Kajian dan Pengembangan
Temuan
Siaran Pers Policy Brief Semua
rejecting the health bill omnibus law resulting from evil conspiracy between the? government and the house of representatives, violating health rights while threatening public safety and national sovereignty
Jakarta, June 27, 2023 ? The government and the House of Representatives have agreed to bring the Health Bill Omnibus Law to a plenary session for it to be enacted as a Law, despite numerous requests from various community groups to halt the discussion of the Health Bill.
admin
Admin
rejecting the health bill omnibus law resulting from evil conspiracy between the? government and the house of representatives, violating health rights while threatening public safety and national sovereignty
postpone the ratification of the health bill: advance and ensure meaningful public participation
Jakarta, June 13, 2023 ? The Civil Society Coalition for Just Access to Health urges the Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) and the government to postpone the ratification of the Health Bill (Omnibus Law). Since its introduction to the public, this bill has been a subject of significant controversy as it does not prioritize the interests of the people and is not oriented towards protecting and fulfilling the rights to public health, which are mandated by the constitution.
admin
Admin
postpone the ratification of the health bill: advance and ensure meaningful public participation
stok vaksin covid-19 menipis, laju vaksinasi melambat
Jakarta, 24 Oktober 2022 – Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster, tapi barangnya langka. Pada akhir September lalu, Kementerian Kesehatan menyebutkan stok vaksin Covid-19 hanya tersedia lima juta dosis yang sebagian besar telah terdistribusi ke daerah. Pemerintah tidak lagi mendatangkan vaksin dari pembelian langsung maupun hibah melainkan mengandalkan stok lama dan produksi dalam negeri yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
admin
Admin
stok vaksin covid-19 menipis, laju vaksinasi melambat
transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi
Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penanganan pandemi.
admin
Admin
transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi
Apa Yang Kami Lakukan?
Chatbot LaporCOVID-19
ver 2.0 (2020)
Deskripsi
Alur
Update
Privasi Data
LaporCOVID-19 menggunakan chatting platform WhatsApp dan Telegram yang umum digunakan di Indonesia sehingga memudahkan pelaporan.
Chat bot ini termasuk pendekatan citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19.