu rumahnya dibanting, anaknya pun sempat diolok dengan sebutan “Anak Corona”. Tidak hanya itu, beliau bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya dengan berbagai alasan. Ketidakadilan lainnya juga dialami oleh beliau. Setelah diberhentikan dengan surat yang menyatakan pensiun, namun perusahaan hanya memberikan uang pesangon.

Merupakan kewajiban kita semua untuk saling membantu dan memanusiakan sesama, terlebih di masa krisis seperti di saat pandemi ini. Apa yang diceritakan oleh penyintas tadi hanya sebagian kecil dari kasus stigma yang mungkin sampai sekarang masih dialami oleh para penyintas. Masalah berlipat yang dihadapi oleh penyintas COVID-19 tidak seharusnya terjadi apabila masyarakat teredukasi dengan baik. Oleh karena itu kami meminta keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk membuka data terkait COVID-19 dan konsisten terhadap kebijakan berbasis sains sehingga masyarakat dapat memahami risiko COVID-19 dengan baik, dan laju penularan COVID-19 dapat menurun.

Forum penyintas dapat diakses pada ​http://forum.laporcovid19.org​. Dalam forum tersebut, tersedia informasi seputar stigmatisasi COVID-19, tanya-jawab, dan ruang untuk berbagi cerita dan berinteraksi. Bagi penyintas yang ingin bergabung, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui ​http://bit.ly/JejaringPenyintasCovid​. Selain itu, kami juga menyiapkan Layanan Psikologis Awal (Psychological First Aid) bagi mereka yang mendapatkan stigma dan membutuhkan dukungan psikologis. Layanan ini dapat diakses melalui fitur ​chat yang terdapat pada halaman awal forum, setiap hari mulai pukul 08.00-18.00 WIB.

Melalui forum ini, para penyintas diharapkan dapat berbagi perasaan dan saling mendukung dengan menceritakan pengalaman mereka selama proses perawatan. Selain itu, penyintas yang bergabung dalam forum ini juga dapat menjadi agen edukasi masyarakat akan pentingnya untuk menghentikan stigma terhadap individu terkonfirmasi maupun penyintas COVID-19.

Kontak:

Dicky Pelupessy
(WA: +62 ​818-824-402​)

Maria Bramanwidyantari
(WA: +62 819-0807-9882)

Edy Sukotjo
(WA: +62 813-3163-6515)

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat

Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat:
76 Calon Kepala Daerah Terinfeksi COVID-19 Empat Meninggal

Jakarta, 6 Desember 2020. Keputusan yang diambil oleh DPR, pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 untuk tetap menyelenggarakan pemilihan 270 kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali merupakan bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa warganya.

Hingga Minggu, 6 Desember 2020, lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terpapar COVID-19, dan setidaknya 17.000 orang meninggal dengan status positif COVID-19. Jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, karena buruknya pendataan. Sampai saat ini kesenjangan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih terjadi. Data LaporCovid-19, berdasarkan laporan kabupaten dan kota di Indonesia, total korban COVID-19 di Indonesia termasuk suspek dan probable, mencapai 42.602 jiwa.

Dari waktu ke waktu, pertambahan kasus baru COVID-19 secara nasional semakin meningkat. Bahkan sejak 29 November, setiap harinya lebih dari 6.000 kasus baru atau orang yang terjangkit COVID-19. Kemudian memuncak di hari Kamis 3 Desember dengan 8.369 kasus baru. Padahal, jumlah kasus ini didapatkan dari pemeriksaan yang masih minim. Hingga saat ini total pemeriksaan COVID-19 di Indonesia baru sekitar 90 dari ambang batas minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 23-29 November, Badan Kesehatan Dunia, WHO mencatat terjadinya peningkatan tertinggi pertambahan kasus COVID-19 per 100.000 penduduk di Indonesia selama pandemi. Yaitu 13.5, dari yang sebelumnya 11.3 orang per 100.000 penduduk. WHO mencatat dari 34 provinsi, hanya lima provinsi yang telah memenuhi standar tes per seribu penduduk perminggu, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur,
namun tidak ada satupun yang memiliki proporsi positif di bawah 5%.

Dua hal di atas menunjukkan bahwa pandemi semakin tidak terkendali dan membahayakan kesehatan warga negara. Namun sayang, angka inipun belum mampu menghentikan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Selain itu, dari Pusara Digital LaporCovid19 menunjukkan bahwa lebih dari 390 tenaga kesehatan meninggal selama pandemi COVID-19. Di tengah kelelahan tenaga kesehatan, kapasitas layanan Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 dilaporkan penuh di berbagi daerah, sehingga banyak pasien simtomatik yang sulit
mendapatkan perawatan. Pilkada justru memperburuk situasi kelelahan nakes.

Banyak Kasus Aktif, Minim Tes

Dengan laju penularan yang tinggi, Pilkada yang dilakukan di 270 daerah (9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten) secara serentak 9 Desember dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah. Penting untuk dicatat bahwa meskipun dilakukan di 37 kota, 224 kabupaten, dan
9 provinsi, Pilkada ini berdampak bagi 309 kabupaten/kota. Sebab,terdapat 48 kabupaten kota lainnya yang turut serta dalam pemilihan gubernur.
Selain itu, mobilitas pilkada juga terjadi lintas daerah, termasuk datangnya pengurus partai dari Jakarta ke berbagai daerah. Ini menyebabkan risiko penularan semakin meluas secara nasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh para relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid-19, 
hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif COVID-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif.

Sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif, yaitu Kota Depok, Jawa Barat (2,407), dua kota di Jawa Tengah, yaitu Solo (1.041) dan Wonosobo (1.439), dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah (1.270). 

Meskipun kasus COVID-19 aktif di wilayah pilkada cukup tinggi, namun cakupan pemeriksaannya masih rendah, yang menandai buruknya upaya pengendalian wabah. Ketidaktersediaan data jumlah tes PCR per orang per hari di hampir seluruh wilayah tidak memungkinkan publik mendapatkan informasi mengenai cakupan tes. Dengan menggunakan jumlah tes PCR per provinsi dengan faktor koreksi 1.4, menunjukkan bahwa 73 kabupaten/kota memiliki kurang dari 0.5% cakupan pemeriksaan seluruh penduduknya, 100 wilayah memiliki cakupan pemeriksaan 0.5-1%, dan 133 daerah memiliki cakupan pemeriksaan lebih dari 1% – 4%.

Selain itu, angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable. Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian COVID-19 dari WHO, total jumlah kematian yang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang.

Peserta Pilkada Turut Jadi Korban.

Dari 9 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur, terdapat satu calon gubernur yang hingga kini masih belum dinyatakan negatif dari COVID-19. Secara kumulatif, hingga saat ini setidaknya 76 calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada yang pernah dan sedang terinfeksi virus Corona baru. Dari 76 calon kepala daerah, 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur.

Empat di antara mereka meninggal karena terkonfirmasi positif COVID19. Empat calon kepala daerah tersebut terdiri dari dua calon walikota, yaitu adalah Eko Suharjo, calon walikota Dumai, Riau yang diusung oleh partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura (meninggal 9/11) dan Adi Darma, calon Walikota Bontang (Nasdem, PDIP, PKS) meninggal pada 25 September 2020. Dua orang lainnya adalah calon bupati kabupaten Bangka Tengah, Ibnu Saleh (Nasdem, Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS) yang meninggal pada 27 September 2020 dan Bupati Berau Muharram sebagai calon bupati petahana (meninggal 10/09).

Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan, yaitu satu calon Gubernur dan empat calon bupati dan wakil bupati). Mereka adalah calon gubernur provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran (mengumumkan terpapar COVID pada 19/11), calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, M Siregar (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11), calon bupati Kabupaten Indramayu, Daniel Mutaqien 
(mengumumkan terkonfirmasi positif 21/11), calon wakil bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Syahban Sammana (mengumumkan terkonfirmasi positif 24/11), dan calon wakil bupati kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Abdul Rouf (mengumumkan terkonfirmasi positif 26/11).

Data di atas belum mencakup keluarga calon kepala daerah yang terpapar virus corona baru dan yang meninggal akibat paparan tersebut. Karenanya, LaporCovid-19 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah hendaknya tetap menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi COVID-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus COVID-19 baru, membaiknya testing, kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasien COVID-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnya rumah sakit beserta tenaga kesehatan kita.

2. Sikap abai pemerintah dengan tetap melangsungkan pilkada serentak telah terbukti membahayakan kesehatan dan keselamatan nyawa peserta dan panitia pilkada, serta masyarakat.

3. Rencana KPU untuk mengambil suara pasien dan penggunaan rapid test antibodi bagi KPPS membahayakan kesehatan dan keselamatan petugas
maupun orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Rapid test antibodi tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa.

4. Meningkatnya angka konfirmasi positif yang diakibatkan kluster Pilkada dan apalagi hingga menimbulkan korban jiwa akibat tak tertangani dengan baik, jelas tidak sekadar pembiaran, melainkan kesengajaan Pemerintah yang sudah seharusnya tahu dan menyadari risiko yang terjadi. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sistematik dan meluas.

Kontak:
Yemiko Happy
(WA: +62 813-5898-2549)
Said F. Hibban
(WA: +62 815-2744-0489)
Irma Hidayana
(WA: +1917-941-9383

Kurang dari Separuh Masyarakat Mau Menerima Vaksin Covid-19

JAKARTA 13 Oktober 2020 Hanya 31% responden menyatakan bersedia menerima vaksin Biofarma-Sinovac yang saat ini tengah menjalani uji klinis fase tiga, dan sebanyak 69% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia. Penerimaan responden terhadap vaksin Merah Putih yang tengah dibuat LBM Eijkman-Biofarma sedikit lebih baik, 44 % bersedia dan 56% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia menerima.
Demikian sebagian dari hasil survei yang dilakukan Laporcovid19.org, peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB), yang dipaparkan hari ini secara daring, Selasa (13/10).
Selain melihat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin, survei juga melihat pemahaman dan penerimaan mereka terhadap obat Covid-19 yang diracik oleh Universitas Airlangga, Surabaya. Hasilnya, hanya sebagian kecil responden (15%) yang menyatakan obat buatan Unair dapat menyembuhkan Covid-19. Sebesar 59% responden menyatakan obat buatan Universitas Airlangga (Unair) belum tentu efektif, 36% responden merasa ragu-ragu terhadap keefektifan obat buatan Unair, dan hanya 5% yang menyatakan efektif. Kemudian, sebanyak 70% responden menyatakan ragu-ragu hingga tidak bersedia mengonsumsi obat Unair apabila mereka terinfeksi Covid-19.

