Somasi Atas Vaksin Booster

SOMASI TERBUKA

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan somasi terbuka kepada:

  1. Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo
  2. Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin

Adapun somasi terbuka ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

  1. Vaksinasi Indonesia saat masih menunjukkan angka yang rendah. Jumlah sasaran vaksinasi yang ditetapkan Pemerintah adalah 208.265.720. Pelaksanaan vaksinasi sudah dilakukan selama hampir sepuluh bulan, namun penerima dosis pertama baru berjumlah 52.011.981 warga (24,97%). Sedangkan penerima dosis kedua berjumlah 25.529.986 warga (12,26%);
  2. Vaksinasi di beberapa daerah terpaksa terhenti karena keterbatasan vaksin, bahkan di beberapa daerah kehabisan stok. Berikut data beberapa daerah yang menjadi contoh sulit dan habisnya vaksin.
    No. Daerah Kebijakan Penghentian Ketersediaan Vaksin
    1. Kendari Menghentikan sementara
    vaksinasi COVID-19 tahap I
    (dinyatakan pada tanggal 7
    Juli 2021)
    1. Jumlah vaksin yang tersedia di Dinkes Kota Kendari hanya tersisa sebanyak 2.400 dosis. masih ada 12.000 dosis vaksin yang tersebar di 15 Puskesmas di kendari.

    2. Stok dosis vaksin yang tersisa, akan digunakan hanya untuk vaksin tahap 2 dan vaksin pertama yang darurat, seperti masyarakat yang membutuhkan sertifikat vaksin
    untuk keperluan perjalanan, dan wajib melampirkan bukti tiket dll.

    2. Sulawesi Utara Vaksinasi COVID-19 dosis I
    dihentikan sementara.
    Vaksinasi mulai akhir pekan
    ini, hanya diberikan untuk
    dosis kedua.
    Sulawesi Utara tinggal mendapatkan pasokan 55 ribu dosis vaksin corona dari pemerintah pusat.
    3. Kota Batam,
    Kepulauan Riau
    Vaksinasi dihentikan sementara karena stok vaksin COVID-19 dinyatakan habis pada Senin (5/7/2021), atau sehari lebih cepat dari perkiraan Kota Batam hanya mendapat kiriman vaksin sebanyak 1.000 Multi Dose Vial (MDV). Padahal Pemprov Kepri telah tiga kali menyurati Kementerian Kesehatan untuk meminta penambahan vaksin COVID-19 karena stok di daerah sudah habis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri sejak sepekan lalu telah mengajukan tambahan 60 ribu vial atau 600 ribu dosis vaksin.
    4. Sumatera Barat Vaksin sudah habis. Masih membutuhkan untuk permintaan kabupaten kota yang sudah masuk yaitu: Dinkes Kota Payakumbuh: 12.000 dosis, Dinkes Kota Padang: 70.000 dosis, dan  Dinkes Kabupaten Mentawai: 10.000 dosis. 903.710 dosis dari total sasaran vaksinasi di Sumbar sebanyak 4.408.509 jiwa
    5. Karimun Terhenti sejak 19 Juli Pemkab Karimun sudah melakukan vaksinasi pada masyarakat sebanyak 68,5 persen untuk dewasa, dan sekitar 30% untuk usia remaja.
    6. Sumatera
    Selatan
    Januari hingga Juli 2021 Dinkes
    Pemprov Sumsel telah
    menyalurkan hampir semua yakni 1,6 juta dosis vaksin dan hanya tersisa dosis tahap kedua sekitar 100.00 dosis. Sumsel harusnya mendapatkan 150.000 vial per bulan. Namun kenyataan sampai saat ini hanya menerima 30.000 vial per bulan.
    7. Jawa Barat 22 Juli 2020 vaksin habis dan baru akan ada lagi pada Bulan Agustus Sasaran masyarakat yang divaksinasi di Jabar mencapai 37.907.814. Total jumlah penduduk di Jabar mencapai 50 juta. Dari jumlah sasaran itu yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama baru 13,52%. Sedangkan yang sudah menerima vaksinasi dosis kedua ada 6,13%.
  3. Ketersediaan vaksin yang terbatas disalurkan tidak secara setara sehingga bertentangan dengan panduan Strategic Advisory Group Expert WHO dan memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut ditunjukkan pada beberapa fakta berikut:
    1. Influencer;
    2. Partai politik.
  4. Lebih jauh lagi, Pejabat ternyata mendapatkan vaksin ketiga atau booster padahal sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 vaksin booster hanya untuk Tenaga Kesehatan. Hal ini sangat ironis dalam situasi banyaknya kematian Tenaga Kesehatan dan masih banyaknya masyarakat yang bahkan belum mendapat vaksin I;

     

