Warga DKI Kurang Siap Menghadapi New Normal

Jakarta, 5 Juli 2020 Selama sekitar sebulan sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pada fase tatanan kehidupan baru atau “New Normal,” angka penambahan kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta terus  meningkat.  Seiring dengan meningkatnya jumlah tes berbasis molekuler yang dilakukan, transmisi kasus masih menunjukkan peningkatan. Di saat bersamaan, pengguna transportasi umum Transjakarta dan Commuter Line mengalami peningkatan secara bertahap, sehingga membutuhkan perhatian dan pemantauan khusus sebagai bagian dari pencegahan penyebaran COVID19. Per Senin (28/7) pengguna Transjakarta capai 200.000 padahal rute yang berjalan cuma 29 saja.

Melalui Program Active Case Finding, Dinas Kesehatan bahkan telah menemukan transmisi virus Corona terjadi di sejumlah pasar tradisional dengan 345 pedagang positif. Setidaknya ada 303 pasar tradisional tersebar di seluruh DKI Jakarta, namun hingga hari ini Pemprov DKI Jakarta baru melakukan pengetesan di 128 pasar.

Merujuk pada acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu syarat pelonggaran pembatasan sosial adalah positivity rate dibawah 5% yang artinya prosentase jumlah pasien positif yang dites berbasis molekuler tidak lebih dari 5%.  Khusus untuk DKI Jakarta, meskipun ada kecenderungan menurun, rerata angka positif di DKI Jakarta beberapa kali meningkat. Bahkan, pada 26 Juni 2020 positivity rate mencapai 7.1%. Artinya angka rerata positif masih fluktuatif.

Merespon hal ini, LaporCovid-19.org bersama Social Resilience Lab, NTU melakukan studi berbasis survei untuk memetakan persepsi risiko warga terhadap Covid-19. Studi ini dilakukan dari tanggal 29 Mei hingga 20 Juni 2020 dan berhasil mendapatkan lebih dari 200.000 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Setelah uji validitas dilakukan, terdapat jumlah total 154,471 responden yang valid. Sebelumnya, pada empat hari awal masa studi, terdapat sebanyak  3,079 responden yang valid. Saat itu kami mendapatkan bahwa persepsi warga DKI terhadap “New Normal” cendenrung kurang siap (3.46).

Metode dan Hasil

Dengan menggunakan Metode Quota Sampling berdasarkan variable penduduk per kelurahan, survei online dilakukan melalui platform Qualtrics yang disebar melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) kepada warga DKI Jakarta. Penyebaran survei dilakukan melalui jaringan Palang Merah Indonesia (PMI), Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Beberapa camat di DKI Jakarta, dan Jaringan komunitas warga.

Studi ini menggunakan tiga metode analisa, yaitu statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran demografi responden serta informasi dasar terkait variabel studi; analisa  Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi; dan formulasi pengukuran indeks persepsi risiko (Risk Perception Index) yang digunakan untuk mengukur kecenderungan umum dari persepsi risiko responden terhadap situasi pandemi dengan memasukkan 6 variabel, yakni Risk Perception, Self-Protection, Information, Knowledge, Social Capital, dan Economy.

Sebanyak 65.2% responden adalah perempuan. Dari aspek pendidikan, sebagian besar responden adalah lulusan SMA (58.47 persen) dan Sarjana (19.39 persen). Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga (47.28 persen), diikuti oleh pekerja swasta (21.60%) dan mahasiswa sebesar 2.3 persen saja. Dari sisi risiko Kesehatan terhadap infeksi Covid-19, sebanyak 85.76 persen responden mengaku tidak mengetahui/tidak memiliki komorbiditas.

Secara keseluruhan, skor Risk Perception Index (RPI) Jakarta adalah sebesar 3.30 (skala 5) atau turun 0.16 dari temuan di awal studi. Secara deskriptif, skor ini berarti warga DKI secara umum memiliki tingkat persepsi risiko yang cenderung “Agak Rendah.” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan, skor ini mengindikasikan masih kurang siapnya warga DKI memasuki era “New Normal” di mana kegiatan sosial ekonomi dibuka secara penuh.