Survei ini merupakan studi cross-sectional dan menggunakan teknik convenience sampling untuk merekrut responden dengan kriteria berusia 18 tahun ke atas. Pengambilan data dilakukan secara online (mudah, murah, dan aman dilakukan di masa pandemi) menggunakan aplikasi survei Qualtrics pada 22 September – 3 October 2020. Terdapat lebih dari 2.500 pengisi survei. Setelah melakukan pembersihan (data cleaning), ada 2.109 responden (N = 2.109) yang datanya diolah untuk kepentingan studi ini. Data kemudian diolah secara deskriptif dan inferensial (korelasional antar variabel). Survei ini memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk dilakukan secara daring sehingga hanya bisa menjangkau mereka yang memiliki akses terhadap internet.
Responden survei menunjukkan pemahaman yang baik mengenai pandemi Covid-19, baik tentang apa itu Covid-19 (misal: demam dan kehilangan penciuman sebagai gejala Covid-19) dan ancamannya bagi kesehatan. Mayoritas responden khawatir dan percaya bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Sebagian besar responden (77.9%) mempercayai sumber informasi terkait Covid-19 dari pakar kesehatan/kesehatan masyarakat/epidemiolog. Persentase responden yang mengetahui adanya obat buatan Unair sebesar 54.34%, vaksin Biofarma-Sinovac 67.61%, dan vaksin Merah Putih dari Lembaga Eijkman-Biofarma sebesar 47.8%.

Bangun Kepercayaan

Pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia selama hampir delapan bulan. Sejak pertengahan tahun, pemerintah sudah menyiapkan ketersediaan vaksin Covid-19, sebagai satu langkah untuk mengatasi pandemi. Bahkan, pemerintah sudah membentuk Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covod-19. Selain membangun komitmen dengan perusahaan dari China, Sinovac dengan BUMN Biofarma, pemerintah juga mendorong pembuatan vaksin dalam negeri oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Hampir bersamaan dengan itu, pembuatan obat Covid-19 juga disiapkan oleh tim dari Universitas Airlangga (Unair) yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI Angkatan Darat (AD).
Meski informasi tentang proses pembuatan vaksin dan obat Covid-19 tengah berjalan, belum banyak studi yang mengelaborasi pendapat dan keyakinan masyarakat terhadap vaksin dan obat Covid-19 serta dorongan untuk mau menggunakan obat ataupun vaksin Covid-19 yang hingga saat ini masih dalam tahap uji klinis. Sementara, pemerintah telah menyosialisasikan mengenai ketersediaan vaksin di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.
Survei ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin dan obat-obatan Covid-19 di Indoensia. Berdasarkan temuan survei ini, terlihat bahwa keyakinan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 Sinovac-Biofarma maupun vaksin Merah Putih LBM Eijkman ini masih cukup rendah. Temuan survei ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum meyakini bahwa vaksin yang dijanjikan tersedia di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 akan menuntaskan penanganan pandemi Covid-19. Agar vaksin ini efektif membangun kekebalan komunitas terhadap Covid-19, vaksin setidaknya harus diberikan kepada 70 persen populasi.
Demikian halnya, tingkat kepercayaan publik terhadap obat-obatan Covid-19 yang dibuat Unair juga sangat rendah. Di sisi lain, masyarakat telah memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terkait Covid-19, langkah pencegahan, termasuk memercayai sumber informasi dari kalangan ilmuwan. Ini menunjukkan adanya gap antara pengetahuan masyarakat dengan kepercayaan terhadap upaya mengatasi pandemi melalui obat dan vaksin.
Penelitian ini merekomendasikan, agar pemerintah mengambil langkah evaluatif terhadap strategi komunikasi dalam penyediaan obat-obatan dan vaksin. Penyediaan obat dan vaksin harus diinformasikan sebagai salah satu dari upaya menyeluruh untuk mengendalikan pandemi ini, yaitu dengan pelaksanaan public health surveillance yang kuat dan konsisten termasuk penerapan tes, lacak, dan isolasi, melalui intervensi sosial dan pembatasan serta penerapan protokol kesehatan (cuci tangan, menjaga jarak, dan masker) yang baik. Pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya meningkatkan keyakinan masyarakat berbasis kemantapan ilmiah (scientific robustness).

Kontak:
Dicky Pelupessy ([email protected])
Irma Hidayana ([email protected])
Eko Teguh Paripurno ([email protected])

Rilis versi PDF bisa diunduh disini
Materi Presentasi

Warga DKI Siap PSBB 2.0

 

Jakarta, 17 September 2020. Saat ini DKI Jakarta menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua (PSBB 2.0) guna menekan jumlah orang terinfeksi Covid-19. Kebijakan ini diambil paska meningkatnya angka pertambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang mengancam ketersediaan sarana dan layanan Kesehatan di DKI Jakarta.