  5. Sementara di sisi lain, berdasarkan surat nomor: SR.02.06/II/2024/2021, tertanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, perihal alokasi distribusi vaksin Covid-19 Moderna Covax Facility M2 Agustus sejumlah 1.000.020 dosis atau 71.430 vial serta beberapa logistik lainnya berupa AD Syringe, Safety Box, Alkohol Swab yang akan digunakan untuk percepatan vaksinasi. Alokasi distribusi yang dilakukan Kementerian Kesehatan kepada Polri berdasarkan surat tersebut tidak mempertimbangkan peran dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi. Dampak dari tindakan tersebut memikul alokasi dan distribusi vaksin di Kabupaten/Kota/Provinsi tidak merata dan tidak mencukupi untuk percepatan vaksinasi Covid-19;

     

  6. Fakta-fakta di atas jelas melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

    1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

      1. Pasal 4: setiap orang berhak atas kesehatan.

      2. Pasal 5: ayat (1): setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

      3. Pasal 5 ayat (2): setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

    2.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
      1. Pasal 5 (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan.

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

      1. Pasal 6: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

      2. Pasal 7: setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

      3. Pasal 8: setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan seharihari lainnya selama Karantina.

      4. Pasal 15: (1) jo. (2) a Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau 4 profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai
        indikasi;

    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
      1. Pasal 48: penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi: d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan;

      2. Pasal 53 d: pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan: pelayanan kesehatan;

      3. Pasal 55 (1): perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

    5. PP 40/1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

      1. Pasal 10: Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

    6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

      1. Pasal 14 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 termasuk dukungan keamanan.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami memberikan kesempatan kepada Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI selama 7 (tujuh) hari untuk:

    1. Membuka data daftar penerima vaksin III/booster;

    2. Membuka data jumlah dosis vaksin yang tersedia dan akan tersedia, pemegang impor vaksin tersebut dan rencana penyalurannya.

Kami harap Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Jika Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI tidak memenuhi tuntutan ini, maka kami akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI kami ucapkan terima kasih.

 

Jakarta, 28 Agustus 2021
Hormat kami,

 

1. Aliansi BEM Univ. Brawijaya
2. Aliansi Jurnalis Independen
3. Arus Pelangi
4. Bangsa Mahasiswa
5. BEM Fapet Unpad
6. BEM FEB Undip
7. BEM FH Undip
8. BEM FH Universitas Bengkulu
9. BEM FH UPNVJ
10. BEM FISIP Undip
11. BEM FISIP Universitas Airlangga
12. BEM FKB Universitas Telkom
13. BEM FPIK Undip
14. BEM FPsi Undip
15. BEM FSM Undip
16. BEM KM Universitas Yarsi
17. BEM PM Universitas Udayana
18. BEM REMA UPNVJT
19. BEM Seluruh Indonesia
20. BEM Semarang Raya
21. BEM STHI Jentera
22. BEM UI
23. BEM ULM
24. BEM Undip
25. BEM Universitas Siliwangi
26. BEM Fisip Universitas Siliwangi
27. BEM IM FKM Universitas Indonesia
28. BEM FF Universitas Indonesia
29. Aliansi Rakyat Bergerak
30. Enter Nusantara
31. FBHUK
32. Forum Akar Rumput Indonesia
33. GERAM Jateng
34. Greenpeace Indonesia
35. ICW
36. Indonesia AIDS Coalition (IAC)
37. Indonesia for Global Justice (IGJ)
38. INFID
39. JALA PRT
40.Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
41. KIKA
42. Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM)
43. KontraS
44. LaporCovid-19
45. LBH Bali
46. LBH Jakarta
47. LBH Makasssar
48. LBH Manado
49. LBH Masyarakat
50. LBH Medan
51. LBH Palangka Raya
52. LBH Palembang
53. LBH Pekanbaru
54. LBH Samarinda
55. LBH Semarang
56. LBH Surabaya
57. LBH Bandung
58. Lokataru Foundation
59. Perempuan Mahardhika
60. PSHK
61. PUSaKO FH UA
61. Sajogyo Institute
63. Sanggar Swara
64. Serikat Buruh Migran Indonesia
65. Serikat Mahasiswa Progresif UI
66. THEMIS Indonesia Law Firm
67. TI Indonesia
68. Trend Asia
69. TURC
70. Walhi
71. Yayasan Perlindungan Insani
72. Yayasan Srikandi Lestari
73. YLBHI
74. #BersihkanIndonesia
75.Yayasan Peduli Down Sindroma Indonesia
(Yapesdi)
76. Revolusi dan Edukasi Masyarakat Untuk
Inklusi Sosial Indonesia (Remisi)
77. LBH Apik Jakarta
78. Jaringan Kerja Antar Umat Beragama
(JAKATARUB)
79. Kanopi Hijau Indonesia