Selain skor RPI yang rendah, ada tiga temuan penting dari survei persepsi risiko ini. Pertama, secara keseluruhan warga DKI memiliki perilaku menjaga diri yang baik. Ini ditunjukkan dari skor variabel Self Protection yang tinggi yang mencakup tiga aspek utama, yakni penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetapi di sisi lain, nilai variabel persepsi risiko sangat rendah. Hal ini mengindikasikan kuatnya kecenderungan warga DKI untuk menganggap remeh wabah Covid-19. Sebagian besar responden percaya bahwa kemungkinan mereka tertular Covid-19 itu sangat kecil. Hal ini berkorelasi dengan kondisi ekonomi di mana sebagian besar responden merasakan dampak ekonomi secara signifikan sehingga mempengaruhi persepsi atas risiko Covid-19.

Survei ini dipimpin oleh Sulfikar Amir dari NTU, salah satu kolaborator ahli Laporcovid19.org. Beliau bisa dihubungi di: +62 821-1728-6288 

Instagram: @Laporcovid19
Twitter: @LaporCovid
FB: Lapor Covid 19
Siaran ulang bisa disaksikan di YouTube Lapor Covid 19

Materi Presentasi Sulfikar Amir, PhD

Materi Presentasi Elisa Sutanudjaja

Peta Rataan Risk Perception Index DKI Jakarta

Diolah oleh: Jonathan Hardianto Wibisono, Peneliti di Rujak Center for Urban Studies
Peta olahan berukuran besar bisa diunduh disini

Siapkah Warga DKI Jakarta Memasuki “New Normal”?

[vc_row][vc_column][crocal_single_image image=”1256″][vc_column_text]

Sebaran Responden Survei Persepsi Warga DKI tentang New Normal

[/vc_column_text][crocal_empty_space height_multiplier=”2x”][vc_column_text]

Jakarta, 4 Juni 2020. Perilaku keselamatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebutkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi negara sebelum memasuki “new normal” adalah pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Terkait hal ini, LaporCovid19.org berkolaborasi dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU), Singapura, melakukan survei sosial untuk mengukur tingkat kesiapan warga DKI Jakarta dalam menghadapi era “new normal” yang telah diwacanakan pemerintah. Survei ini mengukur tingkat persepsi risiko dan perilaku warga Jakarta yang mencakup enam variabel: persepsi risiko, pengetahuan, informasi, perlindungan diri, modal sosial, dan ekonomi.

Baca selengkapnya ditautan berikut

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Agar ‘New Normal’ Tidak Menjadi New Abnormal: Penuhi Syarat Epidemiologi dan Sosial

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 31 Mei 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan, pandemi Covid-19 kemungkinan masih akan terus bersirkulasi dalam waktu yang lama. Vaksinnya kemungkinan belum tersedia hingga akhir tahun ini. Bahkan, jika nanti vaksin ditemukan, butuh waktu dan upaya besar-besaran untuk kemudian mendistribusikannya. Karena itu, masyarakat global disarankan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk ini dan menyiapkan transisi ke normal baru.

Ada enam syarat yang diajukan WHO sebelum suatu negara melonggarkan pembatasan dan memasuki normal baru. Pertama, bisa menunjukkan bukti bahwa transmisi Covid-19 telah terkendali. Syarat berikutnya, kapasitas sistem dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit telah memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina mereka yang terinfeksi.

Selain mencegah terjadinya kembali risiko kasus impor, risiko Covid-19 juga harus diminimalkan, terutama di kelompok rentan seperti lanjut usia. Langkah pencegahan di tempat kerja juga harus ditetapkan dengan ketat, meliputi jaga jarak fisik, adanya fasilitas cuci tangan, dan sirkulasi udara yang baik.