Data di lapangan menunjukkan bahwa meskipun jumlah tes PCR yang dilakukan di DKI Jakarta sudah meningkat bahkan empat kali lipat lebih besar dari standar WHO, namun pada awal September 2020, angka rasio positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta berkisar antara 10.4-16.5 persen. Padahal standar minimal WHO untuk memperbolehkan pelonggaran wilayah adalah di bawah 5 persen. Artinya laju penyebaran virus korona di wilayah DKI Jakarta masih cukup pesat.

Dalam sebulan terakhir secara kumulatif, jumlah kasus positif di DKI Jakarta per 10 September mencapai 51.287. Jumlah kematian mencapai 1.365 orang yang sudah terkonfirmasi positif, sementara orang meninggal dengan status suspek sebanyak 2.302 dan dengan status probable sebanyak 1.734. Di antara mereka yang meninggal, setidaknya terdapat 24 tenaga kesehatan.

Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura melakukan survei kondisi psikososial masyarakat DKI Jakarta dalam rangka penerapan PSBB 2.0 ini. Tujuan survei ini adalah untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemberlakukan PSBB yang kedua.

Metode dan Hasil

Survei dilakukan secara online dari tanggal 11 September sampai 14 September 2020 dengan metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan. Penyebaran survei dilakukan menggunakan aplikasi pesan instan (WhatsApp) kepada warga DKI Jakarta melalui komunitas jejaring LaporCovid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Survei berhasil mendapatkan 82.655 responden yang tersebar secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setelah dilakukan uji validitas, terdapat total 81.734 responden untuk pengolahan data lebih lanjut.

Pengolahan data studi ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran menggunakan metode mapping Covid Mood.

CovidMood adalah metode riset kuantitatif yang digunakan untuk menganalisa perasaan emosional masyarakat dengan menggunakan semantic differential scale.Terdapat dua variable yang diukur, yakni kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dan kebahagiaan publik terhadap situasi sosio-ekonomis.

Sebanyak 65,38% responden adalah perempuan. Dari segi usia, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 33,35%, disusul responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 28,64%. Sedangkan dari segi pekerjaan, Ibu Rumah Tangga adalah responden terbanyak (48,02%).

Temuan

Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa warga DKI Jakarta semakin sadar terhadap pandemi Covid-19 dibandingkan tiga bulan lalu. Kesadaran ini muncul karena semakin tingginya orang yang dikenap responden yang terkena Covid-19. Pada saat yang bersamaan, kami menemukan sebanyak 24% warga yang mengalami perubahan status pekerjaan selama masa pandemi. Kelompok ini mencakup mereka yang kehilangan pekerjaan sampai sekarang, mereka yang banting setir menjadi wirausaha, dan mereka yang terkena pemotongan gaji. Berkaitan dengan anjuran bekerja di rumah (WFH), kami menemukan hanya 35% yang mampu sepenuhnya melakukan WFH dan 26% yang sebagian pekerjaan bisa dilakukan secara WFH. Sementara itu, ada 20% yang mata pencaharian mengharuskan mereka bekerja di luar rumah, 17% hanya sesekali dapat melakukan WFH, dan 2% yang tidak dibolehkan untuk WFH oleh tempat kerja.

CovidMood

Seluruh data kami kalibrasi pada tingkat kelurahan untuk mendapatkan koordinat dalam peta CovidMood. Hasilnya bisa dilihat di gambar di mana seluruh keluarahan, kecuali Tangki, berada dalam kuadran Optimis (bintang kuning adalah titik tengah dari plot data secara sekeluruhan dengan tingkat variansi sebesar 0,53)

Peta CovidMood ini terdiri atas dua sumbu: horisontal menunjukkan suasana emosional yang dirasakan warga berkaitan dengan situasi sosial ekonomi, sedangkan vertikal menunjukkan perasaan warga berkaitan dengan kinerja pemerintah. Koordinat sumbu horisontal diukur melalui 5 pertanyaan, dan koordinat sumbu vertikal juga diukur dengan 5 pertanyaan. Skor dari seluruh pertanyaan ditunjukkan di tabel berikut:

[tabel5]

Hasil survei ini adalah bahwa masyarakat DKI Jakarta berada dalam suasana psikososial yang kondusif untuk mendukung penerapan PSBB. Dan itu artinya warga DKI memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu bertahan secara psikososial sekali pun kebijakan PSBB tambah diperketat. Data di atas menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah adalah cukup tinggi di mana skor untuk variable ini mencapai yakni 6.96 (skala 10). Dari semua temuan ini, kami menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap PSBB 2.0 cukup tinggi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah DKI kuat.

Rilis versi PDF bisa diunduh disini

Materi Presentasi

Survei Persepsi Risiko Covid19 Kota Bogor

Jakarta, 11 September 2020 Kota Bogor adalah salah satu kota penyangga Jakarta yang jumlah kasus positif Covid-19 belakangan cukup tinggi. Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) melakukan survei persepsi risiko Covid-19 di kalangan warga Kota Bogor. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan, serta perilaku masyarakat terkait risiko Covid-19.

