Pelaksanaan PON di Papua tidak Mementingkan Aspek Epidemiologis

SIARAN PERS

Pelaksanaan PON di Papua tidak Mementingkan Aspek Epidemiologis

 

 

24 September 2021 – Walau di tengah pandemi Covid-19, Pekan Olahraga Nasiona (PON) secara resmi akan tetap dilaksanakan pada 2 Oktober – 15 Oktober 2021 dengan total 44 cabang olahraga, 679 pertandingan yang tersebar di 4 kota dan kabupaten di Provinsi Papua.

Melalui diskusi daring yang dilaksanakan pada 24 September 2021, melibatkan ahli epidemiologi, komunitas medis Papua, LBH Papua dan Lokataru Foundation, LaporCovid-19 melihat bahwa rencana pelaksanaan PON di Papua masih belum memperhatikan keselamatan warga dan aspek epidemiologis.

Di dalam acara diskusi ini, Iqbal Elyazar, kolaborator saintis LaporCovid-19, mengingatkan kembali bahwa transmission events, seperti penyelenggaraan acara besar, menjadi salah satucara penularan Covid-19. Perlu diingat bahwa PON melibatkan jumlah peserta yang cukupbesar, yakni 6.300 atlet, 3.000 offisial, 9.000 pendukung acara. Pemerintah mensyaratkan seluruh pihak yang terlibat dalam PON wajib sudah divaksin dan harus ada pelaksanaanprotokol kesehatan yang ketat saat acara berlangsung.

Iqbal melontarkan beberapa pertanyaan kritis, misalnya apakah vaksinasi yang menjadi syarat tersebut adalah vaksin dosis penuh? “Hingga kini, kita belum punya data apakah harus vaksinasi dosis 1 atau harus penuh. Data-data lain yang belum diinformasikan adalah seberapa banyak cakupan vaksinasi Covid-19 lengkap kepada pendukung acara. Seluruh aturan ini rasanya memang “too good to be true,” ucap Iqbal.

Iqbal mencatat bahwa baru 14% masyarakat di Papua yang sudah menerima dosis vaksin kedua sehingga aturan yang dilontarkan tidak tercerminkan di data dan realita di lapangan. Vaksinasi juga bukan benteng laju penularan atau menjamin infeksi tidak terjadi, sehingga 3T dan 5M tetap menjadi kunci. Terkait dengan positivity rate yang rendah di kota dan kabupaten penyelenggara, Iqbal mengingatkan “Kita perlu tahu juga cakupan testing yang dilakukan,
sehingga bisa jadi positivity rate yang rendah ini bisa jadi data yang semu.” kata Iqbal di acara diskusi ini.

Yang juga perlu diingat, penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo beberapa waktu lalu juga menyebabkan peningkatan kasus pada atlet dan panitia penyelenggara,padahal terdapat penggunakan aplikasi yang mengawasi pergerakan atlet dan ofisial, pembentukan panitia untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan yang ketat, serta testing dilakukan setiap hari. Iqbal menyatakan bahwa belum ada tanda-tanda bahwa hal-hal ini diimplementasikan di PON, “Tidak ada gerakan vaksinasi massal di tempat penyelenggara. Ini juga membuktikan bahwa pertimbangan non-epidemiologis justru yang dipentingkan, mungkin lebih kepada pertimbangan ekonomi dan politik,” katanya. Dokumen-dokumen protokol kesehatan mungkin sudah diberikan, namun Iqbal tidak yakin bahwa ini akan dilakukan secara konsisten dan dengan pengawasan yang ketat.

dr. Yohana, perwakilan dari Komunitas Medis Tanpa Batas, mengatakan bahwa fasilitas kesehatan di venue PON sudah memadai. “Ketersediaan oksigen memang sempat mengalamikekurangan, namun sekarang sudah ada. Vaksinasi warga meningkat.” Namun, dr. Yohana jugaberharap agar PON tidak menghadirkan gelombang baru Covid-19. “Kami ingin agar PONsukses, namun kami berharap agar tidak ada warga yang meninggalkan PR kepada kami,seperti peningkatan kasus.”

Dalam diskusi ini, Dr. Hasmi, M.Kes, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)Papua, mencatat bahwa 4 kabupaten/kota yang menjadi venue PON masuk kategori zonamerah dengan cakupan vaksin yang rendah. Selain itu, Dr. Hasmi juga mencatat bahwapositivity rate per pekan ini sudah menurun menjadi 1,42 persen, yang mana sebelumnya selaludi atas 15 persen, namun tracing sangat rendah, “Masih belum memadai, rasio lacak hanya1:2,47, padahal menurut WHO untuk 1 kasus, perlu dicari 30 kontak erat. Ini masih sangat jauh”kata Dr. Hasmi.

