Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Kertas kebijakan ini akan fokus pada tantangan yang terjadi pada proses distribusi vaksin COVID-19 dan tatalaksana vaksinasi
COVID-19, yang dapat menimbulkan potensi korupsi.
Selengkapnya dalam dokumen berikut ini…