Studi ini dilakukan dari tanggal 15 Agustus sampai 1 September 2020 dan berhasil mendapatkan 21.803 responden valid yang tersebar di seluruh wilayah kota Bogor. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 21.544 responden yang valid.

Metode dan Hasil

Kami menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan yang ada di Kota Bogor. Survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) melalui bantuan Pemerintah Kota Bogor.

Studi persepsi risiko ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 52,64% responden adalah laki-laki. Sedangkan dari golongan umur, responden terbanyak berusia 36-45 tahun sebanyak 31.47%. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA/Sederajat (47,43%) dan sarjana (17,31%). Sebagian besar responden adalah Ibu rumah tangga (29,27%), disusul pegawai swasta (17,74%) dan pekerja harian (13,69%). Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 16,9 % persen responden memiliki riwayat/sedang mengidap penyakit komorbiditas.

Temuan

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) warga Kota Bogor adalah sebesar 3,212, artinya, secara deskriptif, skor ini berarti warga Kota Bogor secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Tetapi, dari segi psiko-sosial 67 dari 68 kelurahan di Kota Bogor optimis dalam menghadapi Covid-19. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bogor harus melakukan pembatasan sosial berskala besar bersamaan dengan usaha edukatif dan penguatan protokol kesehatan.

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Catatan 6 bulan Penanganan Pandemi

SIARAN PERS

Buruknya Transparansi, Perparah Penanganan Pandemi

[/vc_column_text][crocal_empty_space][vc_column_text]11 September 2020 – Pemerintah dinilai belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan wabah. Buruknya pendataan, pelaporan dan informasi yang disampaikan, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian ke publik mempengaruhi persepsi dan respon publik.  Ketidaktransparaan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik.

Mempertimbangkan masifnya keluhan masyarakat di tengah pandemi, LaporCovid-19 membuat layanan lapor warga yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Melalui layanan lapor warga, LaporCovid-19 mendapat ribuan laporan dari seluruh Indonesia, mulai dari keluhan keramaian, pelanggaran protokol kesehatan, stigma, bantuan sosial, hingga munculnya kluster-kluster baru di perkantoran dan sekolah.

Layanan lapor warga LaporCovid-19 mulai berjalan pada April 2020 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dan Telegram, kemudian berkembang ke kanal seluruh media sosial. Selama April – Juni, lebih dari 4,000 laporan warga masuk melalui chatbot kami. Setelah perubahan pertanyaan menyesuaikan dengan kebijakan, periode Agustus- 9 September 2020, telah terkumpul 386 laporan.

Sesuai dengan episentrum pandemi, laporan yang masuk didominasi wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, kemudian diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sementara berdasarkan jenis laporan, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak dilaporkan (63 persen), diikuti layanan kesehatan.

Laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan meliputi keramaian atau kerumuman, serta ketertiban pemakaian masker. Laporan tentang kluster perkantoran juga muncul banyak pada beberapa minggu terakhir. Sebagian besar membahas tentang transparansi informasi dan tracing orang-orang yang kontak dengan pasien, tidak dilakukan dengan maksimal. Sebagian besar laporan memberikan gambaran tentang adanya kasus positif di sebuah kantor, namun tidak ada transparansi dari kantor serta penegakan protokol pandemi.

Selain itu, ada pula laporan tentang penolakan tes SWAB, hingga penundaan tes karena alasan kehabisan alat tes. Untuk kasus sekolah, banyak orangtua melaporkan tentang dibukanya kembali sekolah-sekolah di zona berisiko tinggi terinfeksi, seperti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Kota Tuban, Jawa Timur.

 

Permohonan Keterbukaan Informasi publik

Data menunjukkan, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih terus meningkat. Bahkan, menyentuh angka lebih dari 200.000 kasus di seluruh Indonesia dengan kenaikan konsisten di atas 2.000 kasus tiap harinya. Namun demikian, penularan virus di komunitas belum diketahui, karena angka yang dilaporkan ibarat fenomena gunung es karena keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan.  Masalahnya, hingga saat ini hanya beberapa daerah yang konsisten melaporkan jumlah orang yang diperiksa, salah satu di antaranya DKI Jakarta. Laporan WHO terhadap kondisi Indonesia pada 9 September 2020 juga menyebutkan, baru tiga daerah yang sudah memenuhi jumlah tes, yaitu Jakarta, Sumatera Barat, dan Yogyakarta. Ini menyebabkan banyak masyarakat saat ini menghadapi ancaman wabah tanpa mengetahui skala bahaya di sekitarnya.