Terkait dengan test PCR yang tersedia, Dr. Hasmi, M.Kes mencatat bahwa dari 24 kabupaten yang memiliki kasus Covid-19, hanya 6 (25%) yang memiliki alat PCR, dengan kota Jayapura memiliki alat test PCR terbanyak. “Tidak hanya itu, ada juga tantangan lain, yaitu seringkali PCR rusak. Jumlah nakes yang melakukan tracing, vaksinasi juga hanya 51%. Tantangan lainadalah tokoh agama yang menjadi kunci dalam sosialisasi juga sering termakan hoax,” ujar Dr.Hasmi.

Saat ini memang ada usaha dari pemerintah terutama dalam pelaksanaan PON, sepertipenambahan posko dari Satgas Covid-19 untuk meningkatkan prokes dan treatment, namun Dr.Hasmi melihat ini bukan hal terpenting mengingat kasus sudah merendah. ”Hal yang menjadikunci adalah 3T dan edukasi komunikasi risiko kepada masyarakat untuk memitigasi lonjakankasus. Selain itu, sebenarnya kami dari PAEI sudah memberikan rekomendasi kepadapemerintah untuk melakukan health risk assessment sebelum PON, namun assessment itubelum kami terima saat ini.”

Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua, melihat bahwa penanganan situasi Covid-19 masihburuk, tercermin dari kegiatan vaksinasi. “Pelaksanaan vaksinasi di Papua masih buruk,skrining pada pasien tidak optimal. Padahal di lapangan warga yang mau divaksin itu terbagidalam dua kubu, mereka yang bersedia karena pemikiran tertentu, tapi ada juga menolak,” ungkap Emanuel. Laporan lain yang didapatkan oleh LBH Papua adalah terkait dengan adanyadugaan pemerasan oleh RS yang ‘mengcovidkan’ pasien. Warga juga melihat bahwapembatasan aktivitas warga dengan dalil Covid-19 adalah kontraproduktif dengan penyelenggaraan PON yang pasti akan menimbulkan keramaian.

Emanuel melihat bahwa negara masih tidak hadir dalam menjamin hak atas kesehatan warga diPapua, terutama dalam pelaksanaan PON. “Arus warga akan banyak saat PON dilaksanakansehingga pasti laju penularan Covid-19 akan kembali meningkat. Tidak ada pula satu panduanyang dibuat baik sebelum, sesaat, dan sesudah kegiatan oleh pemerintah pusat, pemprov, danpemkab daerah pelaksana PON. Ketersediaan RS, SDM nakes juga belum diketahui apakahsudah bisa mampu menampung secara maksimal ketika kasus melonjak akibat PON”

Dari beberapa kasus di tempat lain, Emanuel melihat bahwa acara yang menyebabkankeramaian akan menghasilkan banyak pasien Covid-19, seperti acara keagamaan India danOlimpiade Tokyo. “Ada kemungkinan pasca PON memberikan dampak meninggalkan bebankepada warga Papua.” Emmanuel juga turut bertanya kapasitas negara dalam mengatasi danmenangani dampak buruk terkait PON ini. “Kalau pemerintah membiarkan dan gagalmenangani ini, bisa dibilang mereka melakukan genosida. Semestinya libatkan dokter untukmemberi masukan untuk menangani kondisi kesehatan ini.”

Selaras dengan Emanuel, Tuva Alita, Peneliti Lokataru Foundation juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan PON adalah kegiatan kontraproduktif terhadap penangan pandemi. “Mengapa masih terus menerus memaksakan kegiatan-kegiatan massa yang besar yang sudah terbukti membuat kasus Covid-19 meningkat, apalagi membolehkan penonton masuk, padahal faskes di Papua belum sebaik di pulau Jawa.” Tuva menyatakan bahwa pemerintah perlu menunda pelaksanaan PON agar tidak banyak rakyat yang terpapar Covid-19.

 

========================

Tentang LaporCovid19

LaporCovid19 adalah wadah (platform) sesama warga untuk berbagi informasi mengenai angka kejadian terkait COVID-19 di sekitar kita. Pendekatan bottom-up melalui citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:


Website: www.laporcovid19.org
IG: @laporcovid19
Twitter: @LaporCovid
FB: Koalisi Warga LaporCovid-19

 

Narahubung:

Mas Muhammad Bima Arkana – Relawan LaporCovid-19 (+62 856-2990-829)

 

Siaran pers ini dapat diunduh melalui tautan berikut.