Pandemi adalah persoalan multi sektor. Tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, sektor sosial dan ekonomi turut terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada sektor kesehatan, hari demi hari jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan jumlah kematian akibat Covid-19 terus terjadi. Eskalasi kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang tidak hanya terjadi pada aras nasional menimbulkan dampak pada skala provinsi.
Provinsi Jawa Timur sendiri, dampak Covid-19 menimbulkan 2 isu krusial, yakni: 1) Belum meratanya distribusi vaksin antar kota/kabupaten di Jawa Timur. Padahal apabila melihat data yang ada, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia, serta 2) Belum adanya transparansi dana bansos dan data yang jelas untuk penerima bansos yang akurat sehingga mengakibatkan belum terserapnya anggaran bansos secara optimal dan menimbulkan celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam rangka memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan terhadap 2 isu krusial di Jawa Timur tersebut serta sebagai wujud pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat d yakni ?terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa?.
Oleh karena itu, aliansi kami yang terdiri dari Lapor Covid-19, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melakukan pembuatan Policy Brief yang berjudul ?Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi dalam Spektrum Integritas Bantuan Sosial dan Penyelenggaraan Vaksinasi di Jawa Timur?. Harapannya, masukan di dalam Policy Brief ini dapat memberikan dampak positif berupa rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar nantinya dapat mengatasi 2 isu krusial tersebut yakni ketimpangan penyaluran vaksin antar kabupaten/kota dan transparansi dana bansos, akurasi data bansos, serta problema korupsi bantuan sosial di Jawa Timur.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…