Selain indikator epidemiologi, kapasitas kesehatan dan daya dukung fasilitas fisik, WHO juga memberikan syarat yang berdimensi sosial, yaitu pemahaman risiko masyarakat dalam transisi menuju normal baru.

Setelah memenuhi enam syarat utama ini, sejumlah negara saat ini bersiap menuju normal baru, di antaranya New Zealand, Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Singapore dan lain-lain.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Covid-19: Bukan Berdamai, Tapi Berjuang Bersama Melawan Covid-19

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jakarta, 17 Mei 2020. Kita semua tentu berharap, pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Namun kita sepertinya perlu mempersiapkan diri dan menghadapinya dalam waktu yang lama. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan, pandemi ini kemungkinan belum bisa diatasi dalam waktu dekat. Bahkan, muncul kekhawatiran, virus ini bakal menjadi endemik atau terus bersirkulasi pada populasi manusia sampai ditemukannya vaksin yang efektif dan diterapkan secara massal.

Melihat dinamika ini, Pemerintah Indonesia telah meminta masyarakat untuk mengubah perilaku dan menyesuaikan diri dengan berdamai dengan virus korona baru ini. Dalam siaran pers pada Sabtu (16/5), Juru Bicara Gugus Tugas Achmad Yurianto mendefinisikan, pola hidup baru itu di antaranya agar masyarakat agar melakukan kehidupan normal, yang diimbangi dengan upaya membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan tidak keluar rumah jika tidak perlu.

Sekalipun menyatakan belum melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun aktivitas masyarakat sudah kembali ramai. Antrean panjang dengan melibatkan massa dalam jumlah besar terjadi Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis lalu, seiring dengan pembukaan kembali penerbangan. Sebelumnya, keramaian massa dalam jumlah besar juga terjadi di salah satu gerai makanan siap saji di Jakarta.

Baca selengkapnya ditautan berikut

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Akses dan Jumlah Tes Molekuler (PCR) dan Pencatatan Kematian yang Baik Sebagai Landasan Pengambilan Kebijakan terkait Covid-19

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jakarta, 11 Mei 2020. Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai tidak didasarkan pada data-data yang teruji secara ilmiah dan transparan, sehingga dikhawatirkan bakal meningkatkan risiko keselamatan masyarakat. Padahal, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB mensyaratkan perlunya bukti ilmiah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam menurunkan jumlah kasus baru, sebelum memutuskan pelonggaran.

Kolaborator Laporcovid19.org, yang juga kandidat doktor epidemiologi dari Griffith University, dr. Dicky Budiman menyebutkan, evaluasi PSBB harus didukung data valid, terutama angka reproduksi kasus (Ro) sebelum dan sesudah intervensi. Intervensi dianggap berhasil jika nilai Ro semakin menurun setelah intervensi hingga mendekati nol, yang artinya tidak lagi terjadi penularan.

Laporcovid19.org bersama dengan kolaboratornya mengkaji data yang resmi dari pemerintah dan laporan warga menyimpulkan bahwa kendala untuk membangun data yang baik di antaranya terjadinya sumbatan dalam pemeriksaan dan pelaporan hasil Covid-19 dan tidak lengkapnya data laporan kematian.

Untuk pemeriksaan dengan menggunakan tes molekuler (PCR), sekalipun mulai terjadi peningkatan jumlah, namun masih belum mencapai 10.000 test per hari seperti telah ditargetkan pemerintah sejak sebulan lalu. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki kapasitas tes per populasi sangat rendah, bahkan termasuk paling rendah di Asia. Data di worldmeters.info pada Minggu (10/5), Indonesia baru melakukan pemeriksaan 552 orang per sejuta penduduk. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan Filipina sebanyak 1.439 orang per sejuta, Malaysia yang sudah memeriksa 7.573 orang per sejuta, atau Korea Selatan sebanyak 12.949 orang per sejuta.

Baca selengkapnya ditautan berikut

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]