Demikian halnya, angka dan data kematian ternyata bermasalah. Data pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, data nasional pun ada beberapa versi. Pencatatan oleh Rumah Sakit Online menunjukkan, jumlah korban jiwa terkait COVID-19 rata-rata hampir tiga kali lipat dari yang dilaporkan secara resmi ke publik. Hasil kajian persepsi risiko warga DKI, Surabaya, dan Kota Bogor yang kami lakukan bersama tim Social & Resilience Lab, Nanyang Technological University, menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan warga tentang pandemi COVID-19 mempengaruhi persepsi risiko warga. Akibatnya, informasi  tentang kecenderungan under reporting jumlah korban ini bisa menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dampak sesungguhnya wabah dan menyebabkan kurangnya kewaspadaan terhadap pandemi. Karenanya penting bagi laporCovid-19 untuk terus mendorong keterbukaan informasi.

LaporCovid-19 telah mengajukan Permintaan Informasi Publik terkait COVID-19 ke berbagai institusi, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

Ada delapan poin yang ditanyakan, yaitu data anggaran/pengadaan, pelaksanaan, dan sebaran tes, baik Rapid Test maupun PCR; jumlah ODP, PDP dan juga Suspek, Probabel yang meninggal, serta sebaran wilayahnya; dokumen dan pelaksanaan DIPA 2020; data terkait insentif tenaga kesehatan, serta informasi alokasi penggalangan dana hibah dari masyarakat.

Dari semua permohonan informasi tersebut, hanya informasi berupa ringkasan DIPA 2020 yang dipenuhi, beserta informasi tentang bantuan dana hibah dalam dan luar negeri, serta informasi tentang tata cara pemberian insentif bagi tenaga medis.

Permintaan data mengenai jumlah PDP/ODP meninggal hanya dijawab dengan menunjukkan link https://infeksiemerging.kemkes.go.id/downloads/?dl_cat=5#.X0NVONMzYyl dimana link tersebut tidak memuat kelengkapan data dan informasi yang diharapkan.

Anehnya, menyangkut permintaan data pelaksaan kegiatan Rapid Test dan PCR di tingkat daerah, Kementerian Kesehatan menyatakan tidak menguasai datanya. Justru mereka menyebutkan bahwa data tes itu terdapat di Gugus Tugas/Satuan Tugas Covid-19. Padahal, sebelumnya, Satgas dan Komite Penanganan Covid-19 & PEN telah melayangkan surat nomor S-01/PERPRES82/07/2020, perihal permintaan kelengkapan Data COVID-19 kepada Kemenkes.

Respons ini menunjukkan ketidakterbukaan pengelolaan dan pemberian informasi penting terkait COVID-19. Pemerintah tidak transparan dalam penanganan COVID-19 dan hal ini dikhawatirkan membuat masyarakat tidak memahami risiko penularan dengan baik, sehingga menghadirkan spekulasi dan hoax, yang, pada ujungnya, mempersulit pemutusan penularan COVID-19.

Karenanya, untuk memastikan penanganan pandemi di tengah masyarakat berjalan maksimal, beserta penyelesaian masalah, dan jaminan transparansi data di tengah pandemi, kami merekomendasikan pemerintah Republik Indonesia hingga pemerintahan tingkat daerah dua hal utama:

  1. Segera membentuk jaringan pelaporan warga mulai tingkat daerah hingga nasional. Diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah ataupun swasta, agar semua permasalahan yang dihadapi segera diselesaikan.
  2. Pemerintah Indonesia, termasuk Satuan Tugas Covid-19, harus membuka seluruh data terkait pandemi, mulai dari tingkatan daerah hingga nasional.

Keluhan masyarakat tidak akan berhenti selama pandemi, mengingat tidak ada yang luput dari dampak wabah COVID-19. Kehadiran pemerintah sangat diperlukan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, transparansi data pandemi tidak dapat ditawar, sebab penting untuk melihat tingkat keparahan pandemi, sehingga dapat dijadikan referensi pengambilan kebijakan.

 

Narahubung:

Agus Sarwono: 0812-6992-667

Yoesep Budianto: 0856-4897-3423

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kapan Kapasitas Rumah Sakit di Jakarta Kolaps?

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]9 September 2020. Jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta meningkat tajam. Bahkan, pada minggu pertama September 2020, setiap harinya terdapat pertambahan lebih dari 1.000 kasus positif, walaupun pada saat yang sama kapasitas testing di DKI Jakarta juga ditambah. Tingginya penularan di Jakarta juga bisa dilihat dari tren rasio positif yang terus meningkat, sekalipun jumlah tes bertambah.

Lonjakan pertambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, pada akhirnya menyebabkan kapasitas di Rumah Sakit pun terokupasi, bahkan hampir penuh. LaporCOVID-19 bersama tim Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU), melakukan proyeksi Kapan Kapasitas di Rumah Sakit Kolaps untuk memprediksi kapan kapasitas di rumah sakit Jakarta penuh dalam menangani pasien COVID-19 dan menganalisis dampaknya terhadap jumlah kematian.

Kami menggunakan pendekatan model matematika yang ditunjang dengan studi literatur dan data jumlah tempat tidur (TT) ICU, Bed Occupancy Rate (BOR), serta data kasus COVID-19 di DKI Jakarta.

Jumlah kasus positif aktif yang dirawat dikorelasikan dengan keterpakaian TT ICU. Korelasi keduanya digunakan untuk memprediksi jumlah maksimum pasien yang bisa dirawat.

