#Koalisi Masyarakat Sipil
tolak ruu kesehatan omnibus law hasil permufakatan jahat pemerintah dengan dpr yang merampas hak rakyat atas kesehatan dan mengancam keselamatan rakyat dan kedaulatan negara
partisipasi publik dalam pembahasan ruu kesehatan dinilai belum bermakna
tunda pengesahan ruu kesehatan: perbaiki dan pastikan partisipasi publik yang bermakna
koalisi masyarakat sipil untuk akses keadilan kesehatan “pandemi menuju endemi, insentif nakes belum tuntas”
transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pandemi
panduan pemantauan jaring pengaman sosial (bansos) dalam penanganan covid-19 bagi masyarakat sipil
rencana vaksin covid-19 berbayar tahun 2022 akan memperlebar jurang ketimpangan akses vaksinasi
calo bermunculan, koalisi masyarakat sipil desak pemerintah perbaiki sistem karantina
koalisi masyarakat sipil desak aturan dispensasi karantina pejabat dicabut
masyarakat adukan kementerian kesehatan, dinas kesehatan dan rumah sakit rujukan covid-19 di beberapa daerah kepada ombudsman ri atas maladministrasi pembebanan biaya perawatan covid-19 kepada pasien
somasi atas permenkes no. 19 tahun 2021
koalisi masyarakat untuk keadilan akses kesehatan cabut pmk 19/2021 vaksin berbayar
Advokasi Pandemi
Bantuan SosialKetidaksetaraan Vaksinasi Covid-19Pembebanan Biaya Rawat Covid-19Pendidikan dan Pembelajaran Tatap MukaPerlindungan Nakes
Advokasi Pandemi
Bantuan SosialKetidaksetaraan Vaksinasi Covid-19Pembebanan Biaya Rawat Covid-19Pendidikan dan Pembelajaran Tatap MukaPerlindungan Nakes
Kontak Kami
Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan
Komplek Ruko Bona Indah Plaza Jalan Karang Tengah Raya, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12440