Jumlah pasien aktif maksimum berkisar 5.500 pasien di rumah sakit. Kami gunakan skenario terbaik dan terburuk selama 1 hingga 2 bulan ke depan melalui model Gaussian. Hasilnya, kapasitas di rumah sakit akan penuh pada awal minggu keempat September. Apabila disertai dengan penambahan jumlah kasus positif yang terus-menerus, pandemi ini akan mengakibatkan jumlah kematian total mencapai 3.000 orang pada akhir Oktober.

Karenanya, untuk menghindari kolapsnya  rumah sakit dan melindungi warga DKI Jakarta dari ancaman infeksi dan kematian akibat COVID-19, kami merekomendasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dua hal pokok:

  1. Bahwa ini saatnya untuk menginjak “rem darurat.” Yaitu dengan memberlakukan kembali  PSSB dengan menutup setidaknya 70% aktivitas dan sarana publik setidaknya selama enam minggu dengan masa evaluasi per 3 minggu.
  2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah lebih tegas lagi untuk memberlakukan kembali bekerja dari rumah, atau work from home (WFH)  bagi pelaku bisnis dan perkantoran. Hanya pelaku usaha di bidang esensial saja yang diperbolehkan beroperasi. Ini sekaligus merespon bertambah banyaknya kasus positif COVID-19 yang ditemukan di perkantoran di wilayah DKI Jakarta akibat dibukanya perkantoran dan unit usaha.

Selain itu, contact tracing dan testing yang masif juga merupakan faktor penting yang harus terus ditingkatkan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Sebagai catatatan tambahan, fasilitas ruang perawatan atau isolasi barangkali bisa ditambah. Namun, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain bakal sulit ditambah. Pada saat tingginya pasien di Jakarta pada Maret-Juli lalu, banyak relawan tenaga kesehatan daerah didatangkan ke Jakarta. Namun, situasi saat ini akan lebih sulit karena daerah juga mengalami peningkatan kasus. Apalagi, sejumlah studi, misalnya oleh FKUI, para nakes sudah mengalami burnout. LaporCovid19.org, melalui Pusara Digital juga sudah mendokumentasikan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran selama pandemi ini.

 

Narahubung: +6281358982549 

Tim Pemodel:
Sulfikar Amir., PhD, +62 821-1728-6288
Fredy Tantri., PhD, +65 8122 5267[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][crocal_empty_space][vc_column_text]Materi Presentasi[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][crocal_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Sebagian Besar Penyintas Covid-19 dan Keluarganya Mendapat Stigma

[vc_row][vc_column][vc_column_text]JAKARTA, 27 Agustus 2020. Laporcovid19.org-Pandemi Covid-19 terus membesar dan menelan banyak korban jiwa, serta menimbulkan masalah ekonomi. Di Indonesia, wabah ini juga menjadi sumber masalah sosial, salah satunya problem stigmatisasi.

Stigmatisasi atau asosiasi negatif terhadap seorang yang mengalami gejala atau terkonfirmasi Covid-19, penyintas, maupun keluarganya ini tak hanya menjadi persoalan bagi korban. Padahal, semestinya Mereka yang mengalami gejala, menderita, maupun penyintas Covid-19 mendapatkan dukungan.

Namun, hal ini telah menjadi masalah sosial yang mempersulit upaya untuk menangani wabah ini. Merespon situasi ini, Laporcovid-19 bekerjasama dengan Kelompok Peminatan Intervensi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyelenggarakan survei untuk memahami lebih jauh tentang stigma sosial terkait Covid-19. Selain itu, kami berharap, dari survei ini bisa menjadi materi edukasi untuk melawan stigmatisasi.

Metode

Responden survei adalah mereka yang pernah mengalami gejala,sedang sakit, maupun penyintas Covid-19, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat luas. Survei dilakukan secara online dengan menggunakan metode convenience sampling. Survei dilakukan dari tanggal 7-16 Agustus 2020 dan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp ke beberapa komunitas penyintas Covid-19 dan jaringan lainnya dan menjaring 279 responden. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 181 responden yang valid.

Hasil Survei

Demografi

Proporsi jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan jumlah responden lebih dari separu (55,8%). Lebih dari setengah responden berprofesi sebagai tenaga Kesehatan (dokter, perawat, dsb) yakni sebesar 56,4%, diikuti oleh pekerjaan lain yang tidak tertera di form survei sebanyak 32%. Tingkat pendidikan para responden umumnya pendidikan tingkat lanjut, yakni sarjana 59,1%, magister 16,6%, dan diploma 13,3%. Sementara usia responden didominasi oleh kelompok usia 26-35 tahun sebesar 41,4%. Responden survei ini Sebagian besar diisi oleh orang yang terinfeksi/terkonfirmasi Covid-19 sebesar 63,5% (115 orang).

Temuan

Dari survei ini ditemukan, lebih dari separuh responden (55%) mengaku dijadikan buah bibir (diperbincangkan) oleh orang-orang di sekitar mereka karena status mereka terkait Covid-19. Sepertiga (33%) dijauhi atau mengalami pengucilan, dan seperempatnya (25%) mendapat julukan penyebar atau pembawa virus. Hampir 10% pernah mengalami perundungan (bully) di media sosial. Stigmatisasi juga dialami oleh keluarga responden. Sebanyak 42% menjadi buah bibir atau digosipkan dan hampir sepertiga (27%) anggota keluarga mengalami situasi dijauhi atau dikucilkan. Sebanyak 15% pernah mendapat julukan penyebar atau pembawa virus. Sebagian anggota keluarga (7%) pernah mengalami penolakan untuk mendapatkan dan menggunakan layanan fasilitas umum.

Dalam survei ini juga ditemukan, sebagian besar yang paling mendapat stigma adalah perempuan. Penyebab perlakukan ini, sebanyak 43 % karena masyarakat kurang mendapat informasi atau mendapat informasi yang keliru. Sebagian lain (42%) beranggapan karena masyarakat takut. Stigma ini mulai didapatkan saat orang diduga terinfeksi, dan semakin besar saat statusnya menjadi positif Covid-19.

Stigma juga dialami keluarga penyintas Covid-19, mulai dari menjadi buah bibir, dikucilkan, perundungan di media sosial, dibiarkan tidak mendapat bantuan, pengusiran, hingga dilarang menggunakan kendaraan umum.

Stigma ini berdampak negative bagi penyintas. Sebanyak 51 persen responden merasa khawatir, sebagian lagi merasa sedih, khawatir, takut, kecewa, hingga mati rasa. Bagi mereka yang pernah atau sedang terpapar atau penyintas Covid-19 dapat merasakan mendapat dukungan dengan ditanyai kabar (70%), kembali beraktivitas seperti semula (70%), mendapat perhatian dengan diberi hadiah atau barang pemberian (30%), diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka (33%) atau testimoni (29%).

Survei ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu secara serius menangani masalah stigma terkait Covid-19. Pemerintah perlu menjalankan komunikasi kepada publik yang memuat fakta, informasi akurat, dan tidak membingungkan mengenai Covid-19 dan penularannya untuk menghentikan stigma. Perlu mengoreksi dan meluruskan rumor, gosip, atau hoax terkait Covid-19 yang ada di masyarakat sesegera mungkin ”koreksi mereka yang bahasanya mempromosikan bias.”

Selain itu, perlu dibentuk platform untuk menyuarakan suara dan pengalaman penyintas dan mereka yang terstigma beserta platform bagi baik masyarakat umum maupun penyintas untuk memberikan dukungan dan saling menguatkan.

Kontak info:

  • Dicky Pelupessy, PhD, Peneliti utama 0818-824-402
  • Maria Bramanwidyantri, MA, tim Kampanye Hentikan Stigma Covid-19 – 0819-0807-9882

Instagram: @laporcovid19 | Twitter: @Laporcovid | FaceBook: Lapor Covid 19 | YouTube: Lapor Covid 19[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Warga Surabaya Belum Siap Menghadapi Pelonggaran Pembatasan Sosial

[vc_row][vc_column][crocal_single_image image=”1456″][crocal_empty_space height_multiplier=”2x”][vc_column_text]Jakarta, 15 Juli 2020 Kota Surabaya adalah salah satu episentrum penyebaran virus corona setelah DKI Jakarta. Paska tidak diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, aktivitas warga mulai dilonggarkan. Pada saat yang sama jumlah peningkatan kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin tinggi. Merespon situasi ini, LaporCovid-19 bersama Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) melalukan survei persepsi risiko Covid-19 di kalangan warga Kota Surabaya. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan, serta perilaku masyarakat terkait risiko Covid-19.

Studi ini dilakukan dari tanggal 19 Juni hingga 10 Juli 2020 dan berhasil mendapatkan 5.904 responden yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 2,895 responden yang valid.

Metode dan Hasil

Kami menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variabel penduduk per kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) melalui bantuan tim Humas Pemerintah Kota Surabaya serta Jaringan komunitas warga.

Studi persepsi risiko ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 40,2% responden adalah perempuan. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan Sarjana (47,1 persen) dan SMA (36,1 persen). Sebagian besar responden adalah pegawai swasta (36,6 persen), diikuti oleh Ibu Rumah Tangga (15,8 persen) dan PNS/ASN (15,5%). Dari sisi risiko kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 21 % persen responden memiliki riwayat/sedang mengindap penyakit komorbiditas.

Temuan

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) warga Surabaya adalah sebesar 3,42, artinya, secara deskriptif, skor ini berarti warga Surabaya secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini menunjukkan bahwa pelonggaran pembatasan sosial belum bisa diterapkan secara penuh di Surabaya akibat masih rendahnya tingkat persepsi risiko warga.


Survei ini dipimpin oleh Sulfikar Amir dari NTU, salah satu kolaborator ahli Laporcovid19.org. Beliau bisa dihubungi di: +62 821-1728-6288 

Instagram: @Laporcovid19
Twitter: @LaporCovid
FB: Lapor Covid 19
Siaran ulang bisa disaksikan di YouTube Lapor Covid 19[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Materi Presentasi Sulfikar Amir, PhD

[/vc_column_text][crocal_empty_space][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]